75 Persen Bantuan Keuangan Parpol Diserap Parpol Hasil Pileg 2019

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Kamis , 24 Oct 2024 - 21:40

fFoto ilustrasi bantuan keuangan Parpol.--

75 persen bantuan keuangan parpol diserap parpol hasil pileg 2019                             koranlinggauposd.id-anggaran keuangan bantuan kepada partai politik (parpol)  tahun anggaran 2024 telah diserap 75 persen oleh parpol dari hasil pemilihan legislatif (pileg) 2019.  sisanya 25 persen untuk parpol hasil pileg 2024.
hal tersebut kata kepala kesbangpol kota lubuk linggau, henny fitriyanti melalui kabid politik dalam negeri (poldagri), safran kepada koranlinggaupos.id. 
menurutnya bantuan dana parpol 25 persen lagi yang akan dicairkan pada triwulan ke-4 terdiri-dari oktober, november dan desember 2024 untuk parpol yang mendapatkan kursi di dprd kota lubuk linggau hasil pileg 2024.
pasalnya masa jabatan anggota  dprd periode 2019-2024 telah berakhir pada 30 september 2024.
baca juga:bentuk solidaritas, pengurus pgri mura salurkan bantuan ke guru korban kebakaran di kecamatan muara kelingi
baca juga:jelang hari listrik nasional, pln up3 lubuklinggau dan seluruh unit layanan berikan bantuan ke masyarakat
sehingga bantuan keuangan parpol pada triwulan ke-4  berdasarkan perolehan suara dari hasil pileg 2024.
bantuan keuangan parpol diberikan untuk parpol yang memiliki kursi di dprd kota lubuk linggau, dihitung per suara.
namun menurutnya nilai bantuan keuangan dana parpol untuk saat ini masih tarif lama belum rp 4.400 per suara.
"nilai bantuan keuangan parpol masih tarif lama rp 4.400 per suara," tambahnya.
baca juga:dinas sosial muba launching bantuan bakul nasi, ini manfaatnya bagi masyarakat
baca juga:kampanye di dusun linggau warga mengusulkan bantuan untuk umkm 
dijelaskannya partai yang mendapatkan kursi di dprd kota lubuk linggau
1. partai golkar 6 kursi
2. partai nasdem 5 kursi
3. partai gerindra 5 kursi
4. pkb 4 kursi
5. pdi-p 4
6. pks 3 kursi
7. partai hanura 1 kursi
8. pbb 1 kursi
9. partai demokrat 1 kursi
ketentuan tersebut berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri (mendagri) nomor : 900.1.10/e-3/polpum perihal pencairan bantuan keuangan kepada parpol tahun anggaran 2024.  
disebutkan pada angka 1, berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf k undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, bahwa partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari apbn/apbd sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
angka 2, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik dari apbn/apbd diberikan oleh pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya.
selanjutnya angka 3, sesuai dengan ketentuan pasal 38 peraturan menteri dalam negeri nomor 36 tahun 2018 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam apbd, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, maka tata cara pemberian bantuan keuangan diatur sebagai berikut:
a.  bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota hasil pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota hasil pemilu periode berikutnya;
b. dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik;
c. jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota hasil pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya; dan
 
d. jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota hasil pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.
angka 4, dalam hal badan/kantor kesatuan bangsa dan politik provinsi/ kabupaten/kota memverifikasi dan memproses pencairan bantuan keuangan partai politik tahun 2024, maka langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:
a. tahap pertama diberikan kepada partai politik peserta pemilu 2019 yang mendapatkan kursi di dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota periode 2019-2024 dihitung berdasarkan perolehan suara; dan
b. tahap kedua diberikan kepada partai politik peserta pemilu 2024 yang mendapatkan kursi di dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota periode 2024-2029 dihitung berdasarkan perolehan suara.
hak partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3  diatur sebagai berikut :
a. peresmian bagi anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota hasil pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 15 pada bulan berkenaan, maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi hasil pemilu 2024;
b. peresmian bagi anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota hasil pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 31 pada bulan berkenaan, maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi hasil pemilu 2019.
angka 6, dalam hal terjadi penambahan nilai bantuan keuangan partai politik tahun 2024 berdasarkan perhitungan secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota hasil pemilu periode tahun 2024 sampai dengan sisa waktu ta 2024, pemerintah daerah dapat mengalokasikan penambahan alokasi anggaran belanja hibah bantuan keuangan partai politik melalui mekanisme :
a). menggunakan anggaran yang bersumber dari belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dengan melakukan pergeseran anggaran dan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd ta 2024 serta diberitahukan kepada pimpinan dprd, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan apbd ta 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan apbd ta 2024, apabila perhitungan secara proporsional atas keanggotaan dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota hasil pemilu periode tahun 2024 diresmikan pada saat sebelum/sesudah tahapan perubahan apbd ta 2024; atau
b). melakukan penyesuaian alokasi anggaran dalam penyusunan perubahan apbd ta 2024, apabila perhitungan secara proporsional atas keanggotaan dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota hasil pemilu periode tahun 2024 diresmikan saat penyusunan perubahan apbd tahun 2024. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 25 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan