LUBUKLINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Seperti biasa, setiap Senin pejabat dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau rutin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi.
Rakor diikuti melalui zoom meeting di Command Center, Perkantoran Pemkot Lubuklinggau.
Senin 15 Juli 2024, Rakor diikuti langsung oleh Pj Walikota Lubuklinggau H Trisko Defriyansa dan jajarannya.
Rakor kali ini tidak hanya membahas pengendalian inflasi saja, juga dilanjutkan Rakor membahas penanganan TBC dan Polio disetiap daerah, termasuk di Kota Lubuklinggau.
BACA JUGA:Hasil Rakor Inflasi Mingguan Siap-siap Kemungkinan Harga Beras Bakal Naik Lagi
Dikutip dari laman resmi Diskominfotiksan Kota Lubuklinggau dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian menyampaikan Indonesia termasuk yang diakui dunia karena tingkat pertumbuhan perekonomiannya berada pada angka 5,11 persen dengan inflasi 2,51 persen atau peringkat 69 dari 186 negara.
"Penyumbang angka inflasi terbesar ada di sektor makanan, minuman, tembakau dan perawatan pribadi. Oleh karena itu, saya berharap kepada kepala daerah untuk terus berupaya menurunkan angka inflasi didaerahnya masing-masing,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, tingkat inflasi berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota, Provinsi Sumsel berada diangka 2,48 persen atau masih terkendali.
“Saya meminta terus lakukan swasembada pangan dengan meningkatkan produksi dalam negeri, sehingga kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi,” pintanya.
BACA JUGA:Pemkot Lubuk Linggau Fokus Atasi Stunting, Inflasi dan Kemiskinan Ini Hasilnya
Ia menjelaskan berdasarkan Indeks perkembangan harga minggu ke ll, komoditi yang mengalami kenaikan meliputi cabai rawit, minyak goreng dan beras.
Sementara terkait vaksinasi polio dan TBC, Mendagri menegaskan setiap daerah harus membentuk satuan tugas (satgas), karena banyak masyarakat yang terdampak lumpuh.
Mentan Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang dapat mengatasi inflasi.
Menurutnya, penyebab produksi mengalami penurunan karena volume pupuk dikurangi 50 persen, 17-20 persen petani tak bisa menggunakan kartu tani.
BACA JUGA:Terkait Inflasi Pemda Diminta Memacu PAD dan Realisasi Belanja