Waduh, Honorer Tak Terdata di Database BKN Tak Bisa Ikut Seleksi CASN ?

Reporter: Riena Fitriani Maris |

Editor: Riena Fitriani Maris |

Senin , 13 May 2024 - 18:39

Kabid Pengangkatan, Pemberhentian dan Informasi, M Adi Dwi Cahyo.-Foto: Dokumen -Linggau Pos

Untuk menyelesaikannya ya kemungkinan pakai skema paruh waktu.

"Tapi ini masih kemungkinan ya. Karena kita juga belum dapat petunjuknya secara resmi. Karena untuk PPPK kan daerah pastinya melihat sesuai ketersediaan atau kemampuan anggaran mereka. Kalau mereka mampu ya mereka rekrut PPPK sebanyak mungkin. Di Sumsel contohnya Muba, mereka mampu usulkan PPPK tahun ini sampai 8.000. Palembang juga mampu usulkan hingga 5.000. Kalau kita anggaran kita belum mampu," tegasnya.

Terkait informasi ini berharap tenaga Non-ASN yang belum terdata di Lubuklinggau untuk tetap bersabar.

"Tunggu informasi terbaru dari BKN, siapa tahu ditahun berikutnya atau mendekati akhir tahun nanti ada perubahan. Ketika ada pendataan ulang gercep dan pantau terus, segera diurus dan dilengkapi berkasnya. Kita pun pasti akan terus memberikan info terbaru jika ada dari BKN," pesannya.

Ia juga memastikan, jika melihat tahun lalu tenaga Non ASN yang belum masuk database masih bisa ikut seleksi PPPK.

"Kalau lihat tahun lalu ya. Tidak ada syarat wajib sudah masuk pendataan. Syaratnya hanya punya SK honorer serta minimal kerja 2 tahun itu saja," tegasnya.

Lagi pula tambah Adi, masuk atau tidaknya database tenaga Non ASN, belum tentu juga akan diangkat langsung menjadi ASN.

"Karena untuk saat ini ya, skemanya ya hanya dengan seleksi PPPK untuk menyelesaikan permasalahan Tenaga Honorer," tambahnya.

Ia pun menyayangkan, kenapa saat pendataan di tahun 2022 kemarin masa sanggah tak dimanfaatkan oleh para tenaga honorer yang namanya belum terdata.

"Misal saat pra pendaatan mereka masuk namun pas finalisasi pendataan nama mereka tidak masuk, kan ada massa sanggah lebih kurang 10 hari. Harusnya ini yang dimanfaatkan para honerer, kenapa baru sekarang mereka sibuk ketika ada kebijakan dari BKN tak lagi melakukan pendataan pegawai Non ASN. Kantor kita yang banyak didatangi, untuk menanyakan hal ini," tegasnya. (*)

