Kriminalitas Makin Marak Lapas Lubuk Linggau Overload, Pengamat Hukum Sumsel: Tegakkan Hukum Secara Maksimal

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Senin , 28 Apr 2025 - 22:45

Dr. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si.-Foto: Linggau Pos-

KORANLINGGAUPOS.ID - Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Tanah Air over kapasitas termasuk di Kota Lubuk Linggau dan Musi Rawas (Mura).

Terjadi over kapasitas Lapas artinya angka kriminalitas tinggi.

Menurut Pengamat Hukum Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si. mengatakan bahwa banyak penyebab angka kriminalitas tinggi.

Namun salah satu penyebab yang paling dominan masalah ekonomi.

"Masalah ekonomi akibat ketidakmampuan masyarakat di dalam menjangkau sumber ekonomi sehingga mereka berbuat tidak normal. Kemudian daya beli masyarakat yang menurun. Itu sebenarnya salah satu fenomena sosial dampak inflasi," kata Dosen FISIP Pasca Sarjana UNSRI Palembang kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Senin 28 April 2025.

Menurutnya, sekarang banyak BUMN yang bangkrut sehingga tenaga kerja di PHK, apalagi swasta.

Sehingga membuat masyarakat nekat. Itu yang pertama, yang kedua akibat ketidak meratanya pendapatan.

Secara sosial ekonomi modal terakumulasi pada kelompok tertentu.

Sehingga kelompok lain yang notabene akar rumput tidak bisa menjangkaunya.

"Ini permasalahannya, kita melihat kriminalitas itu sumber utamanya masalah ekonomi. Namun terkadang tidak dijadikan suatu indikator, padahal secara sosial ekonomi itu indikator kemajuan suatu bangsa, indikator kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

kriminalitas makin marak lapas lubuk linggau overload, pengamat hukum sumsel: tegakkan hukum secara maksimal                            koranlinggaupos.id - hampir seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) di tanah air over kapasitas termasuk di kota lubuk linggau dan musi rawas (mura).
terjadi over kapasitas lapas artinya angka kriminalitas tinggi.
menurut pengamat hukum sumatera selatan (sumsel), dr. drs. ardiyan saptawan, m.si. mengatakan bahwa banyak penyebab angka kriminalitas tinggi.
namun salah satu penyebab yang paling dominan masalah ekonomi.
baca juga:lapas lubuk linggau peringati hbp ke 61, ini pesan kalapas lubuk linggau 
baca juga:hbp ke-61 di lapas narkotika kelas iia muara beliti dukung 13 program akselerasi menteri imipas
"masalah ekonomi akibat ketidakmampuan masyarakat di dalam menjangkau sumber ekonomi sehingga mereka berbuat tidak normal. kemudian daya beli masyarakat yang menurun. itu sebenarnya salah satu fenomena sosial dampak inflasi," kata dosen fisip pasca sarjana unsri  palembang kepada koranlinggaupos.id, senin 28 april 2025.
menurutnya, sekarang banyak bumn yang bangkrut sehingga tenaga kerja di phk, apalagi swasta.
sehingga membuat masyarakat nekat. itu yang pertama, yang kedua akibat ketidak meratanya pendapatan.
secara sosial ekonomi modal terakumulasi pada kelompok tertentu.
baca juga:semangat pengapdian : lapas sarolangun rawas hbp ke 61 dengan aksi nyata dan berbagi
baca juga:tersangka pencurian di lubuk linggau tertangkap sudah jadi warga binaan di lapas rejang lebong 
sehingga kelompok lain yang notabene akar rumput tidak bisa menjangkaunya. 
"ini permasalahannya, kita melihat kriminalitas itu sumber utamanya masalah ekonomi. namun terkadang tidak dijadikan suatu indikator, padahal secara sosial ekonomi itu indikator kemajuan suatu bangsa, indikator kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
apalagi sampai lapas overload, penjara itukan dibuat dengan perencanaan yang matang, dengan kapasitas ukuran tertentu. 
artinya apabila untuk kebutuhan sekian tahun, jadi kalau overload sudah diluar jangkauan normal perencana.
baca juga:satu dari 8 tahanan lapas yang kabur sudah diamankan, begini kronologinya
baca juga:jumat berkah, lapas narkotika kelas iia muara beliti bagikan sembako kepada masyarakat 
"inilah yang kita prihatinkan. sumbernya kebijakan pemerintah pada distribusi pendapatan yang tidak menyebar merata," jelasnya.
menurunnya, masalah distribusi pendapatan kecenderungan karena pemilihan umum atau pilkada 5 tahun sekali.
jadi kepala daerah membuat proyek yang fenomenal supaya dia terpilih lagi untuk periode ke-2.
untuk kepentingan kroni-kroni mereka yang akan datang sehingga mereka tidak menjangkau kebutuhan dasar masyarakat.
baca juga:perkuat sinergitas, kalapas narkotika muara beliti bersama kapolres musi rawas tinjau pelayanan publik lapas
baca juga:kapolres lubuk linggau kunjungi lapas lubuk linggau, ini tujuannya
artinya untuk menekan jangan sampai kasus kriminal tinggi menjadi tugas pemerintah daerah juga. 
penyebab terjadinya kriminal hanya akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak merata yaitu ketimpangan distribusi pendapatan, ekonominya tidak memperhatikan pemerataan secara proporsional.
untuk mengatasi over kapasitas lapas, pemerintah mengadakan program melakukan pengurangan masa tahanan.
menurut ardiyan saptawan program tersebut tidak menyelesaikan masalah.
baca juga:warga binaan lapas narkotika kelas iia muara beliti dapatkan pelayanan maksimal izin berobat ke rumah sakit
baca juga:warga binaan lapas narkotika muara beliti tanam kacang panjang, wujud nyata dukung ketahanan pangan
karena masalah disumbernya. inikan bukan masyarakat ekonomi menengah kebawah melakukan tindak kriminal untuk makan, tapi kalau koruptor orang kaya. koruptor itu juga menambah beban lapas.
“sumber penyakitnya yang diatasi bukan akibat. kalau lapas itukan akibat. kalau selama penyebabnya tidak diatasi maka menjadi pilihan. misalnya, kalau tidak mencuri mati kelaparan kalau mencuri kalau berhasil makan dan bisa makan. atau kalau ketahuan mencuri dia masuk penjara juga bisa makan, kalau sudah pilihan seperti itu, bagaimana coba. mungkin ada yang bersyukur dia masuk penjara kalau diluar tidak bisa makan," jelasnya.  
“tidak akan menyelesaikan masalah dengan memberikan potongan tahanan terhadap warga binaan. bahkan akan menimbulkan masalah baru. untuk mengatasi masalah tingginya angka kriminalitas pemerintah harus membuat kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat. coba lihat sekarang ini karena banyaknya kasus kriminal muncul kebijakan-kebijakan yang sebelumnya non penal atau solusi keputusan orang yang melakukan kriminal disuruh damai saja. itu akibatnya hukum di indonesia sulit ditegakkan. nanti lama-lama koruptor dimaafkan dengan alasan karena lapas penuh,” tegasnya.
"kalau begitu maling semua kita. harusnya menegakan hukum secara maksimal. misalnya koruptor diatas 1 miliar dihukum mati saja, karena mereka itu kenyang maling lagi, keterlaluan. mungkin bermartabat lah orang maling karena lapar daripada yang maling karena kenyang. harusnya dihukum mati," paparnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 29 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan