Pemkab Muba Minta Pendampingan LKPP RI

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Jumat , 12 Jan 2024 - 19:36

Pj Bupati Kabupaten Muba, Apriyadi Mahmud meminta pendampingan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. -foto : Dokumen Pemkab Muba-

pemkab muba minta pendampingan lkpp ri                             jakarta, koranlinggaupos.id - pj bupati kabupaten musi banyu asin (muba) apriyadi mahmud pada tahun anggaran 2024 ingin melakukan percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola pengadaan barang dan jasa (pbj) yang baik.
diketahui pbj berperan penting untuk memaksimalkan serapan apbd. 
untuk memaksimalkan tata kelolah pbj salah satu upaya konkrit yang dilakukan pj bupati apriyadi dengan meminta pendampingan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp) ri. 
untuk itu pj bupati apriyadi dalam kesempatan ini mendatangi langsung kantor lkpp ri di jakarta, jumat 12 januari 2024. 
baca juga:desa sidanglaya sudah ada listrik ini yang dilakukan kominfo musi rawas
"kunjungan kerja ke lkpp ini dalam rangka konsultasi dan koordinasi selain terkait optimalisasi tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah agar semakin  kredibel, berkualitas dan mempercepat menggerakkan ekonomi daerah, juga antisipasi berbagai tantangan sekaligus  hambatan yang akan muncul dikemudian hari," kata pj bupati apriyadi mahmud. 
menurutnya, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, pertama mengenai komitmen pemerintah kabupaten (pemkab) muba untuk terus meningkatkan percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola pbj yang baik.
"kami selalu berkomitmen laksanakan tata pemerintahan yang baik dan bersih "good governance and clean government, dengan kontrol dan pengawasan dalam menjalankan fungsinya dapat bimbingan dan pendampingan dari lkpp ini kaitan dengan adanya perubahan aturan dan regulasi pengadaan barang dan jasa," jelas apriyadi.
baca juga:kodim 0406 adakan dapur masuk sekolah
ia mengungkapkan keinginannya agar di tahun 2024 ini percepatan penyerapan apbd yang bertujuan supaya bisa menggerakkan ekonomi daerah dan hasil pembangunannya bisa segera terlaksana langsung dirasakan oleh masyarakat. 
"untuk percepatan penyerapan anggaran ini kami membutuhkan dukungan advokasi dalam hal sertifikasi uji komptensi, pembinaan sdm dan juga pemberian arahan, terutama peningkatan kompetensi sdm bidang pengadaan barjas pemerintah," terangnya.
kemudian, apriyadi meminta kepada lkpp ri agar  memberikan dukungan pendampingan tata kelola pbj yang lebih cepat, murah dan lebih mutakhir dalam proses pengadaan barang dan jasa saat ini.
"mudah-mudahan muba terus berproses menjadi piloting e-katalog, sinkron program dan sinkron kebijakan antara pemkab muba dengan lkpp," ungkapnya.
baca juga:ingin tingkatkan predikat kabupaten layak anak ini yang dilakukan pemkab musi rawas
sementara itu, deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah lkpp, setya budi arijanta didampingi direktur advokasi pemerintah daerah fendy dharma saputra merespon positif inisiatip bupati muba dalam percepatan pembangunan dapat memenuhi target dan jika diperlukan tim lkpp siap dampingi. 
budi juga menilai ini bisa dipercepat karena bupati muba sudah memiliki goodwill dalam mendorong tata kelola pengadaan barang dan jasa sudah masuk e-katalog lokal, toko daring dan belanja pengadaan. 
"bupati memiliki goodwill bagaimana belanja pengadaan sebagai salah satu bagian percepatan ekonomi pembangunan daerah. dengan langkah ini, katalog nasional dapat kita optimalkan dan lokal kita perkuat tetapi problem ini bukanlah hanya terjadi di muba tetapi hampir sebagian besar kabupaten kota di indonesia punya masalah yang sama," kata budi.
baca juga:35 sekolah terendam banjir, ini pesan bupati muratara untuk para guru dan kepsek
ia menambahkan, lkpp juga menyambut baik komitmen pemkab muba mempercepat penyerapan apbd melalui pengadaan barang dan jasa untuk menggerakkan ekonomi karena sejalan dengan komitmen lkpp. 
"apa yang menjadi komitmen pemkab muba sejalan dengan komitmen lkpp yaitu produk dalam negeri tumbuh, usaha mikro kecil tangguh, daerah sejahtera, indonesia maju," kata budi
ia menambahkan, sebagai pengelola katalog lokal, muba perlu melakukan identifikasi produk dari umkm yang dapat dimasukkan ke katalog lokal.
"saat ini syarat masuk menjadi penyedia katalog sudah dipermudah, sehingga umkm bisa masuk menjadi penyedia di katalog lokal kapanpun," pungkasnya.
baca juga:mau lulus sarjana ngga harus buat skripsi, berikut 5 alternatif pengganti skripsi, tesis, dan disertasi 
dalam kesempatan kunjungan tersebut pj bupati musi banyuasin  apriyadi mahmud didampingi pj sekretaris daerah musni wijaya, asisten bidang perekonomian dan pembangunan andi wijaya busro, kepala dpkad zabidi, kepala pupr alva elan bersama beberapa kepala bagian dan perangkat daerah lainnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 13 JANUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan