Presiden Jokowi : Pejabat Publik Boleh Kampanye dan Boleh Memihak tapi Ada Aturanya

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Rabu , 24 Jan 2024 - 14:40

Presiden Joko Widodo didamping Menhan Prabowo Subianto saat menjawab awak media terkait boleh pejabat publik kampanye--Foto:Beritasatu

presiden jokowi : pejabat publik boleh kampanye dan boleh memihak tapi ada aturanya                            jakarta, koranlinggaupos.id - presiden joko widodo mengungkapkan jika seorang presiden boleh kampanye dan memihak salah satu calon dalam kontestasi pemilu 2024.
saat mengungkapkan hal tersebut, tepat berada disamping presiden joko widodo ada menteri pertahanan prabowo subianto yang juga merupakan calon presiden nomor urut 2.
terungkap pernyataan presiden jokowi tersebut, saat awak media mempertanyakan netralitas pejabat baik menteri dan presiden.
terkait dukungan untuk salah satu calon, menurut jokowi hal itu merupakan hak politik setiap warga negara.
baca juga:mundur dari kabinet indonesia maju, mahfud md akan leluasa membuka data sebenarnya 
dan itu merupakan kehidupan berdemokrasi.
“kan ini hak demokrasi hak politik setiap orang,” tegasnya.
begitu pula, kata dia, hak seorang menteri.
presiden menurut jokowi boleh berkampanye.
baca juga:27 dosen dan 251 mahasiswa unpari lulus program kampus mengajar angkatan 7 tahun 2024, berikut daftar namanya
“hak setiap menteri sama saja. yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye presiden itu boleh lho memihak,” tukas jokowi.
“boleh,” tambahnya.
asalkan, lanjutnya, tidak boleh memakai fasilitas negara.
selain itu, kata dia, pejabat publik sekaligus pejabat politik boleh berkampanye.
baca juga:catat! inilah 8 cara mudah mengatasi hidung yang tersumbat tanpa obat
“tapi yang paling penting waktu kampanye tak boleh menggunakan fasilitas negara.
kita itu kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. boleh. menteri juga boleh itu saja,” tuturnya.
menurut jokowi, ada aturan yang mengatur itu.
dan yang tidak boleh, kata dia, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
baca juga:catat! inilah 7 cara mengatasi bullying di sekolah agar anak tidak trauma
“itu saja, semuanya itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh silakan, aturan gak boleh tidak,” ucapnya.
“jangan di ini lho, presiden tidak boleh. boleh berkampanye tuh boleh, memihak juga boleh dilakukan atau tak dilakukan terserah individu masing-masing,” katanya.
“boleh saja saya kampanye tapi harus cuti, tak pakai kapasitas negara,” ucapnya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, RABU, 3 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan