Kelas 1, 2, 3 Ruang Rawat BPJS Kesehatan Resmi Dihapus, Bertahap Penerapan Hingga 30 Juni 2025

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Selasa , 14 May 2024 - 09:00

Kelas 1, 2, 3 Ruang Rawat BPJS Kesehatan Resmi Dihapus penerapan 30 Juni 2025-ilustrasi-pixabay@vitalworks

JAKARTA, KORANLINGGAUPOS.ID - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59/2024 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur penghapusan sistem klasifikasi kelas perawatan yang menggunakan BPJS Kesehatan.

Pada pasal 46A mensyaratkan kriteria fasilitas perawatan hingga pelayanan rawat inap yang meliputi komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.

Tentu juga harus terdapat ventilasi udara, pencahayaan ruangan, dan kelengkapan tempat tidur, serta termasuk temperatur ruangan.

Selain itu, penyedia fasilitas layanan juga diperlukan ruang rawat berdasarkan jenis kelamin pasien mulai dari anak-anak hingga dewasa.

Tidak hanya itu saja, juga klasifikasi penyakit baik yang terinfeksi atau noninfeksi.

Dilansir dari dokumen salinan terbit JDIH Setneg di Jakarta, Senin 13 Mei 2024.

Tertera diatur tentang standar kelas ruang rawat inap yang mencakup 12 kriteria.

Kriteria lainnya ialah keharusan bagi penyedia layanan mempertimbangkan kepadatan ruang rawat.

Begitu juga kualitas tempat tidur, penyediaan tirai atau partisi antar tempat tidur, kamar mandi dalam ruangan rawat inap yang harus memenuhi standar aksesibilitas Begitujuga pemenuhan dan menyediakan outlet oksigen yang memenuhi standar.

Perpres yang ditandatangani Presiden RI 8 Mei 2024 juga telah mengatur hak peserta JKN untuk meningkatkan perawatan yang lebih tinggi.

Dalam hal juga termasuk rawat jalan eksekutif bagi pasien.

Seperti tertera pada pasal 51 ketentuan naik kelas perawatan dilakukan cara mengikuti asuransi kesehatan tambahan.

kelas 1, 2, 3 ruang rawat bpjs kesehatan resmi dihapus, bertahap penerapan hingga  30 juni 2025                            jakarta, koranlinggaupos.id - presiden ri joko widodo atau jokowi akhirnya menerbitkan peraturan presiden (perpres) no. 59/2024 tentang jaminan kesehatan yang mengatur penghapusan sistem klasifikasi kelas perawatan yang menggunakan bpjs kesehatan.
pada pasal 46a mensyaratkan kriteria fasilitas perawatan hingga pelayanan rawat inap yang meliputi komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.
tentu juga harus terdapat ventilasi udara, pencahayaan ruangan, dan kelengkapan tempat tidur, serta termasuk temperatur ruangan.
selain itu, penyedia fasilitas layanan juga diperlukan ruang rawat berdasarkan jenis kelamin pasien mulai dari anak-anak hingga dewasa.
baca juga:melahirkan bisa pakai bpjs, ini 10 dokumen penting yang harus dipersiapkan
tidak hanya itu saja, juga klasifikasi penyakit baik yang terinfeksi atau noninfeksi.
dilansir dari dokumen salinan terbit jdih setneg di jakarta, senin 13 mei 2024.
tertera diatur tentang standar kelas ruang rawat inap yang mencakup 12 kriteria.
kriteria lainnya ialah keharusan bagi penyedia layanan mempertimbangkan kepadatan ruang rawat.
baca juga:bpjs kesehatan kota lubuklinggau minta keaktifan uhc bisa mencapai 98 persen 
begitu juga kualitas tempat tidur, penyediaan tirai atau partisi antar tempat tidur, kamar mandi dalam ruangan rawat inap yang harus memenuhi standar aksesibilitas begitujuga pemenuhan dan menyediakan outlet oksigen yang memenuhi standar.
perpres yang ditandatangani presiden ri 8 mei 2024 juga telah mengatur hak peserta jkn untuk meningkatkan perawatan yang lebih tinggi.
dalam hal juga termasuk rawat jalan eksekutif bagi pasien.
seperti tertera pada pasal 51 ketentuan naik kelas perawatan dilakukan cara mengikuti asuransi kesehatan tambahan.
baca juga:ingin mencairkan jht bpjs ketenagakerjaan? begini cara dan syarat ketentuannya
atau membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh bpjs kesehatan dengan biaya harus dibayar akibat peningkatan pelayanan.
selisih biaya dijamin oleh bpjs kesehatan dengan biaya pelayanan dibayar oleh peserta bersangkutan.
atau dibayar oleh pemberi kerja, atau asuransi kesehatan tambahan.
namun ketentuan tersebut tidak akan berlaku lagi bagi peserta pbi dan peserta pekerja bukan penerima upah atau pbpu.
baca juga:begini cara dan syarat daftar bpjs kesehatan secara online, cukup lewat video
tetap dengan manfaat layanan di ruang perawatan kelas iii.
sesuai pada pasal 103b penerapan kris secara menyeluruh pada rumah sakit bekerja sama dengan bpjs kesehatan.
pepres ini akan diberlakukan serta diterapkan paling lambat 30 juni 2025.
dalam jangka waktu itu, rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan kris sesuai dengan kemampuan rumah sakit.
baca juga:ingin jadi kowad, intip perjuangan ruzana atlet bulutangkis asal lubuklinggau go internasional
direktur utama (dirut) bpjs kesehatan, prof ghufron mukti menyampaikan pengelola rumah sakit tidak mengurangi jumlah tempat tidur dan perawatan pasien dalam upaya memenuhi kriteria kelas rawat inap standar (kris).
berkaitan dengan hal itu, ghufron mukti menjawab pryataan tentang diterbitkannya perpres nomor 59 tahun 2024.
ia berpesan jangan dikurangi akses dengan mengurangi jumlah tempat tidur.
"pertahankan jumlah tempat tidur dan penuhi persyaratannya dengan 12 kriteria," ungkap ghufron mukti.
baca juga:sogok menyogok jelang pilkada lubuklinggau, nanan: awasi rekrutmen ppk 
pasal 46a perpres tersebut mensyaratkan kriteria fasilitas perawatan dan pelayanan rawat inap kris meliputi komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.
begitu juga terdapat ventilasi udara, pencahayaan ruangan, dan kelengkapan tempat tidur, serta termasuk temperatur ruangan.
penyedia fasilitas layanan perlu membagi ruang rawat berdasarkan jenis kelamin pasien, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi.
kriteria lainnya adalah keharusan bagi penyedia layanan mempertimbangkan kepadatan ruang rawat.
baca juga:waduh, honorer tak terdata di database bkn tak bisa ikut seleksi casn ?
juga kualitas tempat tidur, penyediaan tirai atau partisi antartempat tidur, kamar mandi dalam ruangan rawat inap yang memenuhi standar aksesibilitas, dan menyediakan outlet oksigen.
perlu diketahui, jumlah tempat tidur pada ruang pelayanan pasien kelas iii bpjs kesehatan umumnya berjumlah enam hingga 10 tempat tidur per ruangan.
pengurangan jatah tempat tidur perawatan, kata ghufron, dapat berimplikasi pada antrean pasien dalam mengakses layanan rawat inap.
dikatakan ghufron, perpres yang diteken presiden jokowi pada 8 mei 2024 itu juga mengatur hak peserta jaminan kesehatan nasional (jkn) untuk meningkatkan perawatan yang lebih tinggi.
baca juga:tak ada calon maju lewat jalur perseorangan di pilkada kota lubuklinggau
itu juga termasuk rawat jalan eksekutif atau sebaliknya.
pada pasal 51 disebutkan ketentuan naik kelas perawatan dilakukan cara mengikuti asuransi kesehatan tambahan.
atau membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh bpjs kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan pelayanan.
selisih antara biaya yang dijamin oleh bpjs kesehatan dengan biaya pelayanan dapat dibayar oleh peserta bersangkutan.
baca juga:agar aman, tips bagi jch yang ingin tinggalkan hotel untuk beribadah di masjid nabawi
bisa juga dibayar pemberi kerja, atau asuransi kesehatan tambahan.
"ya tentu perpres jaminan kesehatan ini bagus, tidak saja mengatur pasien bisa naik kelas, tapi juga untuk meningkatkan mutu dengan ada standar kelas ruang rawat inap untuk memenuhi 12 kriteria," katanya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SABTU, 23 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan