Penindakan APK Dipasang di Tempat Terlarang Bawaslu Lubuklinggau Rekomendasikan Ini

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Sabtu , 23 Dec 2023 - 21:17

APK di depan Pasar Ikan Simpang Periuk Kota Lubuklinggau diduga melanggar karena dipasang di lahan milik Pemerintah Kota Lubuklinggau.-MUHAMMAD YASIN-FOTO

penindakan apk dipasang di tempat terlarang bawaslu lubuklinggau rekomendasikan ini                             lubuklinggau, koranlinggaupos.id - badan pengawas pemilu (bawaslu) kota lubuklinggau, merekomendasikan kepada panitia pengawas kecamatan (panwascam) untuk melakukan penindakan terkait alat peraga kampanye atau apk dipasang di tempat terlarang.
namun untuk melakukan penindakan apk dipasang di tempat terlarang tersebut tentunya bersama stakeholder pemilu yang ada di kecamatan diantaranya polisi pamong praja (pol pp) kecamatan, polsek dan koramil.
demikian kata anggota bawaslu kota lubuklinggau, mursydi kepada koranlinggaupos.id, sabtu 23 desember 2023 soal penindakan apk dipasang di tempat terlarang.
menurut mursydi, pihaknya sudah melakukan beberapa langkah pertama melakukan inventarisir apk yang melanggar.
baca juga:pks dan nasdem lubuklinggau yakin amin menang satu putaran
setelah dilakukan inventarisir diketahui apk yang melanggar selajutnya bawaslu memberikan peringatan kepada partai politik (parpol) dan juga calon legislatif (caleg), calon anggota dpd yang memasang apk di tempat yang dilarang.
"itu langkah-langkah yang sudah kita lakukan. dan kita sudah himbau agar mereka membuka sendiri apk yang dipasang di tempat yang dilarang," tambahnya.
setelah diperingatkan juga tidak ada upaya dari pemilik apk untuk melepas sendiri maka bawaslu mengeluarkan rekomendasi.
"setelah diperingatkan tidak juga dilepas maka kita merekomendasikan penindakan," tegasnya.
baca juga:viral vidiotron di pos polisi kawasan semanggi, jakarta selatan tayangkan iklan capres
dijelaskannya bahwa yang menindak bukan bawaslu tapi stake holder pemilu yakni pol pp, polisi dan juga tni.
"ini perlu diluruskan bukan bawaslu yang mendindak tapi stake holder pemilu. atau bawaslu bersama-sama stake holder, bukan bawaslu sendiri yang membuka baleho itu," jelasnya.
mursydi menyebut tempat yang tidak boleh dipasang apk diantaranya aset milik pemeintah baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, aset milik tni, polri dan sebagainya.
ia menyebutkan beberapa contoh apk yang dipasang di tempat yang dilarang diantaranya di lahan di depan taman olaraga silampari (tos) karena lahan itu milik kodim 0406/lubuklinggau.
baca juga:ketua kpu ri sebut gibran cawapres pertama sampaikan visi misi
kemudian apk di depan pasar simpang periuk.apk yang dipasang di tiang listrik, tiang telpon,pohon lindunga yang di tanam atau milik pemerintah.
seperti apk yang dipasang di lahan milik kodim 0406/lubuklinggau mestinya dilepas oleh kodim sendiri karena itu lahan mereka dan tni juga stake holder pemilu yang juga mendapatkan anggaran terkait pengaman pemilu.
jadi disampaikannya, bukan nyuruh bawaslu membuka baleho, tapi oleh kodim sendiri atau bersama-sama dengan bawaslu.
ini yang perlu di luruskan karena selama ini masyarakat beranggaran bawaslu yang menertibkan apk. bukan tugas bawaslu sendiri menertibkan apk yabg melanggar, tapi dilakukan secara bersama-sama. tugas utama bawaslu menelaah dan merekomendasikan," paparnya.
baca juga:besan di musi rawas dikeroyok hingga hilang nyawa, polisi jelaskan kronologi lengkap
dijelaskannya hal itu diatur dalam peraturan bawaslu (perbawaslu) nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, MINGGU, 6 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan