Orang Tua Keluhkan Dugaan Pungutan Sampul Rapor dan Uang Praktek di SMP Swasta Lubuk Linggau

Reporter: DHAKA LINGGAU POS |

Editor: SULIS |

Rabu , 04 Feb 2026 - 23:25

Orang Tua Keluhkan Dugaan Pungutan Sampul Rapor dan Uang Praktek--

LUBUK LINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID – Seorang wali murid kelas VII di SMP Bakti Ibu (BI) 11 Kota Lubuk Linggau mengeluhkan adanya pungutan uang sampul rapor Rp100.000 pada tahun ajaran 2025/2026.

Keluhan tersebut disampaikan oleh wali murid SMP YPBI 11 Kota Lubuk Linggau berinisial TH (52), warga Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau.

TH menuturkan, pungutan tersebut dilakukan tanpa adanya rapat komite sekolah terlebih dahulu.

“Selama ini tidak pernah ada pungutan seperti itu, apalagi tanpa persetujuan komite tentu selama ini jika ada pungutan berdasarkan persetujuan komite,” ungkapnya.

Selain pungutan sampul Rapor, TH juga menceritakan adanya pungutan uang praktek untuk siswa kelas IX yang sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir.

Ia menjelaskan, pungutan dimulai pada tahun ajaran 2023/2024 sebesar Rp75.000 per siswa, naik menjadi Rp80.000 pada tahun ajaran 2024/2025, dan kembali naik menjadi Rp120.000 per siswa pada tahun ajaran 2025/2026.

“Kenaikan ini cukup memberatkan. Kami paham sekolah swasta membutuhkan dana, tetapi sebelumnya tidak ada pungutan seperti ini yang naik setiap tahunnya,” keluhnya.

TH menambahkan, selain uang praktek, terdapat pula pungutan daftar ulang siswa dari kelas VII ke VIII dan dari kelas VIII ke IX sebesar Rp75.000.

Menurutnya, pungutan semacam itu seharusnya terlebih dahulu disetujui oleh komite sekolah agar tidak memberatkan wali murid.

“Kalau untuk keperluan sekolah anak, kami tetap berusaha membayar meski sulit. Namun, seharusnya dana BOS bisa digunakan untuk kebutuhan seperti uang Rapor atau praktek, sehingga tidak perlu ada pungutan tambahan,” tegasnya.

Pihak SMP YPBI 11 Lubuk Linggau memberikan klarifikasi terkait adanya kabar keluhan dari wali murid mengenai pungutan diluar komite yang merupakan kebijakan sekolah.

Kepala SMP YPBI 11 Lubuk Linggau, Yesi Nassari, S.Pd., menyampaikan bahwa pihak sekolah menyayangkan kabar tersebut beredar di luar tanpa terlebih dahulu disampaikan langsung kepada pihak sekolah.

orang tua keluhkan dugaan pungutan sampul rapor dan uang praktek di smp swasta lubuk linggau                             lubuk linggau, koranlinggaupos.id – seorang wali murid kelas vii di smp bakti ibu (bi) 11 kota lubuk linggau mengeluhkan adanya pungutan uang sampul rapor rp100.000 pada tahun ajaran 2025/2026.
keluhan tersebut disampaikan oleh wali murid smp ypbi 11 kota lubuk linggau berinisial th (52), warga lubuk linggau timur i kota lubuk linggau.
th menuturkan, pungutan tersebut dilakukan tanpa adanya rapat komite sekolah terlebih dahulu.
“selama ini tidak pernah ada pungutan seperti itu, apalagi tanpa persetujuan komite tentu selama ini jika ada pungutan berdasarkan persetujuan komite,” ungkapnya.
 
selain pungutan sampul rapor, th juga menceritakan adanya pungutan uang praktek untuk siswa kelas ix yang sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir.
ia menjelaskan, pungutan dimulai pada tahun ajaran 2023/2024 sebesar rp75.000 per siswa, naik menjadi rp80.000 pada tahun ajaran 2024/2025, dan kembali naik menjadi rp120.000 per siswa pada tahun ajaran 2025/2026.
“kenaikan ini cukup memberatkan. kami paham sekolah swasta membutuhkan dana, tetapi sebelumnya tidak ada pungutan seperti ini yang naik setiap tahunnya,” keluhnya.
th menambahkan, selain uang praktek, terdapat pula pungutan daftar ulang siswa dari kelas vii ke viii dan dari kelas viii ke ix sebesar rp75.000.
 
menurutnya, pungutan semacam itu seharusnya terlebih dahulu disetujui oleh komite sekolah agar tidak memberatkan wali murid.
“kalau untuk keperluan sekolah anak, kami tetap berusaha membayar meski sulit. namun, seharusnya dana bos bisa digunakan untuk kebutuhan seperti uang rapor atau praktek, sehingga tidak perlu ada pungutan tambahan,” tegasnya.
pihak smp ypbi 11 lubuk linggau memberikan klarifikasi terkait adanya kabar keluhan dari wali murid mengenai pungutan diluar komite yang merupakan kebijakan sekolah.
kepala smp ypbi 11 lubuk linggau, yesi nassari, s.pd., menyampaikan bahwa pihak sekolah menyayangkan kabar tersebut beredar di luar tanpa terlebih dahulu disampaikan langsung kepada pihak sekolah.
menurut yesi, smp ypbi 11 lubuk linggau merupakan sekolah swasta yang berada di bawah naungan yayasan. karena itu, segala kebijakan yang ditetapkan yayasan harus dipatuhi oleh pihak sekolah apa lagi smp bi 11 lubuk lingau inikan sekolah swasta.
“kami tidak bisa berbuat banyak, apapun kebijakan yayasan tentu kami harus menuruti hal tersebut,” ungkapnya.
ia menambahkan, sekolah masih menggunakan dana bos yang dikelola melalui rapat komite. namun, kebijakan yayasan di luar dana bos merupakan keputusan ketua yayasan tentu kami menuruti kebijakan dari yayasan. “kami ini sekolah swasta, tentu ada aturan yang harus diikuti,” jelasnya.
ia juga menegaskan bahwa biaya spp di smp ypbi 11 lubuk linggau tergolong sangat murah, yakni rp20.000 per bulan.
“kami tidak ada masalah dengan keluhan ini, tetapi ada baiknya wali murid menyampaikan langsung kepada pihak sekolah bila merasa keberatan,” katanya.
pihak sekolah berharap agar setiap keluhan atau masukan dari wali murid dapat disampaikan secara langsung kepada smp ypbi 11 lubuk linggau, sehingga dapat dibicarakan bersama dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di luar.
wakil kepala smp ypbi 11 lubuk linggau, abdullah juga menanggapi kabar adanya pungutan di sekolah yang dikeluhkan sejumlah wali murid.
abdullah menegaskan bahwa seharusnya hal tersebut tidak terjadi karena sekolah sudah menerima dana bantuan operasional sekolah (bos) dari pemerintah.
abdullah yang juga wakil ketua komite di smp ypbi 11 lubuk linggau ini menjelaskan, sesuai standar operasional prosedur (sop), setiap kebijakan terkait pungutan di sekolah swasta harus melalui rapat komite.
“untuk daftar ulang siswa yang naik kelas, baik dari kelas 7 ke kelas 8 maupun dari kelas 8 ke kelas 9, seharusnya ada persetujuan rapat komite sekolah,” ungkap bapak yang telah mengajar dari tahun 1987 hingga saat ini.
menurut bapak yang mendapat amanah bersama kepala sekolah h basri (alm) langsung dari ketua yayasan alm serly ini menyampaikan bahwa hasil rapat komite sebelumnya memang menetapkan adanya pungutan daftar ulang namun untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
"dan kebijakan tersebut sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir. namun, dalam kurun waktu tersebut tidak ada pembangunan yang terealisasi," jelasnya.
ia juga menceritakan bahwa untuk membangun dan menjaga smp ypbi 11 ini dan membantu siswa yang tidak diterima di sekolah negeri tentu dengan cara tidak membebani orang tua siswa yang tidak diterima di smp negeri jika bersekolah di smp ypbi 11 ini.
"makanya disampaikannya smp ypbi ini dulunya di smp negeri 2 lubuk linggau dan guru-gurunya dari smp negeri 2, itu awal berdirinya smp ypbi 11 ini," ceritanya.
dan biayanya dilanjutkannya, tentu harus disepakati oleh pihak sekolah dan orang tua yakni melalui rapat komite dulunya badan pembantu penyelenggara pendidikan (bp3).
"namun dalam hal pungutan ya ng terjadi saat ini, tidak ada persetujuan komite sekolah dalam tiga tahun terakhir,” tegas abdullah.
tentu pihak sekolah berharap agar setiap kebijakan yang menyangkut biaya tambahan dapat kembali dibicarakan bersama komite sekolah, sehingga tidak menimbulkan keberatan dari wali murid dan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.(dhaka)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, Kamis, 5 Februari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan