Banjir Sumatera: Ketika Influencer Bergerak Lebih Dulu

Rangga Dewandaru Amin - Mahasiswa Magister Politik dan Pemerintahan UGM -Foto: Dok. Pribadi-

KORANLINGGAUPOS.ID - Bencana banjir bandang dan longsor selama periode akhir November - awal Desember 2025 telah melanda tiga provinsi di pulau Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhitung mulai Jum’at (14/12/2025) sore menunjukkan korban meninggal dunia sudah mencapai ratusan orang dengan informasi terakhir menyebutkan 1.016 orang tewas dan 212 masih hilang di ketiga provinsi tersebut. 

Bencana tersebut telah membuka kembali perdebatan lama terkait siapa sesungguhnya aktor yang paling sigap dan gesit dalam penanganan bencana, negara atau masyarakat itu sendiri. 

Lambatnya perputaran informasi dan respons resmi dari pemerintah, membuka celah bagi influencer seperti Ferry Irwandi untuk turun langsung memberikan bantuan, mengoordinasikan relawan, dan mengisi celah komunikasi yang belum dipenuhi oleh negara. Berangkat dari hal tersebut, sorotan publik justru tertuju kepada Ferry Irwandi yang dinilai lebih sigap daripada negara dan berhasil “mengisi kekosongan negara” pada saat negara dibutuhkan. 

Narasi tersebut membuat munculnya perubahan besar dalam menjelaskan relasi antara negara dengan masyarakat sipil, sebuah perubahan yang bisa kita kupas menggunakan konsep governmentality. 

BACA JUGA:Pengguna Motor Listrik Wajib Tahu! Tips Aman Melintasi Banjir di Musim Hujan

BACA JUGA:Pemkot Lubuk Linggau Kirim Bantuan untuk Korban Banjir di Aceh Tamiang, Ini Bantuan yang Dikirim

Bagaimana Peran Negara dan Masyarakat Bisa Berubah? 

Dalam kajian governmentality, kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai kewenangan tunggal pemerintah. 

Kekuasaan bisa hadir darimana saja dalam bentuk kemampuan mengatur, mengorganisasi, dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Melalui jurnal “State and Civil Society Relationships in Indonesia: A society-oriented Reading in Search for Democratic Space” (Mundayat et al., n.d.), kita bisa melihat bahwasanya relasi negara dan masyarakat sipil di Indonesia dapat dipetakan menjadi beberapa bentuk, seperti patronase, hingga lahirnya pemerintahan alternatif (alternative governmentality). 

Fenomena Ferry Irwandi sesuai dengan kategori terakhir, yaitu pemerintahan alternatif. 

BACA JUGA:iPhone 17 Murah Banjir Peminat, Seri Pro Max Masuk Daftar 10 Terlaris di Dunia

BACA JUGA: Pemprov Sumsel Segera Kirim 52,9 Ton Bantuan untuk Korban Banjir Sumatera

Hal tersebut dapat muncul dikarenakan beberapa faktor, mulai dari negara yang tidak cukup cepat dan efektif dalam situasi tertentu sampai kepada masyarakat sipil yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengorganisasikan dirinya sendiri sehingga dapat lebih mandiri. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan