Survei Ekonomi Pertanian Himpun Data Aspek Ekonomi dari Unit Usaha Pertanian

Reporter: M. YASIN |

Editor: M. YASIN |

Jumat , 28 Jun 2024 - 20:43

Kepala BPS Kabupaten Musi Rawas, Dedi Fahlevi.-Foto : Dokumen Linggau Pos-

survei ekonomi pertanian himpun data aspek ekonomi dari unit usaha pertanian                            musi rawas, koranlinggaupos.id - petugas badan pusat statistik (bps) kabupaten musi rawas saat ini sedang melakukan survei ekonomi pertanian (sep) tahun 2024. sep 2024 bertujuan untuk mengetahui pengeluaran dan pendapatan dari usaha pertanian dan perkebunan. 
demikian kata kepala bps kabupaten musi rawas, dedi fahlefi kepada koranlingaupos.id, jumat 28 juni 2024. 
dijelasakannya sep 2024 menghimpun data aspek ekonomi dari unit usaha pertanian meliputi pendapatan, pengeluaran, biaya produksi serta indikator kesejahteraan dari usaha pertanian. 
selain itu juga menyediakan data dasar untuk memantau beberapa indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian.
 baca juga:terima penghargaan dari bnn musi rawas, lapas narkotika kelas iia muara beliti telah berperan aktif p4gn
sedangkan cakupan unit usah sep adalah usaha pertanian perorangan, usaha perusahan pertanian berbadan hukum dan usah pertanian lainnya.    
sep juga merupakan salah satu rangkaian suvei lanjutan dibidang pertanian setelah pelaksanaan sensus pertanian (sp) tahun 2023.
"sep 2024 ditargetkan selesai pada 30 juni 2024," jelasnya. 
sementara itu, lanjut dedi sensus potensi desa (podes) tahun 2024 sudah selesai dilaksanakan. hasil dari sensus podes saat ini sedang diolah oleh bps pusat. 
baca juga:kades megang sakti iii musi rawas dapat bantuan 1000 buku
menurutnya, data yang dihasilkan dari sensus podes untuk mengetahui indek pembangunan desa yang akan dipergunakan oleh kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan tranmigrasi (kemendes pdtt). 
"hasil dari sensus podes akan dipergunakan kemendes pdtt," ungkapnya.    
ia menyebut jumlah desa/kelurahan yang di data kabupaten musi rawas sebanyak 199 desa/kelurahan dengan rincian 186 desa, 13 kelurahan. sedangkan di kabupaten musi rawas utara (muratara) 89 desa/kelurahan. 
karena wilayah kerja bps kabupaten musi rawas meliputi 2 kabupaten musi rawas dan kabupaten musi rawas utara muratara.
baca juga:di pasar b srikaton tugumulyo harga daging ayam potong turun
maka bps musi rawas juga melakukan sensus podes di muratara.   
lebih lanjut dedi panggilan akrap dedi fahlevi  menjelaskan, pendataan podes merupakan kegiatan pengumpulan semua informasi baik yang bersifat potensi yang dimiliki desa/kelurahan maupun informasi kerawanan atau tantangan yang dihadapi. 
informasi terkait potensi desa/kelurahan yang didata meliputi ketenaga kerjaan, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, olaraga dan hiburan, angkutan, komunikasi dan informasi, ekonomi, keamanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.  
termasuk informasi tentang kerawanan dan tantangan juga didata seperti bencana alam, pencemaran likungan, permasalahn sosial dan kesehatan di masyarakat dan ganggunan keamanan yang terjadi di desa/kelurahan.  
baca juga:kabupaten musi rawas miliki 6 program percepatan smart city
sensus podes ini juga mengumpulkan data-data potensi desa seperti pembangunan infrastuktur, jumlah sekolah, pukesmas.
termasuk kalau ada menara telekomunikasi juga didata. "potensi bencana juga didata. podes ini benar-benar menggambarkan kondisi desa/kelurahan secara lengkap," jelasnya. 
disebutkanya yang menjadi narasumber podes kepala desa (kades) atau lurah bukan masyarakat atau rumah tangga.      
lebih lanjut dedi menjelasakan podes merupakan sensus kewilayahan seluruh desa/kelurahan termasuk kecamatan, kabupaten/kota didata. dari kegiatan ini untuk mengetahui potensi desa. 
baca juga:lapas narkotika kelas iia muara beliti ikuti pra rekonsiliasi data laporan keuangan dan bmn semester i 2024 
sensus podes ini merupakan kegiatan rutin bps sebelum dilaksanakan sensus besar. sensus besar ada tiga sensus penduduk, sensus pertanian dan sensus ekonomi. 
"podes merupaakn langkah awal menuju sensus ekonomi tahun 2026," paparnya. 
podes ini juga untuk mengukur indek kesulitan geografis atau ikg dan indek desa. "indek-indek itu yang jadi dasar untuk pengalokasian anggaran dana desa (add) salah satu indikatornya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 29 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan