Kelas BPJS Kesehatan Diganti Jadi KRIS, Yuk Cek Iuran Per September 2024

Reporter: JASMADI |

Editor: JASMADI |

Selasa , 24 Sep 2024 - 13:17

Kelas BPJS Kesehatan Diganti Jadi KRIS, Yuk Cek Iuran Per September 2024--tangkapan layar

Termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, Polri, dan pejabat negara.

Iuran sebesar 5 persen dari gaji per bulan; 4 persen dibayar pemberi kerja, dan 1 persen dibayar peserta.

3. PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta

Sama dengan PPU di pemerintahan, iuran sebesar 5 persen dari gaji dengan skema 4 persen dari pemberi kerja dan 1 persen dari peserta.

4. Keluarga Tambahan PPU (anak keempat, orang tua, mertua)

Iuran sebesar 1 persen dari gaji per orang, dibayar oleh pekerja.

5. Peserta PBPU dan Bukan Pekerja

Skema ini bervariasi sesuai kelas perawatan:

Kelas III: Rp 42.000 per bulan, dengan subsidi pemerintah.

Pada 2021, peserta membayar Rp 35.000 dan subsidi pemerintah Rp 7.000.

kelas bpjs kesehatan diganti jadi kris, yuk cek iuran per september 2024                            koranlinggaupos.id - iuran bpjs kesehatan akan mengalami perubahan signifikan mulai juli 2025 dengan diterapkannya sistem kelas rawat inap standar (kris).
sistem bpjs kesehatan baru ini akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 yang sebelumnya digunakan.
perubahan sistem bpjs kesehatan ini tertuang dalam peraturan presiden (perpres) nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 terkait jaminan kesehatan.
menteri kesehatan, budi gunadi sadikin, menjelaskan bahwa iuran bpjs kesehatan akan diseragamkan menjadi satu tarif, meskipun implementasinya dilakukan secara bertahap.
baca juga:ini kategori peserta bpjs ketenagakerjaan yang berhak klaim jht serta syaratnya
baca juga:benarkah peserta bpjs ketenagakerjaan bisa menonaktifkan sendiri? yuk cek
penetapan iuran dan manfaat ini akan mulai diberlakukan secara penuh pada 1 juli 2025, sesuai pasal 103b ayat (8) dalam perpres 59/2024.
skema iuran saat ini per september 2024:
selama masa transisi, skema iuran yang berlaku masih mengikuti aturan lama, yaitu perpres 63 tahun 2022, yang membagi peserta bpjs kesehatan ke dalam beberapa kategori:
1. penerima bantuan iuran (pbi)
baca juga:3 kriteria peserta bpjs kesehatan mandiri yang bisa pindah ke pbi, apa kamu termasuk?
baca juga:ini syarat dan cara daftar bpjs ketenagakerjaan mandiri, serta iuran per bulannya
iurannya dibayar oleh pemerintah.
2. pekerja penerima upah (ppu) di lembaga pemerintahan
termasuk pegawai negeri sipil (pns), anggota tni, polri, dan pejabat negara.
iuran sebesar 5 persen dari gaji per bulan; 4 persen dibayar pemberi kerja, dan 1 persen dibayar peserta.
baca juga:bpjs kesehatan tak aktif tiba-tiba? ternyata ini 4 penyebab dan cara mengaktifkannya
baca juga:teknologi face recognition bpjs kesehatan akan diterapkan, begini cara kerja alat ini
3. ppu di bumn, bumd, dan swasta
sama dengan ppu di pemerintahan, iuran sebesar 5 persen dari gaji dengan skema 4 persen  dari pemberi kerja dan 1 persen dari peserta.
4. keluarga tambahan ppu (anak keempat, orang tua, mertua)
iuran sebesar 1 persen dari gaji per orang, dibayar oleh pekerja.
baca juga:bpjs kesehatan kelas 1,2,3 jokowi hapus, buruan cek iuran per 17 september 2024
baca juga:4 cara cek tunggakan bpjs kesehatan respon cepat, segera lakukan hal ini
5. peserta pbpu dan bukan pekerja
skema ini bervariasi sesuai kelas perawatan:
kelas iii: rp 42.000 per bulan, dengan subsidi pemerintah.
pada 2021, peserta membayar rp 35.000 dan subsidi pemerintah rp 7.000.
baca juga:begini 6 caranya cek rumah sakit rujukan bpjs kesehatan secara online 2024
baca juga:tunggakan bpjs masih tinggi, ini langkah pemkot lubuk linggau
kelas ii: rp 100.000 per bulan.
kelas i: rp 150.000 per bulan.
6. veteran, perintis kemerdekaan, dan keluarganya
iuran sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok pns golongan iii/a, dibayar oleh pemerintah.
baca juga:segera dihapus! bpjs kesehatan kelas 1,2,3 , buruan cek iuran per 6 september 2024
baca juga:begini cara scaling gigi gratis pakai bpjs kesehatan, buruan cek 3 syaratnya!
denda dan ketentuan keterlambatan
- iuran harus dibayar sebelum tanggal 10 setiap bulan.
- denda keterlambatan berlaku apabila peserta mendapatkan pelayanan rawat inap dalam 45 hari setelah aktivasi kembali, sebesar 5 persen dari biaya awal pelayanan dikalikan jumlah bulan tertunggak.
batas maksimal denda adalah rp 30 juta, dan untuk ppu, denda ditanggung pemberi kerja.
baca juga:tidak mampu bayar iuran bpjs kesehatan, bisakah menonaktifkan bpjs kesehatannya? yuk cek disini
baca juga:bpjs ketenagakerjaan, bisa buat cicil rumah, berikut syarat dan cara klaimnya
dengan perubahan ini, pemerintah berharap mampu meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan optimal bagi seluruh masyarakat, sekaligus menarik lebih banyak peserta bpjs kesehatan di masa mendatang.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SABTU, 23 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan