6 Kabupaten di Sumsel Menunjukkan Tingkat Deforestasi Tinggi, Termasuk Muratara

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Senin , 01 Dec 2025 - 22:30

Luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan sekitar 4 juta hektare - Foto: Dok. cdn.rri.co.id-

SUMSEL, KORANLINGGAUPOS.ID - Musibah longsor dan banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menyisakan duka mendalam bagi kita semua.

Disisi lain, ada kecemasan di benak masyarakat, dengan kondisi alam di sekitar kita.

Apakah hutan di sekitar kita juga rusak? Yang dikhawatirkan berakibat pada bencana alam yang menakutkan.

Dilansir dari sumateraekspres.id, luas kawasan hutan di Sumatera Selatan (Sumsel) sekitar 4 juta hektar.

Kabid Perlindungan Hutan dan KSDAE Dinas Kehutanan Sumsel, Dr Syafrul Yunardi Shut menjelaskan, berdasarkan pembaharuan data Sumsel Dalam Angka 2025, terdata luas wilayah provinsi ini 8.677.168 hektar. Ada area kawasan hutan di darat dan perairan yang luasnya mencapai 4.911. 918 hektar atau sekitar 56,6% dari total luas wilayah Sumsel.

Menurutnya, angka ini meningkat karena penyertaan kawasan perairan pesisir, seperti hutan mangrove di Pantai Timur Sumatera, yang sebelumnya tidak dihitung dalam kerangka regulasi lama.

"Dulu hanya hutan daratan yang masuk hitungan. Sekarang dengan perairannya ikut masuk, tutupan kawasan hutan Sumsel mencapai 56,6%. Melebihi regulasi minimal 30%,” beber Syafrul, Senin 1 Desember 2025.

Namun luas hutan yang besar ini juga membawa konsekuensi, di mana tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tinggi setiap musim kemarau, terutama di wilayah rawa gambut.

Ekosistem gambut menjadi tantangan paling kompleks dalam pengelolaan hutan Sumsel.

Berdasarkan dokumen resmi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Sumsel 2024, luas gambut di provinsi ini mencapai 2,09 juta hektar dan tersebar dalam sejumlah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

