Terkait Rekomendasi DPP Golkar ke Ratna Machmud, Pengamat: Firdaus Cek Olah Harus Memperkuat Posisinya

Demikian halnya dengan kerja-kerja politik pemenangan pileg/pilpres di wilayah Kabupaten Mura secara organisatoris adalah tanggung jawab ketua DPD bersama perangkat di bawah, artinya tanggung jawab Firdaus Ceolah yang bisa saja dibantu oleh kader yang kebetulan memiliki jabatan di eksekutif yaitu Hj. Ratna Machmud sebagai Bupati Mura dan Ketua KPPG Partai Golkar Sumsel.

BACA JUGA:Kalau Hasil Pemilu 2024 Golkar Kalah Rekomendasi Dievaluasi

Kedua, bahwa ada ‘logika ketidak samaan perlakuan’ yang mencuat ke ruang publik terkait Ketua DPD Golkar Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Muratara yang mendapatkan mandat pemenangan Pileg/Pilpres serta mandat kontestasi Pilkada 2024 di wilayah masing-masing. 

Artinya, secara normatif formil, idealnya para Ketua Partai Golkar MLM mendapat mandat/rekomendasi untuk Pilkada. Jika nanti evaluasi hasil Pileg/Pilpres ‘dianggap gagal’ (karena tidak mencapai target), baru diberikan kepada figur lain. 

Toh, kata Eka, tidak semua mandat/rekomendasi diberikan ke seluruh DPD wilayah Sumsel, ada beberapa daerah yang belum keluar rekomendasinya. 

Diberikan mandat/rekomendasi atau tidak, kerja politik pemenangan pemilu 2024 sudah menjadi ‘tugas ketua DPD’. Tetapi dengan tidak diberikan rekomendasi kepada Ketua DPD Golkar Mura, justru akan menimbulkan ‘pelemahan spirit’ kepada FCO (Firdaus Cek Olah). Karena energi dia juga habis untuk mengklarifikasi ada apa di balik ini kepada internal pengurus, pemilih dan publik, padahal dia harus fokus pada kerja-kerja pemenangan.

BACA JUGA:Ratna Machmud Layak Diberi Mandat dari DPP Partai Golkar

Ketiga bahwa ‘logika rekomendasi akan dievaluasi kepada Hj Ratna Machmud jika dianggap gagal’, kurang tepat. Karena artinya, jika Partai Golkar Mura berhasil dalam Pileg/Pilpres, maka ‘reward’ nya akan diberikan kepada Hj Ratna Machmud, bukan kepada Firdaus Cek Olah. Padahal secara faktual yang melakukan kerja-kerja politik pemenangan Partai Golkar Mura adalah Ketua DPD Golkar beserta seluruh jajaran pengurus sampai ketingkat desa. 

Bahwa statemen Bambang Ekalaya yang ‘menunggu koordinasi dan kerja-kerja pemenangan Hj. Ratna Machmud di Golkar Mura’ adalah fakta yang menegaskan bahwa belum terlihat ‘kontribusi nyata’ terhadap kerja politik pemenangan. Jika dikuantifikasi dengan parameter pertanyaan kongkrit misalnya : bagaimana kontribusi Hj. Ratna Machmud terhadap strategi pemenangan? Berapa banyak waktu yang diberikan untuk hadir dalam koordinasi dan rapat-rapat parpol?. 

Berapa bantuan logistik, APK, SDM tim kepada Partai Golkar Mura? Jika memang support-nya maksimal, maka dia layak mendapat rekomendasi. Sebaliknya jika tidak maksimal, maka : ada hasil yang mengkhianati usaha’. 

“Saya pikir para pengurus DPD Golkar Mura punya jawaban terhadap pertanyaan ini,” paparnya.

BACA JUGA:Rodi, Hasbi, dan Ratna Machmud Direkomendasikan Golkar Nyalon Kepala Daerah, Begini Target Mereka

Keempat, tak dapat dipungkiri bahwa di ruang publik timbul tafsir bahwa tidak diberikannya rekomendasi kepada FCO sebagai Ketua DPD Golkar adalah bentuk ‘logika ketidak samaan perlakuan dan diskriminasi’ yang dia terima. 

Jika rekomendasi Pilkada 2024 sebagai bakal calon Bupati Mura dapat ditafsirkan sebagai reward, maka kerja-kerja politik FCO tidak diapresiasi, karena reward-nya diberikan pada orang lain.

“Kelima, dengan ‘signal-sinyal politik’ sebagaimana diatas, saya pikir FCO harus mulai memikirkan langkah-langkah konsolidasi untuk memperkuat posisinya di internal Partai Golkar. Apalagi pasca Pileg/Pilkada nanti, karena bisa jadi gejala ini akan bermuara pada upaya-upaya yang tidak menguntungkan dirinya. Komitmen loyalitas dari pengurus serta pengurus kecamatan menjadi penting,” jelasnya.(sin)