Eksekutif Sampaikan 9 Raperda, Legislatif Prioritaskan Bahas 3 Raperda

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Kamis , 16 May 2024 - 18:37

Plt Kabag Hukum Maya Widya Ningsih-foto : muhammad yasin/linggau pos-

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

"Tiga Raperda tersebut harus dituntaskan oleh anggota DPRD periode sekarang," tegasnya.

Sedangkan 6 Raperda dari 9 Raperda yang disampaikan eksekutif akan dilanjutkan oleh Anggota DPRD peridoe berikutnya 2024-2029.

Jika tiga Raperda tidak diselesaikan oleh anggota DPRD periode sekarang maka tidak sempat lagi untuk dibahas karena batas waktu pengesahana APBD 2025 bulan November 2024.

Sementara itu, Anggota DPRD yang baru dilantik pada September. Anggota DPRD baru tidak bisa langsung membahas Raperda karena alat kelengkapan dewan belum dibentuk.

Anggota DPRD baru juga harus mengikuti Diklat terlebih dahulu di Kemendagri. Waktu diklat lebih kurang 2 minggu.

Kemudian membuat tata tertib DPRD, membuat Kode Etik. Lalu membentuk alat kelengkapan anggota DPRD yag terdiridari Komisi, Bapemperda dan sebagainya. (*)

eksekutif sampaikan 9 raperda, legislatif prioritaskan bahas 3 raperda                               musi rawas, koranlinggaupos.id - pemerintah kabupaten (pemkab) musi rawas telah menyampaikan 9 rancangan peraturan daerah (raperda) ke dprd kabupaten musi rawas. selanjutnya pihak eksekutif menunggu pihak legislatif mengundang untuk rapat membahas raperda. 
plt kabag hukum maya widya ningsih mengatakan bahwa 9 raperda sudah disampaikan ke dprd kabupaten musi rawas.
"sudah kita sampaikan ke dprd 9 raperda," kepada koranlingaupos, kamis 16 mei 2024. 
alamsah amanan – anggota dprd musi rawas-foto : dokumen -linggau pos 
adapun 9 raperda yang akan diajukan yakni  
baca juga:tanaman cabai diserang hama trips manfaatkan musuh alami untuk kendalikan
1. rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023;
2. rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
3. rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024;
4. rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045;
5. rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2024-2044;
6. rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten musi rawas;
7. rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 3 tahun 2018 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
8. rancangan peraturan daerah tentang penanganan kumuh; dan
9. grand design pembangunan kependudukan kabupaten musi rawas tahun 2024-2049.
baca juga:wbp lapas narkotika kelas iia muara beliti dapat hadiah lomba salam rangka hbp ke-60
ditambahkannya, mengenai pembentukan raperda berdasarkan pasal 236 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, peraturan daerah dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. 
terpisah, ketua badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dprd kabupaten musi rawas, h alamsah a manan menjelaskan proses pembahasan raperda.
pertama eksekutif menyampaikan draf raperda ke pimpinan dprd. 
selanjutnya pimpinan dprd menyampaikan surat ke bapemperda. "untuk saat ini surat dari pimpinan dprd belum turun ke bapemperda," jelasnya.
"jika bapemperda telah menerima surat dari pimpinan dprd maka bapemperda akan rapat internal untuk menjadwalkan menundang rapat dengan pihak eksekutif," ucapnya. 
baca juga:dari januari hingga mei 2024 upt ppa musi rawas mencatat ada 18 kasus kekerasan
untuk membahasan raperda pihaknya akan mengundag bagian hukum dan opd terkait yang membuat perda.
jika raperda menyangkut apbd maka yang akan diundang diantaranya dpkad (badan pengelolan keuangan dan aset daerah. 
menurut politisi partai demokrat dari 9 raperda tersebut jika sudah lengkap optimis bisa diselesaikan sebelum masa jabatan anggota dprd periode 2019-2024 berakhir. 
"akan kita lihat dulu raperda lengkap atau tidak. kalau sudah lengkap kita optimis bisa diselesaikan oleh anggota dprd periode ini. tapi terkadang eksekutif memaksakan padahal raperda belum lengkap komponennya tapi sudah diajukan ke dprd," ucapnya. 
menurtunya jika komponen raperda tidak lengkap maka raperda yang belum lengkap pembahsannya tidak dilanjutkan. dprd akan mengutamakan tiga raperda yang harus selesai disahkan oleh anggota dprd periode 2019-2024. 
baca juga:petugas puskeswan musi rawas mulai data hewan qurban
adapun 3 perda tersebut yakni  
1. rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023;
2. rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
3. rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024;
"tiga raperda tersebut harus dituntaskan oleh anggota dprd periode sekarang," tegasnya. 
sedangkan 6 raperda dari 9 raperda yang disampaikan eksekutif akan dilanjutkan oleh anggota dprd peridoe berikutnya 2024-2029.
jika tiga raperda tidak diselesaikan oleh anggota dprd periode sekarang maka tidak sempat lagi untuk dibahas karena batas waktu pengesahana apbd 2025 bulan november 2024. 
baca juga:petani bawang merah musi rawas bagikan tips tanam bawang merah agar terhindar dari serangan hama
sementara itu, anggota dprd yang baru dilantik pada september. anggota dprd baru tidak bisa langsung membahas raperda karena alat kelengkapan dewan belum dibentuk. 
anggota dprd baru juga harus mengikuti diklat terlebih dahulu di kemendagri. waktu diklat lebih kurang 2 minggu. 
kemudian membuat tata tertib dprd, membuat kode etik. lalu membentuk alat kelengkapan anggota dprd yag terdiridari komisi, bapemperda dan sebagainya.  (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 17 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan