4.000-an Honorer Gagal Seleksi PPPK, Pemkab Upayakan Solusinya

SUMSEL, KORANLINGGAUPOS.ID - Setelah dinyatakan tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi 2024, ribuan tenaga honorer kini menghadapi ketidakpastian.

Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, ketidakpastian status itu tengah membuat gundah gulana 4.257 honorer.

Sutikman selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) OKU Timur  Rabu, 6 Agustus 2025 mengungkapkan bahwa dari total jumlah honorer tersebut, sebanyak 3.426 honorer yang tidak lolos merupakan bagian dari database BKN kategori R3, sementara 831 honorer lainnya tergolong dalam kategori R4 dan R5.

Apa itu honorer R4 dan R5?

BACA JUGA:Sebanyak 1.800 Honorer Lubuk Linggau Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, Begini Nasib Non ASN Non Database

BACA JUGA:Buka Orientasi dan Etika PPPK Angkatan XXIII-L Ini Pesan Wawako Lubuk Linggau

Mereka adalah honorer yang tidak tercatat dalam database resmi, namun tetap ikut seleksi.

“Sebagian besar berasal dari tenaga teknis. Untuk guru dan tenaga kesehatan, hampir semuanya telah diangkat menjadi PPPK,” terang Sutikman dikutip dari sumateraekspres.id.

Namun, Pemkab OKU Timur tidak tinggal diam, melalui BKPSDM tengah menyiapkan skema untuk mengangkat honorer menjadi PPPK paruh waktu, terutama bagi yang masuk kategori R3.

Kata Sutikman, Rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terdiri dari unsur BKPSDM, BKAD, Bappeda, Bapenda, dan instansi terkait lainnya akan digelar dalam waktu dekat, BKPSDM akan hitung kembali kemampuan fiskal daerah sebelum memutuskan formasi PPPK paruh waktu.

BACA JUGA:Kabar Baik Bagi Pegawai Non ASN, Pemprov Sumsel Usulkan Rekomendasi 6.120 Formasi PPPK Paruh Waktu

BACA JUGA:Kukuhkan Kepala BKN Palembang, Gubernur Sumsel : Tolong Perjelas Alokasi PPPK Agar Tak Terlalu Membebani Pemda

Nanti, hasil rapat akan menjadi dasar teknis bagi pengangkatan bertahap yang direncanakan mulai tahun 2026 mendatang.

Meski tidak diwajibkan oleh aturan pusat, Pemkab tetap memberi perhatian pada honorer kategori R4 dan R5 yang turut serta dalam seleksi PPPK. 

“Bupati secara khusus meminta agar mereka (R4 dab R5) tetap diperjuangkan. Kita akan lihat celah yang bisa digunakan, walau status mereka tidak prioritas,” imbuh Sutikman.