Menteri Agama Ingatkan 4 Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Penyusunan Kebijakan Pembelajaran
Menteri Agama Nasaruddin Umar-Foto : Dok. Kemenag -
LUBUK LINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Proses pembelajaran anak Indonesia jadi perhatian Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Oleh sebab itu, ia menyarankan ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam setiap penyusunan kebijakan pembelajaran bagi anak-anak.
Fokusnya, kata Nasaruddin Umar, setiap program pembelajaran itu harus berpihak pada kebutuhan anak, maka ada 4 program yang harus jadi perhatian dalam menyusun kebijakan pembelajaran.
Hal ini disampaikan Nasaruddin Umar saat jumpa dengan Najeela Shihab Praktisi Pendidikan di Kantor Kemenag RI Kamis 6 Februari 2025 yang dilansir dari laman Kemenag RI.
BACA JUGA:3 Menteri Sudah Selesai Bahas Libur Ramadhan 2025, Begini Penjelasan Menteri Agama
BACA JUGA:Persiapan Hampir Final, Menteri Agama Sampaikan 3 Pesan Khusus untuk Jemaah Calon Haji Tahun 2025
Pertama, terkait kerukunan yang mencakup kajian tentang moderasi dan toleransi, kerukunan harus menjadi kerangka utama dalam upaya menciptakan harmoni di tengah masyarakat Indonesia.
Kemudian kedua, terkait pendidikan berbasis kurikulum yang jelas menekankan pentingnya membangun kurikulum berdasarkan visi dan misi, karena sesuatu yang punya misi harus diwujudkan. Hasilnya lahirlah nanti disebut kurikulum.
Ketiga, terkait kepedulian terhadap lingkungan hidup, Nasarudin Umar menyoroti pentingnya memandang lingkungan sebagai bagian dari kehidupan manusia, bukan sekadar objek eksploitasi.
Keempat, terkait penguatan nasionalisme. Menag menilai bahwa Indonesia yang sangat plural perlu memiliki strategi budaya yang konstruktif untuk menjaga identitas bangsa.
BACA JUGA: Usia Pernikahan Dibawah 5 Tahun Rentan Bercerai, Menteri Agama Minta Penghulu Lakukan Pencegahan
BACA JUGA:Menteri Agama : Khitan Perempuan Tidak Wajib, Resikonya ke Mental
“Wajahnya mirip Indonesia, tapi perilakunya dan pikirannya sudah bukan Indonesia lagi. Kita ini mengarah kepada krisis identitas,” tutur Menag.
Najelaa Shihab yang juga memimpin Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) sepakat dengan saran Menag ini.
- Tag
- Share
-
-
