SPH Tahun 2024 Mencapai Rp 176 Miliar, ini Penjelasan DPKAD Proses Pembayaran

Menurut Tafik Siswanto Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Lubuk Linggau terlalu tinggi mematok target Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara itu untuk mencapai target sangat sulit. Bappeda juga mestinya lebih pekah dalam menyusun perencanaan. "Kalau sekiranya target PAD terlalu tinggi dianalisa jangan target yang telah dibuat terlalu jauh melenceng," paparnya.   

Kedepan diharapkan dari mulai perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) dan pengelolaan keuangan daerah (BPKAD) haruslah selaras dan rasional dengan  visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

Begitu juga dengan target-target PAD yang kurang rasional seperti target PAD tahun 2024 dari Rp 90 miliar capaian realisasinya hanya Rp 61 miliar, artinya Rp 29 Miliar yang tidak terpenuhi.

BACA JUGA:Mantan Kades di Musi Rawas Bakal Diperiksa dalam Dugaan Kasus Korupsi SPH

BACA JUGA:Jual Beras SPHP Diatas HET, RPK Bakal Disanksi

"Sekali lagi ini tupoksi nya BAPENDA Kota Lubuk Linggau utk lebih fokus melihat peluang-peluang  sumber-sumber PAD agar lebih tercapai target-target PAD ke depan," tegasnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala DPKAD Kota Lubuk Linggau, Zulfikar mengatakan bahwa untuk membayar SPH harus dianggarkan dulu sebagai dasar hukumnya. Karena SPH belum ada di APBD induk 2025.

"Kita anggarkan dulu baru bisa dibayar. Bagaimana kita mau bayarnya kalau belum dianggarkan. Untuk menganggarkan SPH itu harus melalui mekanisme pergeseran anggaran. Itulah gunanya ada pergeseran anggaran," jelasnya.

Dijelaskannya bahwa sumber dana untuk membayar SPH dari DBH. "Sumber dananya dari DBH, Bangub (Bantuan Gubernur) BKBK (bantuan keuangan bersifat khusus) kalau dananya ditransfer masuk ke rekening daerah dan kalau sudah dianggarkan bisa dibayar," jelasnya.

Menanggapi DAK untuk Kota Lubuk Linggau dipangkas mencapai Rp 86,2 miliar sementara sudah dimasukan dalam APBD Kota Lubuk Linggau tahun anggaran 2025. Menurut Zulfikar pihaknya akan menyesuaikan dengan refocusing anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat. "Kita menyesuaikan pergeseran. Dana yang tidak masuk kita hapus di pergeseran," jelasnya.

Menurut Zulfikar saat ini sedang dalam tahap pembahasan pergeseran APBD Kota Lubuk Linggau tahun anggaran 2025. "Sekarang sedang selesai, diperkiraakan pembasan akan selesai di bulan Maret," paparnya.