Jika Pejabat Sekwan yang Dilantik Bukan dari Rekomendasi Ketua DPRD, Bisa Digugat

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Sabtu , 07 Jun 2025 - 22:28

Syaiful Anwar, S.Ag., M.H.-Foto: Dokumen Pribadi-

KORANLINGGAUPOS.ID-DPRD Kota Lubuk Linggau mengelurakan 2 rekomendasi terkait pejabat Sekretaris Dewan (Sekwan). Satu rekomendasi dari Ketua DPRD, Yulian Efendi dan satu dari Wakil Ketua I, Eci Lasarie dan Wakil Ketua II, Hendri Juniansyah.

Lalu apa dampak hukumnya jika eksekutif melantik pejabat Sekwan yang direkomendasikan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Waka I dan Waka II?

Dosen STAI Bumi Silampari Prodi Hukum Tata Negara Syaiful Anwar, S.Ag., M.H., kembali angkat bicara.

Ia mengatakan dalam lelang calon sekretaris DPRD Kota Lubuklinggau 2025, berdasarkan informasi Ketua DPRD memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon sekretaris DPRD bernama Dodi Dores, SH.

Dikabarkan pada saat yang sama Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD memberikan rekomendasi kepada Dr. Agusni Effendi.

"Ada implikasi hukum apabila surat yang digunakan eksekutif adalah surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD, terutama jika tidak ada dasar kewenangan atau pendelegasian yang sah dari ketua DPRD," katanya kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Sabtu 7 Juni 2025.

Syamsul Anwar dalam permasalahan pun mengingatkan eksekutif, agar jangan sampai salah salam mengambil keputusan karena jika salah bisa berakibat fatal karena Ketua DPRD bisa menolak pejabat Sekwan yang dilantik kalau pejabat yang dilantik bukan yang direkomendasikan Ketua DPRD.

"Lelang jabatan mengeluarkan biaya. Kalau pejabat sekwan ditolak ketua DPRD apakan akan dilakukan lelang jabatan lagi," jelasnya.

Karena jelas rekomendasi yang lebih kuat adalah dari Ketua DPRD karena Ketua DPRD adalah pimpinan tertinggi dalam DPRD yang mewakili lembaga secara kelembagaan.

Dalam konteks rekomendasi kelembagaan, hanya Ketua DPRD (atau yang bertindak sebagai Ketua secara sah) yang memiliki kewenangan memberikan pernyataan atau surat resmi atas nama DPRD, kecuali ada hasil keputusan kolektif dalam rapat internal yang menyatakan sebaliknya.

jika pejabat sekwan yang dilantik bukan dari rekomendasi ketua dprd, bisa digugat                            koranlinggaupos.id-dprd kota lubuk linggau mengelurakan 2 rekomendasi terkait pejabat sekretaris dewan (sekwan). satu rekomendasi dari ketua dprd, yulian efendi dan satu dari wakil ketua i, eci lasarie dan wakil ketua ii, hendri juniansyah.
lalu apa dampak hukumnya jika eksekutif melantik pejabat sekwan yang direkomendasikan wakil ketua i dan wakil ketua ii waka i dan waka ii?  
dosen stai bumi silampari prodi hukum tata negara syaiful anwar, s.ag., m.h., kembali angkat bicara. 
ia mengatakan dalam lelang calon sekretaris dprd kota lubuklinggau 2025, berdasarkan informasi ketua dprd memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon sekretaris dprd bernama dodi dores, sh.
baca juga:unsur pimpinan dprd kota lubuk lingau keluarkan dua rekomendasi untuk jabatan sekwan
baca juga:pimpinan dprd sudah rekomendasi nama pejabat untuk menduduki jabatan sekwan 
dikabarkan pada saat yang sama wakil ketua i dan wakil ketua ii dprd memberikan rekomendasi kepada dr. agusni effendi.
"ada implikasi hukum apabila surat yang digunakan eksekutif adalah surat yang ditandatangani oleh wakil ketua dprd, terutama jika tidak ada dasar kewenangan atau pendelegasian yang sah dari ketua dprd," katanya kepada koranlinggaupos.id, sabtu 7 juni 2025.  
syamsul anwar dalam permasalahan pun  mengingatkan eksekutif, agar jangan sampai salah salam mengambil keputusan karena jika salah bisa berakibat fatal karena ketua dprd bisa menolak pejabat sekwan yang dilantik kalau pejabat yang dilantik bukan yang direkomendasikan ketua dprd.  
"lelang jabatan mengeluarkan biaya. kalau pejabat sekwan ditolak ketua dprd apakan akan dilakukan lelang jabatan lagi," jelasnya.
baca juga:tupoksi sekwan diantaranya jaga harmonisasi antaranya legislatif dan eksekutif
baca juga:pengakatan dan pemberhentian sekwan harus ada persetujuan pimpinan dprd, ini dasar hukumnya 
karena jelas rekomendasi yang lebih kuat  adalah dari ketua dprd karena ketua dprd adalah pimpinan tertinggi dalam dprd yang mewakili lembaga secara kelembagaan.
dalam konteks rekomendasi kelembagaan, hanya ketua dprd (atau yang bertindak sebagai ketua secara sah) yang memiliki kewenangan memberikan pernyataan atau surat resmi atas nama dprd, kecuali ada hasil keputusan kolektif dalam rapat internal yang menyatakan sebaliknya.
"oleh karena itu, surat rekomendasi yang ditandatangani oleh ketua dprd memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dan dianggap sebagai pendapat resmi dprd, selama tidak ada dokumen kelembagaan lain (misalnya: berita acara, notulen rapat) yang menyatakan bahwa rekomendasi diambil secara kolektif oleh pimpinan dprd," tegasnya.
sedangkan kedudukan surat wakil ketua i dan ii, wakil ketua dprd tidak berwenang secara individual maupun kolektif (tanpa ketua) menandatangani surat rekomendasi kelembagaan jika tidak ada pelimpahan kewenangan dari ketua atau keputusan rapat pimpinan.
baca juga:pj wali kota lubuk linggau menyerahkan sk plt sekwan kepada rully wijaya
baca juga:mundur dari ketua dprd untuk calon walikota lubuklinggau, sekwan pun pensiun dini
"surat tersebut dapat dianggap sebagai pendapat pribadi dua anggota pimpinan, bukan sikap resmi dprd," jelasnya.
lebih lanjut syaiful menerangkan, rekomendasi dari ketua dprd adalah yang sah dan lebih kuat secara hukum karena mewakili pendapat resmi lembaga, selama dikeluarkan dalam kapasitasnya sebagai ketua dan tidak bertentangan dengan keputusan forum resmi dprd.
"rekomendasi dari wakil ketua i dan ii tidak sah sebagai pendapat kelembagaan, kecuali dibuktikan ada pendelegasian kewenangan atau keputusan kolektif," paparnya.
ketika ditanya, apakah rekomendasi wakil ketua bisa dikategorikan pelanggaran hukum dan dapat digugat?
baca juga:sekwan pensiun dini 8 jabatan kepala opd segera dilelang, pj walikota lubuklinggau bilang begini
baca juga:plt sekwan dprd jadi tersangka kasus korupsi
"jika wakil ketua i dan ii mengeluarkan rekomendasi atas nama lembaga tanpa wewenang atau di luar mekanisme rapat pimpinan/banmus, maka, ini adalah pelanggaran terhadap tata tertib dprd," tegasnya.
sehingga dapat diajukan ke badan kehormatan dprd sebagai dugaan pelanggaran etika dan kewenangan.
jika surat rekomendasi wakil ketua dprd itu digunakan oleh panitia seleksi lelang jabatan atau pemerintah daerah sebagai dasar keputusan (misalnya pengangkatan calon sekretaris dprd), maka keputusan tersebut dapat digugat secara administratif, karena didasarkan pada surat yang tidak sah secara formil.
pihak yang merasa dirugikan, seperti calon lain (misalnya dodi dores), dapat mengajukan gugatan ke ptun atau laporan ke ombudsman atas dugaan maladministrasi.
baca juga:sekretariat dprd kota lubuk linggau gaduh anggaran media tidak jelas
baca juga:unsur pimpinan dprd kota lubuk lingau keluarkan dua rekomendasi untuk jabatan sekwan
menurut syaiful anwar, dalam kondisi tertentu, jika surat tersebut digunakan untuk memaksakan pengaruh dalam seleksi jabatan tanpa dasar hukum.
dapat diduga sebagai penyalahgunaan kewenangan. hal ini berdasarkan pasal 17 uu no. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.
dampaknya, bisa menimbulkan konsekuensi hukum bagi pejabat yang memutuskan berdasarkan rekomendasi tersebut.
penggunaan surat rekomendasi yang ditandatangani wakil ketua i dan wakil ketua  ii dprd tanpa dasar pelimpahan atau keputusan lembaga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum administratif.
baca juga:ketua bk dprd kota lubuk linggau, taufik siswanto : anggota dprd melanggar kode etik akan ditindak tegas
baca juga:reses anggota dprd kota lubuk linggau hendri juniansyah serap aspirasi masyarakat sampaikan program pemerintah
surat itu bisa digugat atau dilaporkan, baik ke badan kehormatan dprd, ptun, maupun ombudsman, terutama jika berdampak pada hasil seleksi jabatan atau merugikan pihak lain.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, MINGGU, 8 JUNI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan