diantaranya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitai Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam), aparat keamanan TNI, Polri, Pemerintah Daerah, PLN serta penggiat Pilkada dan sebagainya.
"Kita harapkan terwujudnya Pilkada berintegritas, damai sehingga Kabupaten Musi Rawas menjadi contoh bagi kabupaten lain," harapnya.
Plt Sekretaris KPU Sumsel, Eko Iswantoro menyatakan tugas PPK berat.
Untuk itu bekerjalah laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab dan berintegritas.
BACA JUGA:Dari 344 Peserta Seleksi PPK yang Lulus CAT 210 Orang
Kepada pihak Sekretariat KPU, Eko Iswantoro menekankan jangan sampai honorarium PPK terlambat dibayar, jangan sampai terjadi seperti di daerah lain honor PPK Pileg 2024 hingga sekarang belum selesai.
Hal itu terjadi menurutnya karena ketidak pahaman dan belum selesainya pertanggujawaban penggunaan anggaran.
"Saya tidak mau dengar honorarium terlambat dibayar," tegasnya.
Yang hadir dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, melawakili Bupati Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Musi Rawas, Agus Susanto membacakan amanat tertulis Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud.
BACA JUGA:Catat! KPU di Sumsel Telah Buka 10.952 Lowongan Petugas PPK-PPS
Bupati Musi Rawas mengucapkan selamat kepada anggota PPK yang baru dilantik untuk menjadi bagian suksesi pelaksaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas tahun 2024.
Pelantikan PPK ini merupakan momentum yang sangat penting agar Pilkada khususnya di Kabupaten Musi Rawas tetap berjalan tertib, aman dan lancar seperti pelaksaaan Pilkada di tahun-tahun sebelumnya. "Inilah pesta demokrasi," jelasnya.
Bupati mengucapkan terima kasih terutama kepada KPU Kabupaten Musi Rawas serta seluruh pihak yang akan bekerja dengan sangat keras untuk kesuksesan pesta demokrasi ini nantinya.
Publik menaruh harapan besar agar siapa saja pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih akan membawa perbaikan dalam Pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
BACA JUGA:Peluang jadi Penyelenggara Pilkada, KPU Lubuklinggau Rekrut PPK, PPS, dan KPPS
"Proses Pemilihan Kepala Daerah merupakan puncak dalam pelaksanaan demokrasi, apabila pelaksanaannya aman dan damai, tidak akan ada alasan bagi kita untuk tidak berpartisipasi aktif," jelasnya. (*)