waduh, honorer tak terdata di database bkn tak bisa ikut seleksi casn ?                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - belakangan ini tenaga honorer yang belum terdata di database pegawai non asn dibuat resah.
pasalnya dari informasi yang beredar, tenaga honorer yang tidak terdaftar di database tidak bisa ikut seleksi pppk tahun 2024.
berkaitan dengan informasi tersebut kepala bkpsdm kota lubuklinggau hj yulita anggraini.
melalui kabid pengangkatan, pemberhentian dan informasi, m adi dwi cahyo saat dibincangi koranlinggaupos.id, senin 13 mei 2024 menegaskan jika sampai sampai saat ini mereka tidak pernah mendapat petujuk berkaitan dengan informasi tersebut.
baca juga:kisah guru tk di musi rawas, 35 tahun mengabdi akhirnya lulus pppk
"belum ada, jadi jangan khawatir. karena kami pun sampai saat ini tidak ada mendapat petunjuk, baik surat edaran atau petunjuk secara lisan jika tenaga honorer yang tidak terdaftar di database tidak bisa ikut seleksi pppk tahun 2024. tidak ada," tegasnya.
apalagi jelasnya, belajar dari pengalaman sebelumnya mereka yang belum terdata tetap bisa ikut seleksi pppk. 
"jadi sabar tunggu juknis resmi dari pemerintah pusat melalui kami (bkpsdm, red). karena semua informasi resmi akan kami sampaikan ke website ataupun media sosial kita. selagi belum ada jangan langsung di iyakan informasinya," ungkap adi. 
informasi yang saat ini ia ketahui masih seputar persiapan pppk paruh waktu sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan honorer.
baca juga:apa itu pppk paruh waktu, ini penjelasan bkpsdm kota lubuklinggau
meskipun diakuinya, pihaknya pun sampai saat ini belum mengetahui secara pasti bagaimana skema pppk paruh waktu. 
"yang sudah dilaksanakan saat ini ya baru pppk penuh waktu, yakni dengan skema perekrutan. untuk pppk paruh waktu sepertinya nanti untuk skema terakhir. ini pun sepertinya akan dilakukan untuk daerah yang tenaga honorernya tak seimbang," jelas adi, kemarin. 
misal lanjutnya, jumlah tenaga honorer mereka ada 5.000an lagi.
namun saat pengusulan, hanya usulkan 100 formasi. kan sisanya masih banyak.
baca juga:6 pns sekolah kedinasan dan 77 pppk formasi 2023 kota lubuklinggau terima sk, ini pesan pj walikota
untuk menyelesaikannya ya kemungkinan pakai skema paruh waktu.
"tapi ini masih kemungkinan ya. karena kita juga belum dapat petunjuknya secara resmi. karena untuk pppk kan daerah pastinya melihat sesuai ketersediaan atau kemampuan anggaran mereka. kalau mereka mampu ya mereka rekrut pppk sebanyak mungkin. di sumsel contohnya muba, mereka mampu usulkan pppk tahun ini sampai 8.000. palembang juga mampu usulkan hingga 5.000. kalau kita anggaran kita belum  mampu," tegasnya.
terkait informasi ini  berharap tenaga non-asn yang belum terdata di lubuklinggau untuk tetap bersabar. 
"tunggu informasi terbaru dari bkn, siapa tahu ditahun berikutnya atau mendekati akhir tahun nanti ada perubahan. ketika ada pendataan ulang gercep dan pantau terus, segera diurus dan dilengkapi berkasnya. kita pun pasti akan terus memberikan info terbaru jika ada dari bkn," pesannya.
baca juga:segera dibuka! seleksi cpns dan pppk 2024, berikut batas usia yang dibutuhkan? yuk intip
ia juga memastikan, jika melihat tahun lalu tenaga non asn yang belum masuk database masih bisa ikut seleksi pppk.
"kalau lihat tahun lalu ya. tidak ada syarat wajib sudah masuk pendataan. syaratnya hanya punya sk honorer serta minimal kerja 2 tahun itu saja," tegasnya. 
lagi pula tambah adi, masuk atau tidaknya database tenaga non asn, belum tentu juga akan diangkat langsung menjadi asn.
"karena untuk saat ini ya, skemanya ya hanya dengan seleksi pppk untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer," tambahnya.
baca juga:siapkan pppk di lubuklinggau dikontrak kerja paruh waktu? 
ia pun menyayangkan, kenapa saat pendataan di tahun 2022 kemarin masa sanggah tak dimanfaatkan oleh para tenaga honorer yang namanya belum terdata.
"misal saat pra pendaatan mereka masuk namun pas finalisasi pendataan nama mereka tidak masuk, kan ada massa sanggah lebih kurang 10 hari. harusnya ini yang dimanfaatkan para honerer, kenapa baru sekarang mereka sibuk ketika ada kebijakan dari bkn tak lagi melakukan pendataan pegawai non asn. kantor kita yang banyak didatangi, untuk menanyakan hal ini," tegasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 14 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan