Ada 7 Dasar Hukum Pelaksanaan Uji KIR di UPT UPKB Dishub Musi Rawas

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Kamis , 02 Oct 2025 - 16:20

Ada 7 Dasar Hukum Pelaksanaan Uji KIR di UPT UPKB Dishub Musi Rawas Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor--

MUSI RAWAS, KORANLINGGAUPOS.ID – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) yang merupakan tempat uji KIR angkutan umum baik angkutan barang maupun angkutan penumpang.

Plt Kepala Dishub Kabupaten Musi Rawas, Dr Adi Winata melalui Kasubag TU, Herdiansyah, SE mengatakan bahwa awalnya ada 7 dasar hukum pelaksanaan uji KIR di UPT UPKB Dishub Kabupaten Musi Rawas.

Namun dari 7 dasar hukum tersebut 1 aturan yang dicabut karena amanat undang-undang. Adapun 7 dasar hukum pelaksanaan uji KIR yakni :

1. Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tentang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan

3. Peraturan Menteri Perhubungan 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

4. Peraturan Menteri Perhubungan 156 tahun 2016 Tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya.

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 05 Tahun 2006 Tentang Emisi Gas Buang Kendaraan

ada 7 dasar hukum pelaksanaan uji kir di upt upkb dishub musi rawas                            musi rawas, koranlinggaupos.id  – pemerintah kabupaten musi rawas melalui dinas perhubungan (dishub)  memiliki  unit pelaksana teknis (upt) unit pengujian kendaraan bermotor (upkb) yang merupakan tempat uji kir angkutan umum baik angkutan barang maupun angkutan penumpang.
plt kepala dishub kabupaten musi rawas, dr adi winata melalui kasubag tu, herdiansyah, se mengatakan bahwa awalnya ada 7 dasar hukum pelaksanaan uji kir di upt upkb dishub kabupaten musi rawas.
namun dari 7 dasar hukum tersebut 1 aturan yang dicabut karena amanat undang-undang. adapun 7 dasar hukum pelaksanaan uji kir yakni :
1. undang-undang (uu) nomor 22 tentang tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan  
baca juga:pasca longsor dekat jembatan air beliti, dishub musi rawas : pengendara bisa pilih 3 jalur alternatif 
baca juga:stok kartu elektronik uji kir di upt upkb dishub musi rawas telah tersedia
2. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan
3. peraturan menteri perhubungan 133 tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor

4.  peraturan menteri perhubungan 156 tahun 2016 tentang kompetensi pengujian berkala kendaraan bermotor
5. peraturan menteri perhubungan nomor 63 tahun 1993 tentang persyaratan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan bak muatan serta komponen-komponennya.
baca juga:dishub musi rawas layani uji kir gratis, ini dia petugas yang boleh razia surat uji kir kendaraan 
baca juga:pasca longsor dekat jembatan air beliti, dishub musi rawas : pengendara bisa pilih 3 jalur alternatif 
6. peraturan menteri lingkungan hidup nomor 05 tahun 2006 tentang emisi gas buang kendaraan   
7. peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 14 tahun 2011  tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor, "namun perda nomor 14 tahun 2011  ini sudah dihapus karena sekarang sudah tidak ada lagi retribusi pengujian kendaraan bermotor. itulah dasar hukum pelaksanaan uji kir," katanya kepada koranlinggaupos.id.   
ditambahkannya,  retribusi pengujian kendaraan bermotor dihapus sejak 5 januari 2024 karena diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 2022  tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (uu hkpd).

penghapusan retribusi ini bertujuan guna meningkatkan kesadaran pemilik kendaran angkutan pentingnya uji kir untuk keselamatan, mengurangi beban biaya bagi operator transportasi, dan membebani sistem transportasi nasional secara keseluruhan.
baca juga:dishub musi rawas layani uji kir gratis, ini dia petugas yang boleh razia surat uji kir kendaraan 
baca juga:dishub musi rawas siagakan lima pos pengamanan arus mudik 1446 hijriah
lebih lanjut herdiansyah menjelaskan syarat pelayanan, syarat uji pertama atau kendaraan baru yakni memberikan permohonan uji kit dengan melampirkan stnk (surat tanda kendaraan) asli dan fotokopi. bpkb (buku pemilik kendaraan bermotor)
surat keterangan perubahan bentuk kendaraan jika kendaraan tersebut berubah bentuk. namun jika tidak berubah bentuk maka tidak diperlukan surat.  
kemudian sertifikat uji tipe dari dealer, izin usaha angkutan dari dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp). 
kemudian khusus kendaraan tangki harus melampirkan surat keterangan tera dari dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) kabupaten musi rawas. kendaraan yang akan uji kir harus dibawa ke upt upkb dishub kabupaten musi rawas.
baca juga:gencar tertibkan parkir liar, dishub musi rawas bocorkan ciri juru parkir yang resmi
baca juga:stok kartu uji kir sudah tersedia, dishub musi rawas kembali layani uji kir 
sedangkan syarat untuk mengurus pengujian berkala atau periodik per enam bulan selain syarat adminitrasi tersebut harus membawa kartu uji atau smart card, kendaraan harus dihadirkan.
selain melayani uji kir kendaraan angkutan umum mobil kabupaten musi rawas, upt upkb dishub kabupaten musi rawas, juga melayani numpang uji kir. syarat numpang uji kir harus membuat surat permohonan dan rekomendasi dari dishub daerah asal kendaraan misalnya dari palembang, kebetulan sedang di musi rawas masa berkali uji kir habis maka bisa numpang uji di  upt upkb dishub kabupaten musi rawas.
demikian juga kalau ada kendaraan asal musi rawas yang sedang di luar musi rawas masa berlaku uji kir habis dan pemilik kendaran minta rekomendasi maka upt upkb dishub kabupaten musi rawas bisa memberikan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 3 OKTOBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan