Ketua KPU RI Tegas Tidak Akan Merubah Format Debat

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari usai konferensi pers soal teknis debat Pemilu 2024.-Foto : Intan Afrida Rafni/disway.id -

JAKARTA, KORANLINGGAUPOS.ID  - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari menegaskan tidak akan merubah format debat Pilpres 2024.

Walaupun Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan debat Pilpres ketiga mengecewakan.

Bahkan Hastim Asy'ari menambahkan, tidak akan rambu-rambu terkait penyerangan personal yang dimaksud oleh Presiden Jokowi.

"Kan model atau bentuknya sudah disepakati ada 6 segmen. Segmen pertama visi misi program, segmen 2 dan 3 pertanyaan yang telah disiapkan oleh panelis dan kemudian masing-masing calon menjawab," kata Hasyim Asy'ari kepada media di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta pusat, Selasa, 9 Januari 2024.

BACA JUGA:Anies Dilaporkan ke Bawaslu

"Segmen 4 dan 5 adalah pertanyaan masing-masing calon kepada calon yang lain dan dijawab oleh calon, segmen ke-6 penutup. Jadi memang modelnya seperti itu," sambungnya.

Selain itu, Hasyim juga mengatakan bahwa tidak akan ada penambahan waktu saat debat selanjutnya, yakni debat Pilpres keempat dan kelima.

"Tidak, cukup, cukup itu. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan 'kenapa diubah?' karena sudah tiga kali debat, kenapa polanya diubah?," kata Hasyim.

"Jadi kalau sudah jadi pola, sudah pakemnya ya kita ikuti. Kalau ada perubahan pasti akan menimbulkan pertanyaan berikutnya," jelasnya.

BACA JUGA:Helikopter Rusak Anies Batal Kampaye di Polman

Hasyim Asy'ari menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan, format debat Pilpres kali dianggap tidak mengedukasi dan saling menyerang antar personal dari pada kebijakan.

Kepada media, dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan berkomentar terkait pernyataan tersebut karena itu merupakan bukan haknya sebagai penyelenggara untuk memberikan nilai.

Justru yang harusnya memberikan nilai terkait proses debat tersebut, kata Hasyim, harusnya masyarakat sebagai pemilih pada 14 Februari 2024 nanti.

"Yang harap diingat adalah debat ini kampanye, salah satu metode kampanye itu debat. Sehingga kemudian yang punya hak, kewenangan menilai kualitas debat dan subtansi dari perdebatan adalah rakyat, pemilih," kata Hasyim Asy'ari. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan