Oknum Wakil Rakyat Terjerat Kasus Korupsi, Begini Kata Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Jumat , 07 Mar 2025 - 20:45

Oknum Wakil Rakyat Terjerat Kasus Korupsi, Begini Kata Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas--

MUSI RAWAS, KORANLINGGAUPOS.ID – Seorang wakil rakyat inisial BA ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus izin usaha perkebunan secara ilegal PT DAM.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Firdaus Cek Olah saat diwawancara KORANLINGGAUPOS.ID mengatakan proses Pergantian Antar waktu (PAW) anggota DPRD yang tersandung masalah hukum menunggu putusan inkrah.

Inkrah dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Lembaga DPRD akan menyikapi masalah PAW anggota DPRD yang bermasalah dengan hukum setelah adanya putusan Inkrah dari Pengadilan Negeri.

Setelah DPRD menerima surat putusan dari Pengadilan maka akan kami sampaikan ke partai yang mengurus anggota DPRD tersebut," jelas Firdaus Cek Olah kepada KORANLINGGAUPOS.ID Jumat 7 Maret 2025.

Kemudian, kata dia, partai yang mengajukan proses PAW ke DPRD Kabupaten Musi Rawas.

"Jadi Proses PAW tetap dari partai. Setelah ada surat PAW dari Partai DPRD baru bisa memproses," paparnya.

Pernyataan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas tersebut menjawab pertanyaan masyarakat mengenai PAW salah seorang anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas inisial BA yang diduga terlibat izin usaha perkebunan secara ilegal PT DAM bersama Ridwan Mukti mantan Musi Rawas. BA sebelumnya merupakan Kades Mulyoharjo Tahun 2010-2016.

Menurut Firdaus Cek Olah, atas permasalahan yang dihadapi BA pihaknya tetap menjunjung tinggi asas hukum praduga tak bersalah.

"Kita menjunjung asas hukum praduga tak bersalah," tegasnya.

oknum wakil rakyat terjerat kasus korupsi, begini kata ketua dprd kabupaten musi rawas                            musi rawas, koranlinggaupos.id – seorang wakil rakyat inisial ba ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus izin usaha perkebunan secara ilegal pt dam.
menanggapi hal tersebut, ketua dprd kabupaten musi rawas firdaus cek olah saat diwawancara koranlinggaupos.id mengatakan proses pergantian antar waktu (paw) anggota dprd yang tersandung masalah hukum menunggu putusan inkrah. 
inkrah dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
"lembaga dprd akan menyikapi masalah paw anggota dprd yang bermasalah dengan hukum setelah adanya putusan inkrah dari pengadilan negeri.
baca juga:oknum pelajar diamankan polres musi rawas, psikolog ingatkan tanda anak kecanduan narkoba, dan solusinya 
baca juga:dugaan kasus korupsi dana bos, oknum mantan kepsek di musi rawas mangkir 
setelah dprd menerima surat putusan dari pengadilan maka akan kami sampaikan ke partai yang mengurus anggota dprd tersebut," jelas firdaus cek olah kepada koranlinggaupos.id jumat 7 maret 2025.
kemudian, kata dia, partai yang mengajukan proses paw ke dprd kabupaten musi rawas.
 "jadi proses paw tetap dari partai. setelah ada surat paw dari partai dprd baru bisa memproses," paparnya.  
pernyataan ketua dpd partai golkar kabupaten musi rawas tersebut menjawab pertanyaan masyarakat mengenai paw salah seorang anggota dprd kabupaten musi rawas inisial ba yang diduga terlibat izin usaha perkebunan secara ilegal pt dam bersama ridwan mukti mantan musi rawas. ba sebelumnya merupakan kades mulyoharjo tahun 2010-2016.
baca juga:oknum guru honorer smp negeri yang ancam rekan kerjanya resmi jadi tersangka
baca juga:heboh! oknum karyawan pt timah tbk hina tenaga honorer, netizen geram
menurut firdaus cek olah, atas permasalahan yang dihadapi ba pihaknya tetap menjunjung tinggi asas hukum praduga tak bersalah. 
"kita menjunjung asas hukum praduga tak bersalah," tegasnya.
namun demikian menurutnya partai yang menaungi ba dalam hal ini partai gerindra bisa mengajukan proses paw. 
"kalau partai bisa mengajukan proses paw walaupun belum putusan inkrah karena memang paw merupakan hak preogratif partai yang mengajukan. dprd hanya memproses setelah adanya surat dari partai," jelasnya.
sebagaimana diketahui berita sebelumnya, diduga menerbitkan izin usaha perkebunan secara ilegal, bupati musi rawas 2005-2015 ridwan mukti ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi sektor sumber daya alam perkebunan sawit kabupaten musi rawas.
baca juga:oknum mantan kades korupsi dana desa rp 500 juta lebih, dipakai judi sabung ayam
baca juga:oknum anggota tni akhiri hidup, ditemukan security di mess pabrik
hal ini terungkap dalam rilis kejaksaan tinggi sumsel yang digelar selasa 4 maret 2025.
selain ridwan mukti, asisten pidana khusus umaryadi sh mh mengatakan tim penyidik juga turut menetapkan 4 orang tersangka lain, yaitu:
1. kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan bpmptp musi rawas 2008-2013 berinisial sai.
2. am sekretaris bpmptp musi rawas 2008-2011 berinisial am
3. es selaku direktur pt dam tahun 2010
4. ba kades mulyoharjo tahun 2010-2016
dilansir dari sumeks.co, 4 tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan di rutan pakjo palembang.
baca juga:oknum pejabat kpu dan asn digerebek, bkpsdm : terancam sanksi berat
baca juga:dituduh mencuri, seorang perawat laporkan oknum dokter 
“tinggal ba belum dilakukan penahanan karena tidak hadir panggilan secara patut oleh tim penyidik," ungkap umaryadi. 
umaryadi didampingi kasi penyidikan, kasi penkum hingga ketua tim penyidikan perkara adi mulyawan sh mh, selain menahan 4 tersangka mereka  juga turut menyita beberapa barang bukti.
barang bukti yang disita itu, kata umaryadi berupa lahan sawit seluas lebih kurang 5.974 hektar di kecamatan bts ulu kabupaten musi rawas dan beberapa dokumen terkait.
"dan uang senilai rp 61,3 miliar lebih atau tepatnya rp 61.350.717.500 turut disita dari pt dam yang secara proaktif menyerahkan secara sukarela ke penyidik," ujarnya.
baca juga:geram sering dipalak, oknum sopir angkot bacok jukir hingga tewaskan bocah 7 tahun 
baca juga:oknum kepsek diperiksa kejari lubuk linggau, terkait dugaan bangunan fiktif
lebih lanjut dikatakan umaryadi, modus yang dilakukan para tersangka bersama-sama dalam penerbitan izin serta penguasaan dan penggunaan lahan negara dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum seluas ±5.974,90 hektar.
yang digunakan untuk tanaman kelapa sawit pt. dam, dari luas ± 10.200 ha di kec. bts ulu kabupaten musi rawas. bahwa dari lahan negara ±5.974,90 ha yang berhasil dikuasai tersebut terdiri dari kawasan hutan produksi dan lahan transmigrasi.
bahwa tim penyidik bidang tindak pidana khusus kejaksaan tinggi sumatera selatan tentu saja akan terus mendalami alat bukti terkait keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud.
adapun para tersangka, dilansir dari sumeks.co termasuk ridwan mukti disangkakan dengan primer pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
atau subsidair pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 8 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan