Pilkada Lubuklinggau, Rodi Wijaya dan Hendri Aster Pasti Nyalon Walikota Bahkan Siap Mundur
H Rodi Wijaya - Ketua DPD Partai Golkar Kota Lubuklinggau (Foto kiri) dan Hendri Juniansyah – Ketua DPD Partai Gerindra Kota Lubuklinggau.-Foto : Dokumen -Linggau Pos
BACA JUGA:Yoppy Karim Berpotensi Menang Pilkada Lubuklinggau, Hasil Survei Elektabilitas Peringkat 1
Ditanya mengenai koalisi partai. Informasi yang beredar akan koalisi dengan Partai Gerindra? Rodi Wijaya menyatakan koliasi juga belum final.
"Bisa saja dengan Partai Gerindra atau partai lainnya, semua masih berpeluang untuk koalisi dengan Partai Golkar," jawabnya.
Menurut Rodi Wijaya Partai Golkar sudah cukup untuk mengusung pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota.
Namun menurutnya jika calon Wakil Walikota membawa parpol tidak masalah.
BACA JUGA:Pilkada Lubuklinggau 2024, Hasbi Asadiki dan Rodi Wijaya Berebut Rekomendasi DPP Golkar
"Sebenarnya Partai Golkar sudah cukup tidak koalisi sudah bisa mendaftarkan Paslon. Tapi kalau calon Wakil Walikota bawa Parpol tidak masalah, lebih bagus," jelas Rodi.
Terpisah, Hendri Juniansyah sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kota Lubuklinggau menegaskan bahwa dirinya juga akan tetap nyalon Walikota Lubuklinggau, apapun aturan yang ditetapkan oleh KPU.
Aturan mengenai calih jika nyalon di Pilkada harus mundur belum final.
"Tapi jika nanti PKPU sudah terbit kita siap mengikutinya, saya tetap nyalon tidak akan mundur dari pencalonan yang disebabkan oleh aturan tersebut. Saya siap mengambil resiko terhadap aturan tersebut," tegasnya.
BACA JUGA:Pastikan Nyalon Walikota Lubuklinggau Hendri Juniansyah Ambil Formulir di 2 Parpol
Ditanya mengenai pasangan Hendri Aster panggilan akrapnya mengaku mengenai pasangan belum final.
"Kita masih melakukan penjajakan untuk menyamakan visi dan misi," jawabnya.
Ketika ditanya apakah sudah ada arahan dari DPD Partai Gerindra ataupun DPP mengenai koliasi partai. Sebab kalau melihat di Provinsi Sumsel PArtai Gerindra koalisi dengan Partai Golkar.
"Sampai saat ini belum ada arahan baik dari DPD maupun DPP apakah koalisi di pusat ataupun di provinsi harus sama, belum ada arahan," jawabnya. (*)