KPK Panggil Calon Walikota Palembang 2024 Ada Apakah?

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Sabtu , 12 Oct 2024 - 12:07

KPK Panggil Calon Walikota Palembang 2024 Ada Apakah? -Tangkap Layar -

KORANLINGGAUPOS.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam pemilihan walikota (Pilwalkot) Palembang 2024.

Dugaan ini melibatkan seorang calon walikota Palembang 2024 yang diduga memanfaatkan posisi dan pejabat-pejabat aparatur sipil negara (ASN) untuk kepentingan kampanye dirinya.

Gerakan Pemuda Anti Korupsi, yang dipimpin oleh Koordinator Brandon, mengungkapkan saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, pada Jumat 11 Oktober 2024.

Ia menyatakan bahwa setelah pendaftaran calon walikota, individu tersebut diduga menggunakan wewenangnya untuk menggerakkan ASN di Kota Palembang demi meraih kemenangan dalam Pilwalkot.

Brandon menyoroti bahwa penyalahgunaan wewenang ini terbukti dengan adanya ajakan dari perangkat kecamatan yang mengirimkan pesan melalui WhatsApp.

Pesan tersebut berisi slogan-slogan dan kegiatan yang mendukung salah satu calon walikota.

“Selain itu, terdapat kegiatan pembagian sembako yang terdapat label bergambar atribut kampanye mengenakan baju dan slogan kampanye,” tambahnya.

Tindakan ini, kata Brandon, melibatkan sejumlah pejabat di Pemerintah Kota Palembang dan diduga melibatkan sekitar 10 dari 18 camat yang ada.

Brandon menegaskan bahwa tindakan yang memanfaatkan perangkat pemerintahan dan fasilitas negara ini berpotensi merugikan keuangan negara.

Oleh karena itu, ia mendesak KPK untuk segera memeriksa calon walikota serta pejabat pemerintahan Kota Palembang yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan wewenang ini.

kpk panggil calon walikota palembang 2024 ada apakah?                             koranlinggaupos.id- komisi pemberantasan korupsi (kpk) diharapkan untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam pemilihan walikota (pilwalkot) palembang 2024.
dugaan ini melibatkan seorang calon walikota palembang 2024 yang diduga memanfaatkan posisi dan pejabat-pejabat aparatur sipil negara (asn) untuk kepentingan kampanye dirinya.
gerakan pemuda anti korupsi, yang dipimpin oleh koordinator brandon, mengungkapkan saat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung kpk, jakarta, pada jumat 11 oktober 2024.
baca juga:perkembangan terbaru penyidikan kasus ketua kpk nonaktif firli bahuri
baca juga:mantan ketua kpk ri sebut kecurangan maha dashyat, ketua kpu sumsel angkat bicara
ia menyatakan bahwa setelah pendaftaran calon walikota, individu tersebut diduga menggunakan wewenangnya untuk menggerakkan asn di kota palembang demi meraih kemenangan dalam pilwalkot.
brandon menyoroti bahwa penyalahgunaan wewenang ini terbukti dengan adanya ajakan dari perangkat kecamatan yang mengirimkan pesan melalui whatsapp.
pesan tersebut berisi slogan-slogan dan kegiatan yang mendukung salah satu calon walikota.
“selain itu, terdapat kegiatan pembagian sembako yang terdapat label bergambar atribut kampanye mengenakan baju dan slogan kampanye,” tambahnya.
baca juga:ini penyebab jaksa kpk ri tegas menolak nota keberatan sarimuda
baca juga:hari paling kelam dalam pemberantasan korupsi, 15 pegawai dan mantan kpk tersangka pungli di rutan 
tindakan ini, kata brandon, melibatkan sejumlah pejabat di pemerintah kota palembang dan diduga melibatkan sekitar 10 dari 18 camat yang ada.
brandon menegaskan bahwa tindakan yang memanfaatkan perangkat pemerintahan dan fasilitas negara ini berpotensi merugikan keuangan negara.
oleh karena itu, ia mendesak kpk untuk segera memeriksa calon walikota serta pejabat pemerintahan kota palembang yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan wewenang ini.
pihaknya juga telah mengajukan aduan resmi kepada kpk disertai dengan sejumlah bukti terkait tindakan tersebut.
baca juga:idul adha 1445 h, kpkb lubuklinggau bagikan 760 paket daging kurban
baca juga:hari paling kelam dalam pemberantasan korupsi, 15 pegawai dan mantan kpk tersangka pungli di rutan 
kpk pun berjanji untuk menindaklanjuti pengaduan yang telah disampaikan.
sebelumnya, penjabat wali kota palembang, ucok abdulrauf damenta, telah menekankan pentingnya netralitas asn dalam menghadapi pilkada serentak 2024.
ia menegaskan bahwa asn yang tidak netral akan mendapatkan sanksi, termasuk sanksi terberat berupa pemberhentian.
“saya tegaskan berkali-kali dalam setiap apel dan kegiatan asn bahwa mereka harus netral dan tidak boleh memihak salah satu calon.
baca juga:65 aduan pelanggaran kode etik di kpk tahun ini, ada 3 pelanggaran yang mencolok
baca juga:ini penyebab jaksa kpk ri tegas menolak nota keberatan sarimuda
jika kedapatan melanggar, sanksi bisa sampai diberhentikan,” tegasnya pada 13 agustus 2024.
hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari calon walikota terkait tuduhan tersebut.
situasi ini menambah kompleksitas dalam proses pilwalkot palembang, di mana ketidaknetralan asn dapat menjadi isu yang sensitif dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu.
kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pilwalkot palembang 2024 menunjukkan pentingnya integritas dalam pemilihan umum, terutama di tingkat daerah.
baca juga:lapas narkotika kelas iia muara beliti mengikuti sosialisasi dan glorifikasi spi kpk kemenkumham ri
baca juga:kpk ri observasi musi rawas jadi calon kabupaten anti korupsi, begini tanggapan hj ratna machmud
kpk diharapkan dapat bertindak tegas untuk menyelidiki dugaan ini, sehingga proses demokrasi tetap bersih dan transparan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, RABU, 16 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan