KUR Tidak Termasuk Kredit UMKM yang Bisa Dihapus, Sesuai Aturannya Begini Penjelasannnya

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Selasa , 12 Nov 2024 - 21:35

KUR Tidak Termasuk Kredit UMKM yang Bisa Dihapus, Sesuai Aturannya Begini Penjelasannnya-ilustrasi-Tangkapan Layar

Pemutihan kredit UMKM yang macet sebaiknya memang dibatasi, agar tidak menimbulkan moral hazard baik dari sisi debitur maupun bank penyalur," ujar Pengamat Perbankan ekaligus sChief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip.

Sunarsip merinci bahwa KUR adalah kredit program pemerintah, yang risikonya juga telah ditanggung oleb pemerintah melalui penjaminan.

"Jadi, dari sisi nasabah sebenarnya dengan kredit mereka dijaminkan maka nasabah juga relatif tidak menanggung risiko," jelasnya.

Namun dia menyarankan agar posisi bank penyalur yang perlu dipertegas.

Misal, kalau seandainya KUR tersebut macet, maka status debiturnya juga semestinya tetap perlu dipulihkan.

"Agar terjadi equality dengan debitur non KUR. Sehingga, ke depan baik debitur maupun bank penyalur tetap berpeluang untuk membangun kerjasama pembiayaan kembali, meskipun tentunya bank akan tetap selektif dalam menyalurkan pembiayaan kepada debitur KUR yang pernah berstatus macet," ujarnya.

Berikutnya, Sunarsip juga mengatakan dengan tidak diikutkannya kredit macet dari KUR dalam program pemutihan, maka yang perlu diperhatikan adalah posisi lembaga/perusahaan penjaminan kredit UMKM, yang umumnya merupakan BUMN.

"Beban penjaminan mereka menjadi kurang terelaksasi dengan ketentuan pengecualian lingkup pemutihan kredit macet UMKM ini.

Karenanya, kapasitas perusahaan penjaminan tersebut perlu diperkuat," katanya.

Misalnya, dengan meningkatkan rasio kemampuan penjaminan mereka dan sekaligus penguatan tingkat permodalan.

kur tidak termasuk kredit umkm yang bisa dihapus, sesuai aturannya begini penjelasannnya                            koranlinggaupos.id - pemutihan atau penghapusan utang kur atau kredit usaha rakyat telah diatur peraturan pemerintah (pp) no.47 tahun 2024.
yakni mengenai tentang penghapusan piutang macet kpeada usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm), dan hal tersebut dikecualikan.
seperti tertuang dalam pp tersebut dinyatakan ada tiga kriteria utang umkm yang bisa dihapus atau pemutaiahn tagihan.
hal itu diatur pada pasal 6 ayat (1) yakni yang pertama, kredit umkm yang merupakan program pemerintah yang sumber dananya dari bank dan/atau lembaga keuangan non-bank bumn, yang sudah selesai programnya saat berlakunya pp ini.
baca juga:sudah 3 kali debitur kur bri, membantu usaha lebih maju angsuran terjangkau 
baca juga:kur bri 2024, begini syarat, cara pengajuan dan cek kuota sisa hingga akhir tahun
kedua, kredit umkm di luar program pemerintah yang penyalurannya menggunakan dana dari bank dan/atau lembaga keuangan non-bank bumn yang bersangkutan.
ketiga, kredit umkm akibat terjadinya bencana alam berupa gempa, likuefaksi, atau bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau instansi yang berwenang.
meski demikian, dalam pasal 6 ayat (2) butir c dinyatakan tegas bahwa kredit umkm yang bisa diputihkan bukan kredit atau pembiayaan yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit atau pembiayaan.
sementara itu, kredit usaha rakyat (kur) adalah merupakan program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada umkm yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.
baca juga:cukup secara online ajukan kur bri, syarat mudah, proses cepatbegini caranya
baca juga:kur bri dan bank mandiri plafon rp20 juta hingga rp30 juta, ternyata berbeda mana lebih tinggi
penjaminan dilakukan oleh dua bumn yakni askrindo dan jamkrindo.
"mengenai aturan bahwa kur tidak termasuk lingkup kredit macet yangg dapat diputihkan, menurut saya ini juga sudah tepat.
pemutihan kredit umkm yang macet sebaiknya memang dibatasi, agar tidak menimbulkan moral hazard baik dari sisi debitur maupun bank penyalur," ujar pengamat perbankan ekaligus schief economist the indonesia economic intelligence (iei) sunarsip.
sunarsip merinci bahwa kur adalah kredit program pemerintah, yang risikonya juga telah ditanggung oleb pemerintah melalui penjaminan.
baca juga:cerita pedagang sayur, bersama kur bri yang jadi penyelamat usahanya di masa pandemi covid-19
baca juga:promo akhir tahun kpr bri bunga 2,75 persen, 6 jenis kredit rumah, syarat dan ketentuannya
"jadi, dari sisi nasabah sebenarnya dengan kredit mereka dijaminkan maka nasabah juga relatif tidak menanggung risiko," jelasnya.
namun dia menyarankan agar posisi bank penyalur yang perlu dipertegas.
misal, kalau seandainya kur tersebut macet, maka status debiturnya juga semestinya tetap perlu dipulihkan.
"agar terjadi equality dengan debitur non kur. sehingga, ke depan baik debitur maupun bank penyalur tetap berpeluang untuk membangun kerjasama pembiayaan kembali, meskipun tentunya bank akan tetap selektif dalam menyalurkan pembiayaan kepada debitur kur yang pernah berstatus macet," ujarnya.
baca juga:7 keuntungan tabungan bri simpedes yang semakin praktis dan menjangkau hingga pelosok
baca juga:wujud kepedulian begini gerak cepat bri peduli bantu korban erupsi gunung lewotobi laki-laki
berikutnya, sunarsip juga mengatakan dengan tidak diikutkannya kredit macet dari kur dalam program pemutihan, maka yang perlu diperhatikan adalah posisi lembaga/perusahaan penjaminan kredit umkm, yang umumnya merupakan bumn.
"beban penjaminan mereka menjadi kurang terelaksasi dengan ketentuan pengecualian lingkup pemutihan kredit macet umkm ini.
karenanya, kapasitas perusahaan penjaminan tersebut perlu diperkuat," katanya.
misalnya, dengan meningkatkan rasio kemampuan penjaminan mereka dan sekaligus penguatan tingkat permodalan.
baca juga:bri apresiasi peraturan pemerintah penghapusan kredit macet untuk umkm
baca juga:jalin sinergi strategis antara bri dan hipmi untuk dorong pengusaha muda naik kelas
"kalau ini dilakukan, maka hal ini akan membantu turut meringankan atau merelaksasi beban penjaminan mereka.
sekaligus, langkah tersebut juga penting untuk memperkuat skala dan kapasitas penjaminan mereka terhadap kredit umkm terutama kur," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, RABU, 25 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan