TNI Revisi Mutasi Perwira Tinggi, Kristomei Tegaskan Tak Ada Unsur Politis

KORANLINGGAUPOS.ID- Tentara Nasional Indonesia (TNI) merespons cepat munculnya spekulasi di balik revisi mutasi sejumlah perwira tinggi baru-baru ini. 

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan bahwa perubahan mutasi perwira tinggi ini murni bersifat organisatoris dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik.

Mutasi perwira tinggi tersebut awalnya tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 yang diterbitkan pada 29 April 2025. 

Namun, satu hari kemudian, TNI mengeluarkan keputusan revisi mutasi perwira tinggi melalui Kep/554.a/IV/2025 tanggal 30 April 2025.

“Setelah Kep 554 diterbitkan, kami menemukan bahwa ada beberapa posisi yang belum bisa digeser karena para perwira terkait masih menjalankan tugas strategis.

Maka mutasi sebagian ditangguhkan dan disesuaikan,” ujar Kristomei dalam keterangan resminya, Sabtu 3 Mei 2025.

Ia menekankan bahwa tidak ada motif politis di balik revisi tersebut, melainkan semata-mata untuk memastikan kesinambungan tugas dan tanggung jawab di lingkungan TNI yang terus dinamis.

“Tidak ada urusan dengan isu eksternal atau tekanan dari pihak mana pun. 

Revisi ini dilandasi keputusan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi (Wanjakti), yang melibatkan seluruh unsur tiga matra TNI,” tegas Kristomei.

Salah satu posisi yang mengalami perubahan adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I. 

Dalam keputusan awal, jabatan yang dipegang Letjen Kunto Arief Wibowo digantikan oleh Laksda Hersan, yang dikenal publik sebagai mantan ajudan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. 

Letjen Kunto kemudian ditempatkan sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Namun, pada keesokan harinya, revisi dilakukan terhadap tujuh posisi perwira tinggi. 

TNI belum secara terbuka merinci siapa saja yang terdampak dalam keputusan terbaru tersebut.