Ketua PDIP Sumsel Devi Suhartoni Ungkap Pandangannya Soal Wacana Pilkada 2029

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: SULIS |

Kamis , 22 Jan 2026 - 22:58

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumsel, H Devi Suhartoni.-Foto: Dokumen Pribadi. -

KORANLINGGAUPOS.ID-Bupati Muratara yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumsel, H Devi Suhartoni berikan pandangannya soal wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali dipilih oleh DPRD.

Devi Suhartoni mengungkapkan secara hati nurani ia setuju jika Pilkada langsung dipilih oleh rakyat.

Secara politik, ia menegaskan tetap mendukung langkah politik partainya PDI Perjuangan.

"Sikap politik PDI Perjuangan jelas, Kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat," tegasnya.

Saat ini jelas Bupati, ini masih dalam dialektika politik tingkat Nasional dan masih juga dalam Test the water oleh gabungan tokoh tokoh politik partai ditingkat Nasional.

Hanya PDI Perjuangan yang tegas tetap hak demokrasi rakyat dijaga.

Biarkan rakyat menentukan sendiri pemimpinnya, tidak diwakili oleh DPRD.

Bupati juga menjelaskan, salah satu alasan Pilkada dipilih oleh rakyat biayanya tinggi, acuannya Pemilu 2024.

"Kalau baca berita katanya sampai Rp 35 triliun. Apakah ini besar? Untuk ukuran negara dengan penduduk 280 juta ya kecil, kan per lima tahun. Dulu saya pernah belajar makna uang, ada namanya Tangible cost atau uanh yang tidak bisa dinilai dengan nilainya jumlah. Jika itu untuk kepentingan negara dan orang banyak dalam hal yaitu, Keselamatan Manusia, Keselamatan Lingkungan, Harga diri Bangsa, Investasi sumber daya manusia, Konstitusional dan Hak rakyat," tulisnya.

Ia melanjutkan. Rp. 35.000.000.000 Biaya pemilu : 280.000.000 jiwa jumlah penduduk = Rp. 125.000 per orang per lima tahun.

ketua pdip sumsel devi suhartoni ungkap pandangannya soal wacana pilkada 2029                            koranlinggaupos.id-bupati muratara yang juga ketua dpd pdi perjuangan provinsi sumsel, h devi suhartoni berikan pandangannya soal wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali dipilih oleh dprd. 
devi suhartoni mengungkapkan secara hati nurani ia setuju jika pilkada langsung dipilih oleh rakyat.
secara politik, ia menegaskan tetap mendukung langkah politik partainya pdi perjuangan.
"sikap politik pdi perjuangan jelas, kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat," tegasnya. 
baca juga:bupati devi suhartoni: semoga 2026 jalan negara dari muratara ke palembang diperbaiki
baca juga:devi suhartoni: 2029 kita menangkan semua pertarungan 
saat ini jelas bupati, ini masih dalam dialektika politik tingkat nasional dan masih juga dalam test the water oleh gabungan tokoh tokoh politik partai ditingkat nasional.
hanya pdi perjuangan yang tegas tetap hak demokrasi rakyat dijaga.
biarkan rakyat menentukan sendiri pemimpinnya, tidak diwakili oleh dprd.
bupati juga menjelaskan, salah satu alasan pilkada dipilih oleh rakyat biayanya tinggi, acuannya pemilu 2024. 
baca juga:masuk periode ketiga devi arianto pimpin dpc pdip kabupaten muratara, target kembali menang di pilkada 2029
baca juga:resmi, bupati muratara devi suhartoni jadi ketua dpd pdip provinsi sumsel
"kalau baca berita katanya sampai rp 35 triliun. apakah ini besar? untuk ukuran negara dengan penduduk 280 juta ya kecil, kan per lima tahun. dulu saya pernah belajar makna uang, ada namanya tangible cost atau uanh yang tidak bisa dinilai dengan nilainya jumlah. jika itu untuk kepentingan negara dan orang banyak dalam hal yaitu, keselamatan manusia, keselamatan lingkungan, harga diri bangsa, investasi sumber daya manusia, konstitusional dan hak rakyat," tulisnya.
ia melanjutkan. rp. 35.000.000.000 biaya pemilu : 280.000.000 jiwa jumlah penduduk = rp. 125.000 per orang per lima tahun.
untuk memilih 98 wali kota, 416 bupati dan 38 gubernur, langsung oleh rakyat.
"tanya pada rakyat keberatan tidak mereka setiap lima tahun dibeban biaya rp 125.000. ini duit mereka yang di kelola negara untuk hak mereka memilih sesuai hati nurani mereka terhadap calon pemimpinnya," ungkapnya.
baca juga:bupati devi suhartoni : warga yang sudah bekerja, jaga nama baik muratara! 
baca juga: bupati muratara devi suhartoni direkomendasikan pimpin dpd pdip sumsel 
jumlah dprd provinsi dan kabupaten kota seluruh indonesa berjumlah, kursi dprd provinsi total 2.372 orang, dprd kabupaten/kota, 17.510 total 19.882 orang yang mewakili 280.000.000 penduduk indonesia/ 286 juta.
artinya anggota dprd harus mewakili sebanyak 286 juta hampir tidak terwakili per orang berkehendak demokrasi dan memilih pemimpinnya.
atau setiap 14.083 penduduk menyerahkan suaranya ke 1 orang anggota dprd. 
"dalam rakernas pdi ke 1 tahun 2026, kami tegas tetap sepakat pilkada dilaksanakan secara pemilihan langsung. hitung-hitungan diatas diungkapkan ibu ketum kami prof. dr. megawati soekarno putri, beliau sangat tegas dalam hal ini yaitu hak rakyat dan konstitusi. saya juga meyakini bapak presiden kita orang yang sangat konstitusional dan sangat mencintai bangsa kita dan rakyat. pasti kedua tokoh ini dan para tokoh lain masih mempertimbangkan dialetika masalah pemilu kepala daerah. dan sejauh ini apa disampaikan ketua dpr ri, puan maharani belum ada untuk pembahasan," tegasnya.
baca juga:penetapan bupati muratara terpilih, devi suhartoni diwakili h junius wahyudi ini yang disampaikannya
baca juga:jemaah umroh doakan bupati devi suhartoni dan muratara jadi kabupaten yang maju
"apa pdi perjuangan tidak takut tidak ada executive jika pilkada oleh dprd, kan pdi perjuangan jadi sendiri? seluruh kader sepakat, tidak usah ada di executive dari pdi perjuangan tidak masalah yang penting kita menjaga konstitusi, memilihara hak demokrasi rakyat untuk menentukan pemimpinnya, daripada kita bersikukuh atas jabatan yang merugikan kegembiraan rakyat setiap 5 tahun sekali," tegasnya.
pdi perjuangan, selain menjaga demokrasi dan konstitusi memberi solusi yaitu biarkan rakyat langsung tetapi pakai e-voting dan silahkan pemerintah siapkan infrasnya seperti tower dan akses internet didesa-desa, effisiensi para penyelenggara, hukum tegas pada pelanggaran pemilu.
"namun kita semua perlu damai-damai saja, beda pandangan beda pemikiran biasa yang penting indonesia selalu jaya dan hak rakyat terjaga. rakyat tidak minta makan pada negara, tetapi rakyat minta dipermudah mencari makan. dan pemerintah bukalah musuh tetapi mari kita doa kebaikan untuk para pemimpin kita," jelasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, Jumat, 23 Januari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan