Rusuh Lapas Narkotika Muara Beliti, Menteri Imipas Bakal Menindak Tegas

KORANLINGGAUPOS.ID - Razia dilakukan aparat sesuai prosedural itu dibenarkan.

Cukup mengejutkan memang ketika banyak smartphone ditemukan dalam razia dalam Lapas Narkotika Muara Beliti.

“Yang jadi pertanyaan besar, kenapa smartphone bisa masuk di Lapas. Logikanya dak boleh ada smartphone bisa masuk. Hemat saya, yang dipertanyakan aparatur juga bermain. Kalau itu terjadi ya aparatur bertanggung jawab. Kenapa smartphone bisa masuk ke Lapas,” terang Pengamat Hukum yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI) Prof. Dr. Febrian, SH, MH saat diwawancara KORANLINGGAUPOS.ID, Kamis 8 Mei 2025.

Maka, terang Prof. Febrian, kalau kita tahu persis akar masalahnya ya dibenahi segera. 

BACA JUGA:Rusuh, Hujan Batu di Lapas Narkotika

BACA JUGA:Saat Terjadi Kerusuhan Sempat Beredar Isu Pegawai Lapas Disandera

“Ketika sudah terjadi bakar membakar, atau mungkin sampai napi melarikan diri dan seterusnya, mau tidak mau memang harus dilakukan pencarian solusi. Dak boleh juga orang membakar lapas didiamkan, itu bisa menimbulkan masalah baru,” ungkapnya.

Prof. Febrian menjelaskan, banyak penelitian menemukan membuktikan, kontribusi oknum apartur besar dibalik gejolak yang terjadi di Lapas.

Sebab, kata Prof. Febrian,  smartphone dak gampang diselundupkan.

“Itulah diduga permainan aparat, siapa yang punya uang dapat fasilitas dan perlakuan tidak adil itu kemudian jadi gambaran Lapas di seluruh Indonesia. Maka harus dibenari internal,” tegasnya.

BACA JUGA:Dipicu Razia Ponsel Warga Binaan Lapas Narkotika Muara Beliti Rusuh

BACA JUGA:Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti, Kalapas : Begini Awal Mulanya Terjadi

Sementara keprihatinan disampaikan H SN Prana Putra Sohe Anggota DPR RI Fraksi PKB. Wali Kota Lubuk Linggau 2 Periode itu menyayangkan, kejadian demi kejadian menerpa Lembaga Permasyarakatan salah satunya kericuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti Musi Rawas

“Kita minta menteri Imigrasi dan Permasyarakatan untuk membentuk Tim Investigasu untuk turun ke lapangan melihat seluruh problematika yang ada di Lapas se-Indonesia. Sebab beberapa laporan yang masuk kepada kami selaku anggota Komisi XIII DPR RI menunjukkan bahwa sudah terjadi ketidaksesuaian sistem pembinaan dan keamanan yang diterapkan oleh Lapas sekarang. Peraturan ini perlu di revisi dan dirumuskan bersama antara KemenImiPas beserta Stakeholder terkait agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” jelas Nanan dilansir dari Linggau Hari ini.