Tupoksi Sekwan Diantaranya Jaga Harmonisasi Antaranya Legislatif dan Eksekutif

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Senin , 24 Feb 2025 - 23:31

Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, Yulian Effendi dan Dian Chandera -Foto : Dok Pribadi -

tupoksi sekwan diantaranya jaga harmonisasi antaranya legislatif dan eksekutif                            lubuk linggau, koranlinggaupos.id - salah satu tugas pokok dan fungsi sekretaris dprd (sekwan) menjaga harmonisasi antara legislatif dan eksekutif.
untuk itu dalam menentukan pejabat yang akan mengisi jabatan sekwan kepala daerah harus konsultasi ke pimpinan dprd.   
ketua dprd kota lubuk linggau, yulian effendi kepada koranlingaupos.id, senin 24 februari 2025 mengatakan pemerintah kota (pemkot) lubuk linggau saat ini sedang melelang 8  jabatan pimpinan tinggi (jpt) pratama, diantaranya ada lelang sekretaris dprd (sekwan).  
proses lelang jabatan sekwan agak berbeda dari lelang jpt pratama di organisasi perangkat daerah (opd) lainnya.
baca juga:pengakatan dan pemberhentian sekwan harus ada persetujuan pimpinan dprd, ini dasar hukumnya 
baca juga:pj wali kota lubuk linggau menyerahkan sk plt sekwan kepada rully wijaya
perbedaannya setelah pelamar lelang jabatan sekwan mengikuti asesmen dan mengikuti tes hasilnya dikonsultasikan ke pimpinan dprd. "setelah dilakukan seleksi dengan baik hasilnya didiskusikan ke pimpinannya dprd. prosedurnya seperti itu berbeda dengan opd-opd lain," jelasnya.
menurut yulian effendi, yang dikonsultasikan ke pimpinan dprd nama-nama tiga besar yang lulus seleksi lelang jabatan sekwan. "namun semua hasilnya nanti diketahui dprd," tambahnya.
dalam melaksanakan tupoksi sekwan secara teknis bertanggung jawab kepada pimpinan dprd. namun secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah. itulah sebabnya dalam pengangkatan sekwan diperlukan persetujuan pimpinan dprd.   
"tujuan dilakukan konsultasi diantaranya untuk menjaga harmonisasi antaranya legislatif dan eksekutif," jelasnya.
baca juga:mundur dari ketua dprd untuk calon walikota lubuklinggau, sekwan pun pensiun dini
baca juga:sekwan pensiun dini 8 jabatan kepala opd segera dilelang, pj walikota lubuklinggau bilang begini
lebih lanjut yulian effendi mengatakan ketentuan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 11/2027 tentang manajemen pegawai negeri sipil, pasal 127 ayat (4) menyebutkan bahwa pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat dprd sebelum ditetapkan harus dikonsultasikan kepada pimpinan dprd.
serta peraturan pemerintah (pp) nomor 18 tahun 2026 pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa sekwan kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota atas persetujuan pimpinan dprd.
politisi partai golkar mengatakan dalam menentukan jabatan sekwan dirinya akan memilih yang terbaik. "kita tetap pilih yang terbaik dari yang baik," jelasnya.
kepala badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kota lubuk linggau, dian chandera membenarkan bahwa untuk menentukan sekwan harus dikonsultasikan ke pimpinan dprd.
baca juga:eksekutif-legislatif sepakat sahkan 15 propemperda tahun 2025
baca juga:eksekutif-legislatif sepakati pengesahan 3 raperda inisiatif dprd kota lubuk linggau
"setelah proses seleksi keluar nama tiga besar calon sekwan itulah yang akan dikonsultasikan kepala daerah ke pimpinan dprd," katanya.    
dian chandera menambahkan bahwa proses lelang jpt pratama pada tahapan asesmen di lan bandung. setelah asesmen test tertulis tes wawancara dan pembuatan makan yang dilakukan oleh tim seleksi (timsel). "tes akan dilaksanakan tanggal 6-7 maret 2025 di kota lubuk linggau," tambahnya.
dijelaskannya, timsel tetap diketahui oleh prof hendri zainudin, dr febrian. yang berganti hanya h rahman sani mantan sekda kota lubuk linggau diganti h aidil rusman mantan sekda kabupaten musi rawas. anggota timsel lainnya sekda kota lubuk linggau dan kepala bkpsdm kota lubuk linggau.
dien candra menyebut lelang jabatan yang dilakukan belum 6 bulan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik harus mendapatkan persetujuan menteri dalam negeri (kemendagri).
baca juga:10 tahun membangun melalui legislatif akan lebih baik jadi wali kota 
baca juga:eksekutif-legislatif sepakat sahkan perubahan apbd tahun anggaran 2024
proses lelang dilakukan pj wali kota lubuk linggau telah mendapatkan persetujuan mendagri.
setelah proses seleksi selesai sebelum melantik pejabat mengisi jabatan yang dilelang juga harus mendapatkan persetujuan mendagri.
"hasil lelang nanti juga harus minta persetujuan mendagri melalui gubernur untuk proses pelantikan. setelah nama-nama yang lulus tes sudah ditentukan kita minta lagi persetujuan mendagri siapa-siapa yang akan dilantik. setelah izin mendagri keluar baru dilakukan pelantikan," jelasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 25 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan