Berikut Cara Mengurus Sertifikasi Halal Gratis di BPJPH Kemenag Musi Rawas

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Jumat , 17 May 2024 - 20:20

Sertifikasi Halal.-Foto : Dokumen -Linggau Pos

berikut cara mengurus sertifikasi halal gratis di bpjph kemenag musi rawas                            musi rawas, koranlinggaupos.id - badan penyelenggara jaminan produk halal  (bpjph) kementerian agama (kemenag) kabupaten musi rawas membenarkan bahwa wajib sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (umkm) diundur. 
"semula pemerintah menetapkan bahwa wajib sertifikasi halal 17 oktober 2024. namun sekarang pemerintah telah menertibkan kebijakan baru bahwa wajib sertifikasi halal untuk umkm diundur hingga tahun 2026," kata satgas bpjph kemenag kabupaten musi rawas, suwasno, mpd kepada koranlinggaupos.id, jumat 17 mei 2024. 
menurut suwasno dengan ditundanya wajib sertifikasi halal oleh pemerintah hingga tahun 2026 memberikan kesempatan kepada pelaku umkm untuk mengurus sertifikasi dengan tidak terburu-buru.
"ditundanya wajib sertifikasi hahal bagi pelaku umkm memberikan kesempaatan kepada pelaku usaha agar tidak terlalu terburu-buru. penundaan ini banyak manfaatnya diantaranya memberikan peluang kepada pelaku usaha," tambahnya. 
baca juga:611 umk di musi rawas sudah sertikasi halal 
menurutnya pendamping produk halal (pph) gencar melakukan sosialisasi produk halal kepada pelaku usaha.  
"awalnya kita sosialisasi secara  door to door. sekarang sudah banyak yang kita sosialisasikan diantaranya  rumah potong hewan, rumah potong unggas, tempat wisata. disamping itu juga sosialissi melalui whatsapp, media sosial baik ig, facebook dan sebagainya," jelasnya.
pasca dilakukan sosialisasi produk halal di tempat wisata beberapa pekan lal, menurutnya, cukup banyak pelaku usaha yang telah mengurus sertifikasi halal. 
jumlah umkm yang sudah sertifikasi halal melalui progran sehati pada pekan lalu sebanyak 619 umkm. 
baca juga:kedai non halal lubuklinggau sediakan hong bak, ini resep yang terpopuler di asia
pelaku umkm yang ingin mengurus sertifikasi halal dapat menghubungi pendamping produk halal (pph) lembaga pendamping proses produk halal (lp3h) kemenag kabupaten musi rawas yang ada di kantor urusan agama  (kua) di kecamatan. 
"bagi pelaku usaha ingin mengajukan sertifikasi halal dapat menghubungi pph lp3h yang ada di kantor kemenag atau kua yang ada di kecamatan," ucapnya. 
"sertifikasi halal untuk umkm gratis karena ada program dari pemerintah  melalui bpjph kemenag ri," ucapnya.  
ditambahkannya, syarat untuk mengajukan sertikasi halal yaitu, produk yang akan didaftarkan sertifikasi halal harus sudah memiliki nomor induk berusaha (nib) dari dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) kabupaten/kota.
baca juga:kemenag kabupaten musi rawas kick off layanan sertifikat halal di wisata angkringan kebun belimbing 
dijelaskannya pelaku usaha harus punya nib, kalau tidak ada maka tidak bisa mengakses aplikasi si halal untuk mendaftarkan produk halal. 
"ketika akan mendaftarakan produk hahal di aplikasi si halal harus ada nib, kalau tidak ada nib tidak bisa mengakses aplikasi si halal," jelasnya.
kalau belum ada nib bisa minta bantuan pendamping produk halal untuk membuatnya secara online. 
mengurus nib tidak lama, sejak ada mandat sertifikasi halal dipermudah oleh dpmptsp untuk mengakses mengurus nib,  tambahnya. 
baca juga:sosialisasi program sertifikasi halal dilaksanakan serentak di 3000 desa termasuk 5 desa di musi rawas 
kemudian sarat lainnya menyerahkan foto copi kartu tanda penduku (ktp), email aktif, nomor whatss app aktif serta gambar produk.
misalnya usaha pembutan keripik maka foto opak yang sudah dikemas. 
proses pendaftaran produk halal pelaku usaha membuat akun di aplikasi si halal kemudian upload syarat-syarat yang diminta. 
diantaranya nama penyelia atau nama pemilik usah selalu penanggung jawab atas produknya mulai dari bahan, proses pembutan produk sampai kemasan.
baca juga: ustadz raji : ingin anak soleh soleha, pastikan mereka makan makanan yang halal
jika syarat lengkap sertikasi halal akan terbit selama 12 hari kerja sejak didaftarkan. 
jika ada kekurangan data pada saat sidang fatwa yang terdadari unsur badan penjamin produk halal dan mui maka berkas akan dikembalikan ke pendamping produk halal untuk meminta kepada pelaku usaha agar dilengkapi misalnya foto kabur maka harus meng-uplod foto baru.
"pertanggungjawaban hahal ini dunia dan akhirat maka pelaku usaha dan pendamping hendaknya benar-benar memperhatikan kehalalan produk, mulai dari bahan dasar, tempat pembuatan produk ada unsur najis atau tidak itu harus benar-benar diperhatikan," paparnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 18 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan