Ketua DPRD Dukung Program Wali Kota Lubuk Linggau Rehab Pasar Inpres jadi Modern, Asal…

Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, Yulian Effendi. -Foto: Dokumen-Linggau Pos

KORANLINGGAUPOS.ID - Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, Yulian Effendi mendukung rencana Wali Kota Terpilih H Rachmad Hidayat yang akan membangun Pasar Inpres menjadi pasar tradisional modern. 

"Kita sebagai legislatif mendukung dan senang terhadap wacana tersebut kalau bisa terealiasasi," katanya kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Jumat 31 Januari 2025. 

Namun demikian menurut politisi Partai Golkar berdasarkan hasil pertemuan antara Pemkot Lubuk Linggau, DPRD Kota Lubuk Linggau dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) belum ada titik temu soal aset lahan Pasar Inpres.    

Lahan pasar Inpres tersebut statusnya masih diakui oleh PT KAI aset milik PT KAI.

BACA JUGA:Terkait Rencana Pembangunan Pasar Inpres Menjadi Semi Modern, Ini Tanggapan Pedagang

BACA JUGA: Wali Kota Lubuk Linggau Terpilih : Pasar Inpres Segera Dibangun Semi Modern

Sementara itu di dalam lahan Pasar Inpres, ada sertifikat milik Pemkot Lubuk Linggau.    

Yulian Effendi selaku Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau juga ikut dalam pertemuan tersebut bersama Pj Wali Kota Lubuk Linggau, H Koimudin dengan pihak PT KAI. 

"Kita juga ikut bersama PJ Wali Kota pak Koimuidn diskusi bersama pihak PT KAI lahan itu (Pasar Inpres) diakui milik mereka (PT KAI). Dan belum ada titik temu," jelasnya. 

Untuk itu, Yulian Efendi mengingatkan jika akan membangun Pasar Inpres harus diselesaikan dulu soal lahannya.

BACA JUGA:Pasar Inpres Sepi Pengunjung, Pedagang Berharap ini Kepada Pemkot Lubuk Linggau

BACA JUGA:Update Harga Ayam Potong di Pasar Inpres Lubuk Linggau, Sudah Turun tapi Belum Stabil

Artinya jika ingin membangun pasar tradisional moderan di lokasi Pasar Inpres harus dilakukan pertemuan-pertemaun lanjutan dengan pihak PT KAI. 

"Karena lahan itu masih belum jelas, masih diakui milik PT KAI. Sementara itu di dalam lahan Pasar Inpres Itu, bersertifikat atas nama Pemkot Lubuk Linggau. Kalau pasar itu akan direalisasikan kita mendukung tapi harus diselesaikan dulu soal lahannya dengan PT KAI. Mengenai prosesnya 1 atau 2 tahun kita tidak tahu," paparnya. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan