Pemkab Muba Minta Pendampingan LKPP RI

JAKARTA, KORANLINGGAUPOS.ID - Pj Bupati Kabupaten Musi Banyu Asin (MUBA) Apriyadi Mahmud pada tahun anggaran 2024 ingin melakukan percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang baik.

Diketahui PBJ berperan penting untuk memaksimalkan serapan APBD. 

Untuk memaksimalkan tata kelolah PBJ salah satu upaya konkrit yang dilakukan Pj Bupati Apriyadi dengan meminta pendampingan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. 

Untuk itu Pj Bupati Apriyadi dalam kesempatan ini mendatangi langsung Kantor LKPP RI di Jakarta, Jumat 12 Januari 2024. 

BACA JUGA:Desa Sidanglaya Sudah Ada Listrik Ini yang Dilakukan Kominfo Musi Rawas

"Kunjungan kerja ke LKPP ini dalam rangka konsultasi dan koordinasi selain terkait optimalisasi tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah agar semakin  kredibel, berkualitas dan mempercepat menggerakkan ekonomi daerah, juga antisipasi berbagai tantangan sekaligus  hambatan yang akan muncul dikemudian hari," kata Pj Bupati Apriyadi Mahmud. 

Menurutnya, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, pertama mengenai komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba untuk terus meningkatkan percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola PBJ yang baik.

"Kami selalu berkomitmen laksanakan tata pemerintahan yang baik dan bersih "Good Governance and Clean Government, dengan kontrol dan pengawasan dalam menjalankan fungsinya dapat bimbingan dan pendampingan dari LKPP ini kaitan dengan adanya perubahan aturan dan regulasi pengadaan barang dan jasa," jelas Apriyadi.

BACA JUGA:Kodim 0406 Adakan Dapur Masuk Sekolah

Ia mengungkapkan keinginannya agar di tahun 2024 ini percepatan penyerapan APBD yang bertujuan supaya bisa menggerakkan ekonomi daerah dan hasil pembangunannya bisa segera terlaksana langsung dirasakan oleh masyarakat. 

"Untuk percepatan penyerapan anggaran ini kami membutuhkan dukungan advokasi dalam hal sertifikasi uji komptensi, pembinaan SDM dan juga pemberian arahan, terutama peningkatan kompetensi SDM bidang pengadaan barjas pemerintah," terangnya.

Kemudian, Apriyadi meminta kepada LKPP RI agar  memberikan dukungan pendampingan tata kelola PBJ yang lebih cepat, murah dan lebih mutakhir dalam proses pengadaan barang dan jasa saat ini.

"Mudah-mudahan Muba terus berproses menjadi piloting e-katalog, sinkron program dan sinkron kebijakan antara Pemkab Muba dengan LKPP," ungkapnya.

BACA JUGA:Ingin Tingkatkan Predikat Kabupaten Layak Anak Ini yang Dilakukan Pemkab Musi Rawas