Pengamat : Bisa Menyesatkan Masyarakat Soal Ajakan Tarik Dana dari Bank Himbara

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah-KORANLINGGAUPOS.ID-Tangkapan Layar
JAKARTA, KORANLINGGAUPOS.ID - Ajakan untuk menarik dana dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memicu perhatian publik.
Namun, para pengamat menilai langkah ini tidak beralasan dan justru dapat berdampak negatif pada stabilitas sektor keuangan.
Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menilai ajakan menarik dana dari bank Himbara tidak memiliki dasar yang kuat dan dapat menyesatkan masyarakat.
Ia mengingatkan, ajakan semacam ini justru berpotensi memicu ketidakstabilan dalam sistem keuangan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan.
BACA JUGA:Tarif Buka Tabungan dan Saldo Awal di Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI, Penting Bagi Nasabah Baru
BACA JUGA:Kabar Gembira! Kredit Bank BRI Bagi Guru P3K Tersedia Januari 2025, Plafon Hingga Rp500 Juta
"Ketika perekonomian bergejolak, yang akan menderita adalah kelompok bawah. Hal ini harus dipahami," ujarnya.
Piter menekankan, bank-bank Himbara memiliki fundamental yang baik dan tidak ada alasan untuk khawatir terhadap keberadaan Danantara.
Apalagi adanya jaminan dari LPS, masyarakat seharusnya tetap merasa aman dan tidak terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab.
“Saya pribadi mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai ajakan menarik dana tersebut. Bank-bank Himbara memiliki kinerja yang baik dan keberadaan danantara justru untuk semakin memaksimalkan kinerja bank Himbara,” tegas Piter.
BACA JUGA:Uang Nasabah Bank BUMN di Lubuk Linggau Hilang Senilai Rp 27.955.000, Begini Ceritanya
Bank-bank Himbara, yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, dan BNI, tetap beroperasi sebagai bank komersial dengan regulasi ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Selain itu, mereka juga berada di bawah pengawasan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.