Ini Ketentuan Penetapan Lokasi SPPG Oleh BGN

KORANLINGGAUPOS.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan berbasis pemetaan geospasial dan analisis waktu tempuh. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan pemerataan layanan serta efisiensi distribusi makanan bergizi di setiap wilayah.

Ketentuan penetapan lokasi SPPG tersebut diatur dalam Keputusan Kepala BGN RI No. 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026, yang menekankan perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan.

Pemetaan geospasial dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran penerima manfaat, kepadatan sekolah, kondisi geografis, serta aksesibilitas wilayah. 

Selain itu, waktu tempuh distribusi menjadi faktor penting agar makanan bergizi dapat diterima dalam kondisi layak dan tepat waktu.

BACA JUGA:Wow, Polri Miliki 1.179 SPPG di Seluruh Indonesia

BACA JUGA:Wakapolda Sumsel Resmikan Gedung dan Operasional SPPG Polres Musi Rawas

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa kebijakan berbasis data ini diterapkan untuk menghindari ketimpangan antarwilayah. 

“Penentuan lokasi SPPG tidak dilakukan secara acak, tetapi melalui analisis data geospasial dan perhitungan waktu tempuh agar pelayanan MBG lebih adil dan merata,” ujar Hida.

Menurut Hida, pendekatan tersebut juga bertujuan mencegah kecemburuan sosial di masyarakat. Dengan dasar perhitungan yang objektif, pembangunan SPPG diharapkan dapat dipahami sebagai kebutuhan layanan, bukan sekadar pembagian wilayah administratif.

Selain mendukung pemerataan, penentuan lokasi berbasis geospasial dinilai mampu meningkatkan efektivitas operasional SPPG. Jarak distribusi yang terukur akan membantu menjaga mutu dan keamanan pangan sesuai standar yang ditetapkan.

“Dengan perencanaan lokasi yang tepat, distribusi MBG dapat berjalan lebih efisien, aman, dan berkelanjutan di seluruh daerah,” tambah Hida.