NIK akan Terintegrasi dengan SIM, KTP, BPJS dan KIS, Ini Penjelasan Korlantas Polri

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Sabtu , 08 Jun 2024 - 15:13

NIK akan Terintegrasi dengan SIM, KTP, BPJS dan KIS-ilustrasi-

"Misal seseorang telah memiliki SIM A di Jakarta maka orang tersebut tidak bisa lagi membuat SIM di wilayah lain,” jelas Yusri.

Ini salah satu langkah yang teah dianggap sebagai antisipasi untuk mencegah duplikasi kepemilikan SIM.

Tentu ini akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas data.

Satu data ini akan membuat semua data informasi baik itu data BPJS dan data KTP menjadi satu, tentu itu akan jauh lebih mudah dikelola dan diakses.

Korlantas Polri telah menargetkan penerapan sistem ini yang mulai pada 1 Juni 2025 nanti.

Setelah SIM Indonesia diakui di Filipina, Malaysia, dan Thailand.

Sosialisasi kepada masyarakat sudah dimulai.

Namun bagi pemegang atau yang memiliki SIM yang masih berlaku tidak perlu terburu-buru dalam pergantian alamat pada SIM yang telah dimuliki.

Disampaikannya, sambil berjalan yang masih berlaku bisa digunakan hingga lima tahun ke depan. Nanti, saat perpanjangan, akan mengikuti kebijakan format yang terbaru.

"Jadi kita memberikan kemudahan, bukan mengubah langsung,” tambah Yusri.

nik akan terintegrasi dengan sim, ktp, bpjs dan kis, ini penjelasan korlantas polri                            jakarta, koranlinggaupos.id - setelah diterapkan pemohon pembuatan sim wajib menggunakan bpjs kesehatan kali ini juga penggunaan kartu tanda penduduk atau ktp.
salah satu penerapan ini untuk menciptakan atau menerapkan kesamaan data yang semuanya terintegrasi.
penerapan ini dilakukan hanya untuk pengintegrasian data yang sesuai dan lebih akurat.
dalam penerapan nik di sim ini akan diterapkan pada 2025, sebagaimana nanti nik akan dijadikan nomor sim.
baca juga:diwajibkan pakai bpjs kesehatan tapi nunggak iuran, bisakah pembuatan sim dilanjutkan
disampaikan yusri yunus sebagai dirredigens korlantas polri yang mengungkapkan ini merupakan upaya dalam penertiban data pribadi seluruh di indonesia.
penggunaaan ini diharapkan mencegah duplikasi pembuatan sim yang selama ini memungkinkan seseorang untuk memiliki beberapa orang.
“rencananya 2025, insya allah. ini untuk lebih mudahkan dalam hal pendataan seseorang,” kata yusri, kamis 6 juni 2024.
menurut irjen pol yusri, sistem nik yang diterapkan di indonesia tentu akan sangat baik, dengan itu maka setiap warga negara hanya memiliki satu nik.
baca juga:sim c1 akan diterapkan di lubuklinggau juli 2024, berikut jenis kendaraan yang diwajibkan
tidak hanya itu saja, sejak bayi yang baru lahir lahir pun telah memiliki nik.
ia berharap data adanya sistem sim yang menggunkan nik ini menjadi prinsip untuk lebih baik lagi.
tentu dengan hal ini, akan menjadi satu nomor tunggal baik itu pada ktp, sim, bpjs, dan kartu indonesia sehat (kis).
dengan nik ini nanti dijelaskannya, petugas akan tahu bahwa namanya dengan penggunaan sim golongan apa.
baca juga:yukk intip seluk beluk sim c1 diluncurkan untuk moge
"misal seseorang telah memiliki sim a di jakarta maka orang tersebut tidak bisa lagi membuat sim di wilayah lain,” jelas yusri.
ini salah satu langkah yang teah dianggap sebagai antisipasi untuk mencegah duplikasi kepemilikan sim.
tentu ini akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas data.
satu data ini akan membuat semua data informasi baik itu data bpjs dan data ktp menjadi satu, tentu itu akan jauh lebih mudah dikelola dan diakses.
baca juga:yukk ketahui, apa bedanya sim c1 dengan sim c biasa untuk pengendara sepeda motor
baca juga:top 5 rekomendasi hp samsung terbaru 2024, punya harga di bawah rp2 jutaan
korlantas polri telah menargetkan penerapan sistem ini yang mulai pada 1 juni 2025 nanti.
setelah sim indonesia diakui di filipina, malaysia, dan thailand.
sosialisasi kepada masyarakat sudah dimulai.
namun bagi pemegang atau yang memiliki sim yang masih berlaku tidak perlu terburu-buru dalam pergantian alamat pada sim yang telah dimuliki.
baca juga:kabar terbaru syarat pembuatan sim di lubuklinggau, wajib lampirkan kartu bpjs
baca juga:jangan keseringan makan daging kurban, berikut 5 dampak buruk bagi kesehatan
disampaikannya, sambil berjalan yang masih berlaku bisa digunakan hingga lima tahun ke depan. nanti, saat perpanjangan, akan mengikuti kebijakan format yang terbaru.
"jadi kita memberikan kemudahan, bukan mengubah langsung,” tambah yusri.
rencana ini diharapkan akan mempermudah pendataan dan integrasi berbagai jenis data pribadi dalam satu sistem yang lebih efisien dan efektif.
serta mendukung visi indonesia untuk memiliki single data yang lebih komprehensif dan akurat. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, JUMAT, 8 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan