Wacana KPU Dijadikan Badan Ad Hoc Begini Tanggapan Pengamat

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Jumat , 29 Nov 2024 - 22:26

Dr Fadillah Harnawansyah.-Foto: Dokumen Linggau Pos-

KORANLINGGAUPOS.ID - Pengamat Politik Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Dr Fadillah Harnawansyah menilai wacana lembaga KPU dan Bawaslu akan dijadikan badan ad hoc tidak tepat.

Sebab menurutnya keberadaan lembaga KPU dan Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Wacana KPU akan dijadikan lembaga ad hoc harus merujuk ke UUD 1945. Di dalam UUD 1945 jelas KPU lembaga yang mandiri dan tetap tidak ada pengaruh kepentingan apapun," katanya kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Jumat 29 November 2024.

Menurut Fadhil sapaan akrabnya bahwa keberadaan lembaga KPU dan Bawaslu setelah pelaksanaan Pemilu tidak ada pekerjaan.

Seharusnya peran KPU dan Bawaslu ditingkatkan misalnya memberikan pendidikan politik misalnya mencegah politik uang.

"KPU melakukan pemanasan atau melakukan kegiatan misalnya bagaimana untuk mengatasi politik uang kepada masyarakat," jelasnya.

Pendidikan politik idealnya tidak hanya dilakukan saat Pemilu saja seharusnya terus dilakukan.

Bagaimana meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat untuk menggunakan hak pilih bukan karena dorongan uang.

Setelah melaksanakan Pemilu, Pilkada serentak seharusnya KPU meningkatkan SDM mereka.

Melakukan penataan bagaimana membentuk panitia ad hoc PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) sebaik mungkin, yang handal.

wacana kpu dijadikan badan ad hoc begini tanggapan pengamat                            koranlinggaupos.id - pengamat politik provinsi sumatera selatan (sumsel), dr fadillah harnawansyah menilai wacana lembaga kpu dan bawaslu akan dijadikan badan ad hoc tidak tepat.
sebab menurutnya keberadaan lembaga kpu dan bawaslu berdasarkan undang-undang dasar (uud) 1945.       
"wacana kpu akan dijadikan lembaga ad hoc harus merujuk ke uud 1945. di dalam uud 1945 jelas kpu lembaga yang mandiri dan tetap tidak ada pengaruh kepentingan apapun," katanya kepada koranlinggaupos.id, jumat 29 november 2024.
menurut fadhil sapaan akrabnya bahwa keberadaan lembaga kpu dan bawaslu setelah pelaksanaan pemilu tidak ada pekerjaan.
baca juga:jajaran bawaslu diingatkan untuk disiplin input data badan ad hoc
baca juga:berikut tahapan seleksi badan ad hoc untuk pilkada muratara 2024
seharusnya peran kpu dan bawaslu ditingkatkan misalnya memberikan pendidikan politik misalnya mencegah politik uang.
"kpu melakukan pemanasan atau melakukan kegiatan misalnya bagaimana untuk mengatasi politik uang  kepada masyarakat," jelasnya.
pendidikan politik idealnya tidak hanya dilakukan saat pemilu saja seharusnya terus dilakukan.
bagaimana meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat untuk menggunakan hak pilih bukan karena dorongan uang.
baca juga:haruskah badan ad hoc pilkada serentak diganti? ini saran pengamat politik 
baca juga:kpu kota lubuk linggau targetkan pleno rekapitulasi suara tingkat ppk sehari selesai
setelah melaksanakan pemilu, pilkada serentak seharusnya kpu meningkatkan sdm mereka.
melakukan penataan bagaimana membentuk panitia ad hoc ppk (panitia pemilihan kecamatan), panitia pemungutan suara (pps) hingga kpps (kelompok panitia pemungutan suara) sebaik mungkin, yang handal.
harusnya melakukan kajian kesana  bukan dengan menjadikan kpu.
"bawaslu menjadi badan ad hoc. kalau kembali ke panitia (badan ad hoc) artinya kita kembali ke zaman dulu, sia-sia saja demokrasi," ucapnya.  
baca juga:ketua kpu mura terima logistik dari ppk sumber harta
baca juga:ketua kpu kota lubuk linggau pertanyakan wacana kpu akan dijadikan badan adhoc
fadil menyebut saat  ini biaya demokrasi di tanah ari sangat besar.
jangan sampai anggaran yang besar kembali ke panitia.
awalnya keinginan menjadikan kpu lembaga yang mandiri, lembaga yang tetap dengan memasukan ke dalam uud 1945.
agar lembaga pemilu ini terbebas dari tersandera oleh kekuasaan.
baca juga:6 desember 2024, pleno rekap suara pilkada serentak di kpu musi rawas
baca juga:pastikan pemungutan hingga penghitungan suara terlaksana tanpa hambatan, kpu mura monitoring ke tps
"kalau berbicara besarnya anggaran bisaya lembaga kpu seberapa besar yang dihabiskan apakah hingga mengganggu perekonomian negara," paparnya.
menurutnya lebih baik lembaga kpu juga digunakan untuk sosialisasi mencetak generasi gen z menjadi generasi demokrasi yang berintegritas, tidak perlu politik uang dan seharusnya kpu menjadi lembaga yang juga berperan memberikan pendidikan politik.
peran memberikan pendidikan politik sebenarnya tugas bersama, pemerintah, partai politik (parpol).
namun disayangkan parpol hanya memberikan pendidikan politik saat menjelang pemilu saja.
baca juga: kpu musi rawas gelar talk show, peran pers dan masyarakat menuju pilkada berkualitas 2024
baca juga:kpu kota lubuk linggau musnahkan 392 lembar surat suara rusak 
setelah pemilu  mereka 'tutup warung'.
maka dari itulah diperlukan peran lembaga kpu untuk menanamkan demokrasi yang sehat.
yang paling penting memberikan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak generasi penerus bangsa.
bila perlu masukan dalam pelajaran rasa nasionalis terkait di sekolah tentang bagaimana maraknya pemilu.
baca juga:kpu musi rawas musnahkan 359 surat suara rusak dan berlebih untuk pilkada 2024
baca juga:disaksikan forkopimda kpu distribusi logistik pilkada serentak 2024 ke ppk
karena sosialisasi yang dilakukan saat tidak efektif untuk menjangkau secara keseluruhan hanya perwakilan saja yang mengikuti sosialisasi.  
sebagaimana diketahui bahwa, wacana kpu dijadikan badan ad hoc muncul dari anggota baleg dpr ri saleh daulay.
ia mengusulkan kpu hanya menjadi lembaga ad hoc yang hanya terselenggara selama dua tahun untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu.
menurut saleh usulan tersebut penting demi menghemat anggaran negara, khususnya saat kpu tidak sedang melaksanakan tahapan pemilu, pilkada.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 30 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan