Penertiban Baliho Tak Harus Tunggu DCT

penertiban baliho tak harus tunggu dct lubuklinggau, linggaupos.bacakoran.co - setelah penetapan daftar calon tetap (dct) untuk calon legislatif (caleg) oleh pihak komisi pemilihan umum (kpu) kota lubuklinggau, bawaslu kota lubuklinggau segera menertibkan baliho calon legislatif (caleg) yang saat ini sudah mulai banyak dipasang. hal ini lantaran belum masuk tahapan kampanye dan mereka dianggap melakukan ‘curi start’. penetapan dct sendiri, diketahui akan dilakukan kpu pada 4 november mendatang. hal ini disampaikan oleh ketua bawaslu kota lubuklinggau, dedi kariem jaya. namun dedi memastikan, sebelum pihaknya mengambil tindakan ini mereka sudah mengingatkan para bacaleg melalui pengurus partai politik (parpol) untuk bisa melepas atau menertibkan baliho para bacaleg mereka secara mandiri. baca juga:bawaslu akan tertibkan baliho ‘curi start’ kampanye “bahkan surat pemberitahuan dan peringatan sudah tiga kali kita sampaikan. kita berharap, parpol bisa menertibkan baliho bacalegnya sendiri secara mandiri,” jelasnya. senin (23/10/2023) surat pemberitahuan ketiga kalinya sudah mereka layangkan ke parpol. “setelah penetapan dct nanti, ya terpaksa kita langsung lakukan penertiban jika memang baliho mereka belum juga dilepas. kita akan berkoordinasi dengan sat polpp dan kepolisian untuk mendampingi kita saat penertiban baliho. ya sayang kan harus ditertibkan. karena mau tidak mau harus kita lakukan, mengingat saat ini belum masuk masa kampanye. masa kampanye sendiri dimulai 28 november mendatang,” tegasnya. semua baliho terutama yang berbau kampanye akan mereka tertibkan, disemua lokasi.  baca juga:waduh ! tahapan pilkada segera dimulai, dana hibah dari pemkab mura malah belum jelas “ya diantaranya seperti baliho yang ada sifatnya ajakan, menunjukan citra diri termasuk nomor urut, ajakan ayo coblos dan sebagainya. saat ini bisa kita lihat kok disetiap lokasi sudah marak baliho para caleg. rata-rata para caleg sudah pasang baliho. padahal belum masuk masa kampanye,” ungkapnya.  lalu apa tanggapan partai politik (parpol) ? ketua dpd partai golkar kota lubuklinggau, h rodi wijaya mengaku sudah menginstruksikan kepada seluruh kadernya yang akan mencalonkan diri di pileg 2024 mendatang untuk menertibkan baliho yang melanggar secara mandiri.  “sudah saya instruksikan kepada semua kader untuk menertibkan baleho yang tidak boleh dipasang pada saat ini,” katanya  namun rodi menegaskan jika perlu dipahami jika baliho itu ada yang boleh dan yang tidak boleh. yang tidak boleh itu ada nomor urut, terdapat gambar paku yang dicobloskan pada nomor urut. sedangkan baleho yang diperbolehkan yang tidak ada unsur ajakan. karena menurutnya, kalau hanya foto boleh dan itu sebagai bentuk sosialisasi.  baca juga:dapil ii rawan konflik “kalau baliho sosialisasi tidak ada unsur mengajak memilih seperti ada nomor urut dan tanda paku untuk mencoblos. di baliho hanya foto, dan lambang parpol serta nama bacaleg boleh, karena itu bentuk sosialisasi,” tegasnya. rodi wijaya mendukung bawaslu akan menertibkan baleho yang melanggar aturan. untuk itu bawaslu juga harus gencar mensosialisasikan bentuk baleho yang diperpolehkan dan yang tidak noleh agar semua paham.  terpisah pengamat politik sumsel dr fadhillah hermawansyah mengatakan pemilu 2024 beda dengan pemilu 2019. pada pemilu 2024 ini waktu sosialisasi lebih panjang, bahkan sampai 9 bulan. begitu juga masa kampanye yang bisa sampai tiga bulan dan dimulai 28 november hingga februari.  momentum masa sosialisasi inila yang dimanfaatkan oleh bacaleg untuk memperkenalkan diri. memang ada baliho yang kategori kampanye yang memuat nomor urut dan tanda paku untuk mencoblos.  baca juga:peluang rebut suara ‘emak-emak’ “baliho semacam itu padahal tidak boleh karena sudah ada unsur mengajak. baliho yang melanggar ini memang sudah seharusnya ditertibkan,” tegasnya. dan juga ada tempat-tempat yang boleh dipasang baleho diantaranya rumah tim sukses, rumah bacaleg, kantor partai. sedangkan tempat-tempat sarana umum misalnya di pasar, di tiang listrik, tiang telpon, pohon penghijauan yang ditanam pemerintah tidak boleh dipasang baliho. untuk menertibkan. ini memang tugas polpp, maka dari itu bawaslu harus koordinasi dengan polpp karena mereka yang tahu daerah-daerah atau kawasan habg dilarang dipasang baleho atauedia sosialisasi bacaleg.  “untuk mengatasi maraknya pemasangan baleho yang melanggar ini harusnya bawaslu mengudang pengurus parpol dan melibatkan pihak terkait diantaranya polpp, agar pemeriban berjalan dengan baik. karena walaupun pelangaran itu kecil namun tetap harus ditertibkan,” ungkapnya. menurutnya alasan bawaslu belum bisa menetibkan baliho bacaleg saat ini karena masih bacaleg, sehingga belum tentu menjadi peserta pemilu merupakan penafsiran yang keliru. sebab parpol sudah ditetapakan menjadi peserta pemilu maka bawaslu wajib mengingatkan parpolnya. karena bacalegitukan bisa mendaftar karena didaftarkan oleh parpol. saat ini memang rananya parpol. beda halnya kalau bicara calon perseorangan.  baca juga:cv utama motor sukses gelar lomba mewarnai baca juga:kinerja apbn wilayah limatara sampai dengan triwulan iii 2023 baca juga:warga lampung jadi pelaku tabrak lari di lubuklinggau, sengaja seret korban lakalantas baca juga:percepat proses peralihan pengelolaan listrik “nanti setelah ditetapkan dct pengawasan dari bawaslu langsung ke calegnya. kalau sekarang sebelum ditetapkan dct masih ranah parpol,” ungkapnya.(rfm/sin)     <<< kembali ke koran <<<

Tag

• # coblos
• # dr fadhillah hermawansyah
• # parpo
• # caleg
• # dct
• # pengamat politik sumsel
• # kampanye
• # baliho
• # dedi kariem jaya
• # bawaslu kota lubuklinggau
• # pileg 2024
• # pemilu 2024
• # pilpres 2024
• # politik

Share

• 
• 
• 
• 
•