Pengamat Politik Minta Pemkab Musi Rawas Tunggu Peraturan Pemerintah Untuk Memperpanjang Masa Jabatan Kades

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Minggu , 23 Jun 2024 - 21:33

Pengamat Politik Sumatera Selatan, Dr Fadillah Hermawansyah-Foto Dokumen Pribadi-

pengamat politik minta pemkab musi rawas tunggu peraturan pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan kades                             musi rawas, koranlinggaupos.id - pengamat politik provinsi sumatera selatan (sumsel), dr fadillah hermawansyah mengingatkan pemerintah kabupaten (pemkab) musi rawas jangan terburu-buru menerbitkan surat keputusan (sk) perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dan badan permusyawaratan desa (bpd) dari 6 tahun menjadi 8 tahun.
menurut fadil kepada koranlingaupos.id, minggu 23 juni 2024, sebaiknya tunggu peraturan pemerintah (pp) dan peraturan menteri dalam negeri (permen) yang merupakan aturan turunan dari revisi undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
pernyataan fadil tersebut menanggapi rencana pemkab musi rawas akan segera mengukuhkan dan menerbitkan sk perpanjangan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 8 tahun berdasarkan surat dari kementerian dalam negeri (kemendagri) nomor 100.3.5.5/2625/sj tertanggal 5 juni 2024 perihal penegasan revisi uu desa.
biasanya itu uu ada turunannya pp kemudian ada permen yang mengatur secara tehnis pelaksanaan uu. tidak mungin tidak ada pp. biasanya pp terbuit 6 bulan setelah uu disahkan. 
baca juga:surat tugas dari dpp partai demokrat jadi 'tiket' untuk dapat rekomendasi
"saya tidak paham dan belum menemukan aturannya kalau melaksanakan uu bisa berdasarkan surat  kemedagri. saya tidak paham kalau seperti itu.
tapi tidak tahu juga kalau ini sudah menjadi keputusan mendagri," jelasnya fadil menyebut kenapa harus sekarang untuk dilakukan pengukuhan padahal perpanjangan masa jabatan kades dan bpd sudah jelas. 
"sehingga tidak perlu dilakukan pengukuhan ataupun pelantikan ulang. kalau pun mau dibuatkan acara pengukuhan tunggulah pp dan permen-nya dulu terbit, jangan sekarang," jelasnya. 
di tahun politik ini samangat rawan ditungganggi. untuk itu meminta bawaslu untuk melakukan pengawasan di lapangan jangan sampai momentum ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik pihak tertentu. 
baca juga:segera daftar khitanan massal 1000 anak bersama yoppy karim
"jangan sampai seolah-olah kalau tidak diurus tidak bisa diperpanjang masa jabatan kades dan bpd, padahal itu sudah otomatis karena amat undang-undang," paparnya.
mengenai masa jabatan kades menjadi 8 tahun, fadil mengaku sependapat karena dengan rentang waktu 8 tahun menjadi efektif kades membangun desa.
"kajiannya seperti ini dari beberapa kajian analisnya yang saya ikuti maupun seminar bahwa masa jabatan kades di uu lama selama 6 tahun. artinya seorang kades bisa menjabat selama 18 tahun jika terpilih kembali," jelasnya.
sedangkan di uu yang baru nomor 3 tahun 2024 masa jabatan kades 8 tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua periode.
baca juga:soal sikapnya di pilkada lubuklinggau ini penjelasan mantan wawako h sulaiman kohar
artinya seorang kades bisa menjabat 16 tahun jika terpilih kembali.
dengan demikian di uu yang lama waktu seorang kades bisa berkuasa lebih lama yaitu selama 18 tahun dibandingkan uu yang baru yaitu 16 tahun.
tapi efektifitas waktu  kades untuk membangun  desanya di uu yang lama singkat. 
asumsinya begitu masa jabatan kades 6 tahun. ketika baru terpilih atau ditahun pertama menjabat belum bisa maksimal karena konflik antara warga pasca pilkades. jadi efektifitasnya membangun ditahun ke-2, tahun ke-3 dan tahun ke-4. 
baca juga:pertengahan juli pdip keluarkan rekomendasi untuk pilkada 
sedangkan 1,5 tahun diakhir masa jabatan kades sudah mulai sibuk untuk mengikuti pilkades periode kedua atau ketiga.
dengan demikian efektivitasnya membangun dalam satu peride itu hanya 3 tahun dari 6 tahun masa jabatan.
sedangan di uu yang baru ini 8 tahun diasumsikan efektivitasnya untuk fokus membangun bisa 5 tahun, yang 3 tahun masa konsolidasi antar pendukung kades. 
disamping itu biaya untuk mengikuti pilkades. dengan mengikuti pilkades 2 kali tentu akan lebih kecil dibandingkan tiga kali pilkades. selain itu mengurangi peta konlik di masyarakat.  mohon maaf kalau di desa berlarut-larut peta konflik antara saudara antar sekampung hingga tidak teguran. itu sisi dilemik, kenapa dipertimbangkan seperti itu," jelasnya. 
baca juga:ayo hadiri launching pilkada musi rawas 2024, ada artis ibu kota andika mahesa 
disamping itu juga merubaah tahapan, jangan sampai ditunggai kepentingan politik lokal maupun nasional.
periode tahapannya kalau 6 tahaun itu pergeserannya sebelum pemilu atau sesudah pilkada,. 
sehingga sering ditunggangi. karena mau pilakdes sering ditunnggangi. kalau ini dirubah tidak ketemu dengan posisi pilpres, pileg.
memang pada suatu waktu akan ketemu tapi periodenya akan sangat lama. 
baca juga:pertengahan juli pdip keluarkan rekomendasi untuk pilkada 
sehingga kemungkian kades untuk al out untuk kepentingan salah satu pihak akan berkurang karena tidak ketemu masanya, kebutuhannya tidak begitu penting jadi dia ambil jalan wait and see. 
kecendrungannya untuk kepentingan masyarakat desa agar tidak telalu banyak peta konflik pilkades maupun dampak dari pemilu lokal maupun nasional. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 24 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan