Mundur Pelantikan Kepala Daerah, Presiden Prabowo Intrupsi ke Mendagri

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Jumat , 31 Jan 2025 - 21:01

Mundur Pelantikan Kepala Daerah, Presiden Prabowo Intrupsi ke Mendagri -KORANLINGGAUPOS.ID-Tangkapan Layar

mundur pelantikan kepala daerah, presiden prabowo intrupsi ke mendagri                             koranlinggaupos.id - pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa yang sebelumnya telah ditetepkan pelantikan pada 6 februari 2025 dibatalkan. 
hal tersebut disampaikan menteri dalam negeri tito karnavian, konferensi pers, jumat 31 januari 2025.
pelantikan kepala daerah yang tak bersengketa di mahkamah konstitusi (mk) batal tersebut untuk merespons putusan sela mk yang dibacakan putusan dismissal untuk 310 sengketa hasil pilkada 2024. 
"pelantikan kepala daerah tidak sengketa mk, 296 yang dilantik 6 februari disatukan dengan hasil putusan dismissal," ungkap tito.
baca juga:pelantikan wali kota terpilih ditunda, begini penjelasan sekda lubuk linggau 
baca juga:tahap 2 pelantikan kepala daerah, mk : putusan akhir pada 7–11 maret 2025 
pembatalan ini dilakukan setelah mk mengeluarkan peraturan baru no.1 tahun 2025 pada 24 januari 2025, dan mk akan membacakan putusan dismissal pada 4 februari dan 5 februari 2025 untuk 310 perkara sengketa pilkada 2024.
putusan dismissal ini akan mengeliminasi perkara yang dihentikan dan akan dilanjutkan.
sengketa yang dihentikan bisa berlanjut pada tahap pelantikan kepala daerah.
meski demikian, tito belum bisa memastikan tanggal pelantikan untuk ratusan kepala daerah karena masih ada proses lanjutan berupa penetapan kpu berdasarkan hasil dismissal.
baca juga:soal pelantikan wali kota lubuk linggau terpilih, sekda: kami sudah mempersiapkan, teknisnya menunggu arahan 
baca juga:dibawah komando pj wali kota lubuk linggau, pelantikan wali kota terpilih sudah dipersiapkan
ia menegaskan presiden prabowo sebenarnya menginginkan agar kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 segera dilantik.
ini merupakan penting yang sangat penting, karena kepala daerah terpilih segera bekerja, dengan begitu bisa memberikan kepastian politik di daerah masing-masing.
"presiden memberi instruksi kepada saya, ini harus diupayakan secepat mungkin," ungkapnya.
upayakan ini dilanjutkannya, agar ada kepastian politik di daerah-daerah dan kemudian juga untuk efisiensi pemerintahan supaya semuanya bergerak berjalan segera.
baca juga:ini jadwal pelantikan 9 kepala daerah terpilih di sumsel yang masuk proses sengketa php mk
baca juga:kepala daerah yang baru usai dilantik presiden ri, bisa langsung mutasi pejabat daerah
sebanyak 309 perkara sudah dalam proses registrasi yang terdiri dari 23 perkara pemilihan gubernur.
dan 237 perkara pemilihan bupati, dan 49 perkara pemilihan wali kota.
begitu juga untuk kepala daerah yang terpilih batal dilantik di provinsi sumatera selatan (sumsel)
hal itu disampaikan kepala biro humas dan protokol mk, pan mohamad faiz, baru-baru ini.
baca juga: 4 hal ini pemicu pelantikan calon kepala daerah terpilih pada pilkada serentak diundur maret 2025
baca juga:kepala daerah baru diharapkan dapat mewujudkan pemekaran sumselbar
ia mnegatakan perbedaan jumlah permohonan dan perkara terjadi karena adanya proses verifikasi oleh mahkamah.
dimana permohonan yang dianggap ganda akan dideregistrasi hanya satu kali.
setelah registrasi, mk mengirimkan surat kepada komisi pemilihan umum (kpu) daerah serta bawaslu, dan memberi kesempatan bagi pihak terkait untuk mendaftar dalam waktu dua hari kerja.
sidang perdana dimulai pada 8 januari 2025, dengan pemeriksaan pendahuluan berlangsung hingga 16 januari 2025.
baca juga:3 alasan, 9 kepala daerah di sumsel ditunda pelantikannya pada 6 februari 2025, bukan hanya sengketa
baca juga:dilantik presiden serentak 2025, ini 9 daftar nama kepala daerah di sumsel
sidang pemeriksaan persidangan dijadwalkan pada 17 januari hingga 4 februari 2025.
rapat permusyawaratan hakim (rph) untuk menentukan keputusan mengenai kelanjutan perkara akan digelar antara 5–10 februari 2025.
dan pengucapan putusan akhir akan dilakukan pada 7–11 maret 2025.
jadwal ini memberikan waktu yang cukup bagi mk untuk memutuskan sengketa pilkada, yang diharapkan dapat mengakhiri ketegangan politik di berbagai daerah setelah pemilu 2024.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SABTU, 1 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan