Segera Dihapus! BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 , Buruan Cek Iuran per 6 September 2024

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Jumat , 06 Sep 2024 - 13:21

Segera Dihapus! BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 , Buruan Cek Iuran per 6 September 2024-Tangkap Layar -

Iuran sebesar 1% dari gaji per bulan untuk anggota keluarga tambahan seperti anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. Iuran ini dibayarkan oleh pekerja.

5. Peserta Mandiri (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja

Kelas III: Rp 42.000 per bulan per orang (dengan subsidi dari pemerintah sebesar Rp 7.000).

Kelas II: Rp 100.000 per bulan per orang.

Kelas I: Rp 150.000 per bulan per orang.

6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan

Iuran ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun, dan dibayarkan oleh pemerintah.

Ini Dia Sanksi Ketika Keterlambatan Pembayaran

Dalam aturan yang berlaku saat ini, pembayaran iuran harus dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Tidak ada denda keterlambatan sejak 1 Juli 2016, kecuali jika peserta membutuhkan pelayanan rawat inap dalam waktu 45 hari setelah status kepesertaan diaktifkan kembali.

Denda yang dikenakan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal, dengan ketentuan maksimal 12 bulan tunggakan atau denda paling tinggi Rp 30 juta.

segera dihapus! bpjs kesehatan kelas 1,2,3 , buruan cek iuran per 6 september 2024                            koranliggaupos.id - mulai juli 2025, skema iuran bpjs kesehatan akan mengalami perubahan seiring dengan penerapan sistem kelas rawat inap standar (kris). sistem ini akan menggantikan kelas 1, 2, dan 3 yang selama ini digunakan.
menteri kesehatan, budi gunadi sadikin, telah mengumumkan bahwa penerapan kris ini akan mengarah pada penetapan satu tarif iuran bpjs kesehatan untuk semua peserta.
namun, budi menekankan bahwa perubahan skema iuran bpjs kesehatan ini akan dilakukan secara bertahap.
baca juga:begini cara scaling gigi gratis pakai bpjs kesehatan, buruan cek 3 syaratnya!
baca juga:tidak mampu bayar iuran bpjs kesehatan, bisakah menonaktifkan bpjs kesehatannya? yuk cek disini
penerapan kris dan perubahan skema iuran ini tertuang dalam peraturan presiden (perpres) nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.
meskipun perpres tersebut sudah menetapkan bahwa iuran bpjs kesehatan akan berubah mulai juli 2025, besaran iuran yang baru masih belum ditentukan.
hal ini akan ditetapkan paling lambat pada 1 juli 2025, sesuai dengan amanat yang diberikan presiden joko widodo.
masa transisi dan skema iuran yang berlaku
baca juga:bagi peserta bpjs kesehatan wajib tahu dengan persoalan ini, apa lagi penderita gagal ginjal
baca juga:ingin perawatan gigi? berikut 5 jenis yang ditanggung oleh bpjs kesehatan 
selama masa transisi hingga juli 2025, skema iuran yang berlaku masih mengacu pada peraturan presiden nomor 63 tahun 2022.
dalam aturan tersebut, iuran bpjs kesehatan dibagi berdasarkan jenis peserta dan golongan.
berikut adalah rincian skema iuran yang masih berlaku:
1. peserta penerima bantuan iuran (pbi)
baca juga:catat, 7 penyakit ini pengobatannya tidak ditanggung bpjs kesehatan, apa saja? yukk intip
baca juga:2 beasiswa bsi 2024 dibuka untuk mahasiswa dan dapat uang kuliah 6 semester, ini syarat dan cara daftar
iuran untuk peserta pbi dibayarkan oleh pemerintah.
peserta ini terdiri dari masyarakat yang masuk kategori tidak mampu dan terdaftar dalam program bantuan pemerintah.
2. peserta pekerja penerima upah (ppu) di lembaga pemerintah
iuran bagi pns, anggota tni, polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pns sebesar 5% dari gaji per bulan.
baca juga:info penting pembuatan sim di lubuklinggau diwajibkan hal ini, selain kepesertaan bpjs juga jenis kendaraan
baca juga:bagi peserta bpjs kesehatan wajib tahu dengan persoalan ini, apa lagi penderita gagal ginjal
dari jumlah ini, 4% dibayarkan oleh pemerintah sebagai pemberi kerja, sementara 1% dibayar oleh peserta.
3. peserta ppu di bumn, bumd, dan swasta
iuran sebesar 5% dari gaji per bulan, dengan pembagian yang sama, yakni 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta.
4. keluarga tambahan ppu
baca juga:mau membuat skck dengan bpjs kesehatan, yuk cek 7 langkahnya disini!
baca juga:iuran bpjs kesehatan kelas i dan ii bakal naik, cek tarif iuran agustus 2024
iuran sebesar 1% dari gaji per bulan untuk anggota keluarga tambahan seperti anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. iuran ini dibayarkan oleh pekerja.
5. peserta mandiri (pbpu) dan peserta bukan pekerja
kelas iii: rp 42.000 per bulan per orang (dengan subsidi dari pemerintah sebesar rp 7.000).
kelas ii: rp 100.000 per bulan per orang.
baca juga:syarat buat skck di polres lubuk linggau, salah satunya wajib ada kartu bpjs
baca juga:iuran bpjs kesehatan kelas i dan ii bakal naik, cek tarif iuran agustus 2024
kelas i: rp 150.000 per bulan per orang.
6. veteran dan perintis kemerdekaan
iuran ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok pns golongan iii/a dengan masa kerja 14 tahun, dan dibayarkan oleh pemerintah.
ini dia sanksi ketika keterlambatan pembayaran
baca juga:243.683 warga lubuk linggau sudah tercover bpjs
baca juga:tidak mampu bayar iuran bpjs kesehatan, bisakah menonaktifkan bpjs kesehatannya? yuk cek disini
dalam aturan yang berlaku saat ini, pembayaran iuran harus dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
tidak ada denda keterlambatan sejak 1 juli 2016, kecuali jika peserta membutuhkan pelayanan rawat inap dalam waktu 45 hari setelah status kepesertaan diaktifkan kembali.
denda yang dikenakan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal, dengan ketentuan maksimal 12 bulan tunggakan atau denda paling tinggi rp 30 juta.
perubahan skema iuran bpjs kesehatan ini merupakan langkah besar dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di indonesia.
baca juga:ada 12 layanan kesehatan tidak ditanggung oleh bpjs kesehatan mulai bulan agustus 2024
baca juga:iuran bpjs kesehatan kelas i dan ii bakal naik, cek tarif iuran agustus 2024
meskipun sistem baru ini masih dalam tahap transisi, diharapkan penerapannya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal keadilan dan kesetaraan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi terbaru terkait perubahan ini, agar tidak ketinggalan dalam mempersiapkan diri menghadapi sistem kris yang akan berlaku mulai juli 2025.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, JUMAT, 6 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan