JAKARTA, KORANLINGGAUPOS.ID - Berbagai upaya terus dilakukan Bawaslu RI, guna melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pilkada 2024.
Salah satunya dengan melaksanakan program ‘Ngabuburit Pengawasan’. Untuk itu, hati-hati.
Dikutip dari laman resmi Bawaslu RI, Bawaslu membuka program ‘Ngabuburit Pengawasan’ sebagai upaya mendekatkan diri kepada masyarakat dalam tujuan menguatkan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan Pilkada 2024.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebutkan, ngabuburit pengawasan ini sebagai bagian tradisi Ramadhan khas Indonesia yang akan dilaksanakan oleh 15 Bawaslu Provinsi yang terpilih. Hal ini lantaran telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu 2024 secara baik.
BACA JUGA:2 Kelebihan Anies Tak Terduga, Berikut Suara Pilpres 8 Provinsi di Pulau Sumatera
Menurutnya, ‘ngabuburit; itu sebagai budaya yang melekat dalam tradisi Ramadhan yang khas Indonesia.
Dalam masa ini, lanjutnya, Bawaslu berusaha mengisi bulan penuh berkah dengan kegiatan positif bersama masyarakat guna menguatkan literasi kepemiluan dan pilkada sehingga menguatkan pengawasan partisipatif.
Ngabuburit yang identik dengan waktu santai menunggu buka puasa, ungkap dia, diisi dengan diskusi-diskusi serta mendekatkan dengan masyarakat. “Hal ini dalam upaya menjaga kesimbangan antara kebutuhan kualitas dan kebutuhan sosiokultural kita. sebagai lembaga pengawas pemilu,” katanya saat membuka ‘Kick Off’ Ngabuburit Pengawasan dengan tema Kolaborasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Bersama Masyarakat Pada Bulan Ramadhan 1445 H yang berlangsung di Jakarta, Kamis (14/3/2024)
Lolly menambahkan, Ngabuburit Pengawasan bakal dilaksanakan di 15 provinsi yang mendapatkan dukungan anggaran dari Bawaslu RI (pusat).
BACA JUGA:Data Sirekap KPU Kacau, Penyebabnya Dibeberkan Oleh Ahli IT ITB
“Kenapa 15 provinsi itu terpilih? Karena sebagai apreasiasi terhadap 15 provinsi yang telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dengan baik, yang sudah melakukan upaya pencegahan sangat baik. Semoga (15 provinsi terpilih) menjadi inspirasi bagi provinsi lainnya,” tuturnya.
Dia pun mengungkapkan, program ini akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikut. “Jadi nanti provinsi lain bisa di tahun depan. Saya berpesan ATM atau amati, tiru, dan modifikasi sesuai konteks kearifan lokalnya agar kita berusaha melakukan upaya terbaik dalam melakukan pencegahan (pelanggaran pemilu dan pilkada),” sebut mantan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut. (*)