6 kabupaten di sumsel menunjukkan tingkat deforestasi tinggi, termasuk muratara                            sumsel, koranlinggaupos.id - musibah longsor dan banjir bandang yang terjadi di aceh, sumatera utara dan sumatera barat menyisakan duka mendalam bagi kita semua.
disisi lain, ada kecemasan di benak masyarakat, dengan kondisi alam di sekitar kita.
apakah hutan di sekitar kita juga rusak? yang dikhawatirkan berakibat pada bencana alam yang menakutkan.
dilansir dari sumateraekspres.id, luas kawasan hutan di sumatera selatan (sumsel) sekitar 4 juta hektar.  
baca juga:gerakan sumsel peduli osteoporosis, kenali gejala dan cara mencegahnya
baca juga:gubernur sumsel ajak semua pihak jaga lingkungan dan mencegah alih fungsi lahan
kabid perlindungan hutan dan ksdae dinas kehutanan sumsel, dr syafrul yunardi shut menjelaskan, berdasarkan pembaharuan data sumsel dalam angka 2025, terdata luas wilayah provinsi ini 8.677.168 hektar. ada area kawasan hutan di darat dan perairan yang luasnya mencapai 4.911. 918 hektar atau sekitar 56,6% dari total luas wilayah sumsel. 
menurutnya, angka ini meningkat karena penyertaan kawasan perairan pesisir, seperti hutan mangrove di pantai timur sumatera, yang sebelumnya tidak dihitung dalam kerangka regulasi lama. 
"dulu hanya hutan daratan yang masuk hitungan. sekarang dengan perairannya ikut masuk, tutupan kawasan hutan sumsel mencapai 56,6%. melebihi regulasi minimal 30%,” beber syafrul, senin 1 desember 2025.
namun luas hutan yang besar ini juga membawa konsekuensi, di mana tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tinggi setiap musim kemarau, terutama di wilayah rawa gambut. 
baca juga:sumsel health tourism bawa sumsel lebih maju dalam layanan medis 
baca juga:korpri sumsel programkan vaksinasi hpv, ternyata manfaatnya bisa cegah kanker
ekosistem gambut menjadi tantangan paling kompleks dalam pengelolaan hutan sumsel. 
berdasarkan dokumen resmi rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (rppeg) sumsel 2024, luas gambut di provinsi ini mencapai 2,09 juta hektar dan tersebar dalam sejumlah kesatuan hidrologis gambut (khg).
“gambut itu satu kesatuan hidrologis. dalam satu kubah gambut bisa saja sebagian berada di kawasan hutan bahkan di area perkebunan. karena itu tidak bisa dipisahkan,” jelas syafrul. 
kasus yang paling sering ditangani dinas kehutanan sumsel :
1. penanaman sawit ilegal di kawasan hutan
2. illegal logging
3. perambahan
4. pembukaan kebun
5. pertambangan emas ilegal (peti)
6. penebangan kayu tanpa izin 
alih fungsi lahan gambut, baik untuk perkebunan, permukiman, hingga kegiatan ilegal seperti penebangan dan penambangan, menjadikannya wilayah yang sangat rentan terbakar. 
baca juga:pelajar sdn batu gane selangit raih prestasi dalam lomba senam anak se-sumsel
baca juga:resmikan kantor bank sumsel babel cabang muara rupit, pemkab muratara bakal tambah penyertaan modal
ketika gambut mengering, sedikit percikan saja dapat memicu kebakaran meluas.
selain rawan kebakaran, kondisi hutan di wilayah hulu turut berpengaruh besar terhadap potensi bencana banjir dan longsor. 
wilayah seperti pagaralam, empat lawang, dan oku selatan menjadi barometer kesehatan ekosistem hutan di ulu sumsel. 
ketika hutan dalam kondisi baik, air hujan akan tertahan di tajuk pohon, ranting, hingga akar, sehingga aliran ke sungai menjadi stabil.
baca juga:hari guru nasional 2025 : pelajar sman 1 lubuk linggau jadi pemenang i inovator provinsi sumsel
baca juga:pln uid s2jb resmikan bengkel konversi motor listrik pertama di sumsel, dorong akselerasi ekosistem
“kalau hutan rusak, air hujan langsung turun, membawa tanah dari atas ke sungai. itu sebabnya air bisa berubah cokelat pekat. itu tanda bahwa hulu sedang rusak,” ungkap syafrul masih dikutip dari sumateraekspres.id.
di sumsel, sungai musi juga menjadi indikator penting. aliran sungai besar ini dan anak-anak sungainya dapat menunjukkan perubahan ekosistem hulu hanya melalui perubahan warna airnya.
dinas kehutanan sumsel mencatat kerusakan hutan (deforestasi) masih menjadi masalah utama. 
berdasarkan analisis citra satelit dan pemantauan lapangan, beberapa kabupaten menunjukkan tingkat deforestasi tinggi. seperti kabupaten musi banyuasin (muba), oku selatan, ogan komering ilir (oki), lahat, oku, banyuasin dan muratara.
deforestasi disebabkan berbagai faktor. mulai dari illegal logging, perambahan untuk kebun, illegal drilling, hingga pertambangan emas ilegal (peti). syafrul juga mengatakan ada juga perusahaan perkebunan yang menanami perkebunan lebih luas dari izin yang mereka miliki. dan ini juga menjadi tantangan dari dinas kehutanan untuk meminimalisirnya.
baca juga:bakohumas sumsel resmi dilantik, bertugas penyampai informasi yang valid tanpa provokatif
baca juga:musi rawas jadi tuan rumah pertama lomba senam anak hebat se-sumsel 2025 
syafrul mengungkapkan, tekanan terbesar terjadi pada wilayah dengan hutan luas, seperti muba dan oki. “tekanannya tinggi. ada yang buka lahan untuk kopi, sawit, dan sebagainya. kalau tidak dikendalikan, habis hutan itu,” tegasnya.
dinas kehutunan sumsel mencatat, luasan area deforestasi yang terdata dalam dua tahun terakhir mencapai 41.100 hektar. rinciannya, muba 11.700 hektar, oku 11.400 hektar,  oki seluas 5.000 hektar, lahat 4.000 hektar, oku selatan 4.000 hektar,  banyuasin 3.000 hektar dan muratara 2.000 hektar.
dibanding dengan total kawasan hutan lebih dari 4 juta hektar, angka deforestasi ini tampak kecil secara persentase. namun jika tidak dikendalikan, peningkatannya dapat mengancam stabilitas ekologis sumsel dalam beberapa tahun mendatang. 
“tugas berat kami memastikan deforestrasi tidak bertambah,” tegas syafrul.
kasi pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dinas kehutanan sumsel, ferry menambahkan, pihaknya menerapkan sistem pencegahan yang lebih humanis melalui patroli rutin di wilayah rawan. bukan hanya mengawasi kawasan, petugas juga menyempatkan diri bertemu warga, kepala desa, hingga tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi bahwa kawasan tersebut merupakan area yang tidak boleh dirambah. 
baca juga:kormi dan dispora sumsel dukung silampari fun run linggau pos 2026
baca juga:tawarkan menu populer harga murah di fun run sumsel bukit botak 5k 2025
“kita tegur dulu. kita beri waktu keluar. kalau tidak mau, baru masuk proses hukum,” jelas ferry. 
dalam kasus besar seperti perkebunan sawit ilegal atau illegal logging, dinas kehutanan menggandeng gakkum kementerian lhk untuk operasi khusus. sementara untuk kasus kecil seperti pembangunan pondok atau pembukaan lahan baru, pendekatan persuasif lebih diutamakan.
jika pelaku menolak keluar setelah diberikan peringatan, proses berlanjut ke tahap penyidikan. 
dinas kehutanan memiliki polisi kehutanan (polhut) dan penyidik yang berwenang memproses pelanggaran hingga pidana kehutanan. 
baca juga:pawon mahaloka mataram ramaikan bazar umkm fun run sumsel bukit botak 5k 2025
baca juga:cerita siswa smpn h wukir sari antusias ikut run sumsel bukit botak 5k, berharap tahun depan bisa ikut lagi
beberapa kasus yang paling sering ditangani dalam dua tahun terakhir meliputi, penanaman sawit ilegal di kawasan hutan, illegal logging, perambahan dan pembukaan kebun, pertambangan emas ilegal (peti) serta penebangan kayu tanpa izin.
“penjara penuh tidak menyelesaikan masalah. karena itu pencegahan lewat patroli dan edukasi jauh lebih efektif,” kata ferry. 
setelah pelaku keluar dari kawasan hutan, lahan yang terlanjur rusak akan direhabilitasi. proses ini ditangani bp das musi, upt kementerian kehutanan yang bertanggung jawab dalam penanaman kembali kawasan terdegradasi.
tujuannya sederhana, memastikan hutan sumsel tetap berfungsi. mulai dari menahan air di musim hujan, menjaga kelembapan di musim kemarau, hingga menstabilkan keseimbangan ekologis jangka panjang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 2 DESEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan