Puluhan Gerakan Pemuda MLM Desak Kajari Tangkap DPO Kasus APR Muratara

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Rabu , 11 Feb 2026 - 23:45

Puluhan Gerakan Pemuda Musi Rawas-Muratara-Muratara (MLM), kembali melakukan aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Linggau, Rabu 11 Februari 2026. - Foto : Riena Maris/Linggau Pos-

LUBUK LINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Puluhan Gerakan Pemuda Musi Rawas-Muratara-Muratara (MLM), kembali melakukan aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Linggau, Rabu 11 Februari 2026.

Dalam orasinya, mereka menyampaikan beberapa tuntutan. Diantaranya :

1. Mendesak Kejari Lubuk Linggau segera menetapkan tersangka Kepala Dinas PMD PPA Kabupaten Muratara Tahun 2024 terkait kasus APAR.

2. Mendesak Kajari Lubuk Linggau segera menetapkan Kepala Desa di Muratara menjadi tersangka kasus Apar selaku Pengguna Anggaran Dana Desa.

3. Meminta Kejari Lubuk Linggau menjelaskan bagaimana proses penetapan harga Apar sehingga bisa ditetapkan dengan harga Rp 53.750.000 per Desa.

4. Mendesak Kejari Lubuk Linggau untuk segera menangkap DPO penghubung kedua tersangka, Kabid dan rekanan.

5. Mendesak Kejari Lubuk Linggau untuk mempubikasikan DPO

6. Meminta Kejari Lubuk Linggau untuk mengusut tuntas aliran dana kerugian Negara senilai Rp 1,1 miliar.

7. Mempertanyakan atas dasar apa diterbitkannya Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 112 Tahun 2023.

8. Meminta Kajari Lubuk Linggau memeriksa Bupati Musi Rawas Utara, Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Musi Rawas Utara terkait Perbup tersebut.

puluhan gerakan pemuda mlm desak kajari tangkap dpo kasus apr muratara                             lubuk linggau, koranlinggaupos.id - puluhan gerakan pemuda musi rawas-muratara-muratara (mlm), kembali melakukan aksi demo di depan kantor kejaksaan negeri (kejari) lubuk linggau, rabu 11 februari 2026. 
dalam orasinya, mereka menyampaikan beberapa tuntutan. diantaranya :
1. mendesak kejari lubuk linggau segera menetapkan tersangka kepala dinas pmd ppa kabupaten muratara tahun 2024 terkait kasus apar. 
2. mendesak kajari lubuk linggau segera menetapkan kepala desa di muratara menjadi tersangka kasus apar selaku pengguna anggaran dana desa.
3.  meminta kejari lubuk linggau menjelaskan bagaimana proses penetapan harga apar sehingga bisa ditetapkan dengan harga rp 53.750.000 per desa.
4. mendesak kejari lubuk linggau untuk segera menangkap dpo penghubung kedua tersangka, kabid dan rekanan.
baca juga:bupati, wakil bupati dan kapolres musi rawas kurve bersama dukung gerakan indonesia asri
baca juga:tahun 2026 gerakan paskibraka ada perubahan
5. mendesak kejari lubuk linggau untuk mempubikasikan dpo
6. meminta kejari lubuk linggau untuk mengusut tuntas aliran dana kerugian negara senilai rp 1,1 miliar. 
7. mempertanyakan atas dasar apa diterbitkannya peraturan bupati musi rawas utara nomor 112 tahun 2023. 
8. meminta kajari lubuk linggau memeriksa bupati musi rawas utara, sekretaris daerah dan kepala bagian hukum kabupaten musi rawas utara terkait perbup tersebut.
baca juga:program gerakan qurban juara berlanjut, opd di lubuk linggau diminta segera mendata asn yang mau berqurban 
baca juga:dinas ketahanan pangan musi rawas pastikan program gerakan pasar murah tetap dilaksanakan 
koordinator lapangan, angga menjelaskan, pihaknya meminta sebanyak 82 kepala desa, camat serta kepala dinas pmd ppa muratara selaku pengguna anggaran dana desa diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tersebut. 
"tidak mungkin kepala dinas, camat hingga kades tidak salah, mereka seolah tidak bersalah dalam kasus ini. jangan sampai kabid yang sudah jadi tersangka ini hanya jadi tumbal saja, sedangkan dalang utamanya bisa bergerak bebas diluar sana," tegas angga.
angga mengatakan seluruh kades, camat, dan kadis pmd ppa yang ada di muratara harus diperiksa lantaran tidak ada musyawarah desa, sehingga para kades pengguna anggaran tersebut seolah tidak bersalah. 
mereka juga meminta agar dpo yang menjadi penghubung dari kedua tersangka supriyono dan kusnanda segera ditangkap. 
baca juga:bupati musi rawas sebar edaran gerakan ayah ambil rapor anak 
baca juga:ayah hebat: ayah yang hadir dan terlibat - gerakan ayah mengambil rapor anak di sekolah
"kami menginginkan dpo yang menjadi penghubung dari kedua tersangka sebelumnya segera ditangkap," ungkapnya. 
kasi intelijen kejari lubuk linggau armein ramdhani mengatakan pihaknya belum bisa menetapkan para kepala desa muratara menjadi tersangka lantaran kurangnya bukti. 
"keterangan dari para penyidik, barang bukti belum cukup untuk menyeret baik kades maupun yang lainnya. mereka sudah dipanggil sebelumnya dan nanti pada saat persidangan akan jadi saksi semua," jelasnya. 
bila saat di persidangan ada bukti para kades tersebut terlibat dalam kasus korupsi tersebut, armein menegaskan pihaknya akan menetapkan mereka sebagai tersangka. 
baca juga:kemendikdasmen luncurkan gerakan #rukunsamateman, ini tujuannya
baca juga:paud melati lubuk linggau ajarkan bacaan dan gerakan sholat sejak dini, ini harapan kepala sekolah 
"kalau di persidangan itu nanti ada indikasi dia ada melanggar unsur tindak pidana korupsi, akan kita tetapkan juga sebagai tersangka," ujarnya. 
terkait dpo yang menaiki penghubung tersangka sebelumnya, armein mengatakan saat ini pihak masih melakukan pengejaran. 
"dpo dak bisa kita jelaskan karena nanti dia lari, tapi dia itu perempuan dan posisinya rekanan dalam kasus ini. sebelumnya kita undang yang bersangkutan, namun tidak hadir sampai sekarang," tegasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, Jumat, 13 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan