Siapkan PPPK di Lubuklinggau Dikontrak Kerja Paruh Waktu?

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: SULIS |

Senin , 29 Apr 2024 - 22:03

Kepala BKPSDM Kota Lubuklinggau, Hj Yulita Anggraini -Foto : Dokumen -Linggau Pos

siapkan pppk di lubuklinggau dikontrak kerja paruh waktu?                             lubuklinggau, koranlinggaupos.id - permasalahan tenaga honorer sampai saat ini belum selesai. bahkan terdata di bkpsdm kota lubuklinggau, saat ini di lubuklinggau masih ada sekitar 2.500 tenaga honorer atau tenaga non asn. 1.000 diantaranya, belum terdata di database bkn. 
sementara informasi terakhir, bkn sudah mengeluarkan surat edaran ditahun ini mereka tidak akan melakukan pendataan ulang untuk tenaga non asn. 
untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer akan ada dua skema, yakni pppk penuh waktu dan pppk paruh waktu.
lalu apa itu pppk paruh waktu ?
baca juga:asik, 77 pppk kota lubuklinggau formasi 2023 bakal dikontrak 5 tahun
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kota lubuklinggau hj yulita anggraini melalui kabid pengangkatan, pemberhentian dan informasi, m adi cahyo menegaskan jika pihaknya pun sampai saat ini belum mengetahui secara pasti bagaimana skema pppk paruh waktu. 
"yang sudah dilaksanakan saat ini ya baru pppk penuh waktu, yakni dengan skema perekrutan. untuk pppk paruh waktu sepertinya nanti untuk skema terakhir. ini pun sepertinya akan dilakukan untuk daerah yang tenaga honorernya tak seimbang," jelas adi, kemarin. 
misal lanjutnya, jumlah tenaga honorer mereka ada 5.000an lagi. namun saat pengusulan, hanya usulkan 100 formasi. kan sisanya masih banyak. untuk menyelesaikannya ya kemungkinan pakai skema paruh waktu.
"tapi ini masih kemungkinan ya. karena kita juga belum dapat petunjuknya secara resmi. karena untuk pppk kan daerah pastinya melihat sesuai ketersediaan atau kemampuan anggaran mereka. kalau mereka mampu ya mereka rekrut pppk sebanyak mungkin. di sumsel contohnya muba, mereka mampu usulkan pppk tahun ini sampai 8.000. palembang juga mampu usulkan hingga 5.000. kalau kita anggaran kita belum  mampu," tegasnya.
baca juga:siap-siap seleksi pppk 2024 juni, ini pernyataan bkpsdm lubuklinggau
terkait se ini, ia berharap tenaga non-asn yang belum terdata di lubuklinggau untuk tetap bersabar. 
"tunggu informasi terbaru dari bkn, siapa tahu ditahun berikutnya atau mendekati akhir tahun nanti ada perubahan. ketika ada pendataan ulang
gercep dan pantau terus, segera diurus dan dilengkapi berkasnya. kita pun pasti akan terus memberikan info terbaru jika ada dari bkn," pesannya.
ia juga memastikan, jika melihat tahun lalu tenaga non asn yang belum masuk database masih bisa ikut seleksi pppk.
baca juga:kemendikbudristek buka 40.541 lowongan cpns dan pppk tahun 2024, berikut rinciannya!
"kalau lihat tahun lalu ya. tidak ada syarat wajib sudah masuk pendataan. syaratnya hanya punya sk honorer serta minimal kerja 2 tahun itu saja," tegasnya. 
lagi pula tambah adi, masuk atau tidaknya database tenaga non asn, belum tentu juga akan diangkat langsung menjadi asn.
"karena untuk saat ini ya, skemanya ya hanya dengan seleksi pppk untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer," tambahnya. 
terkait pppk paruh waktu, dikutip dari laman resmi kemenpan rb, sesuai kesepakatan kementerian panrb, bkn, dan komisi ii dpr ri terkait penataan tenaga non-asn yang terdaftar dalam database bkn, diselesaikan dengan mengikuti seleksi casn tahun 2024 untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan.
baca juga:40.839 formasi! cpns dan pppk kementerian sosial bakal buka lowongan, inilah rinciannya!
kemudian akan ditetapkan menjadi pppk penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing.
sedangkan bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, tenaga non-asn diangkat menjadi pppk paruh waktu yang secara bertahap diangkat menjadi pppk penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah.
prinsipnya sebagaimana telah disepakati bersama bahwa tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi phk massal dan tidak terjadi penambahan beban anggaran.
“ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan pppk paruh waktu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri,” tegasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 30 APRIL 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan