Muratara KLB Penyakit Campak, Begini Penjelasan Kadinkes

MURATARA, KORANLINGGAUPOS.ID - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menetapkan Kasus Luar Biasa (KLB) Penyakit Campak di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) bersama tiga daerah lain Palembang, Banyuasin dan Prabumulih.

Kepala Dinkes Kabupaten Muratara Tasman, S.ST., M.Si saat dikonfirmasi KORANLINGGAUPOS.ID, Kamis 12 Maret 2026 tidak membantah kalau Muratara KLB Penyakit Campak. "Ia benar kita ditetapkan KLB penyakit campak," jawabnya.

Tasman menjelaskan penyebab Muratara ditetapkan KLB Penyakit Campak karena jumlah penderita penyakit Campak di Muratara cukup tinggi totalnya sudah mencapai 66 penderita. Data tersebut hingga minggu ke-9 Tahun 2026.

Menurutnya sebenarnya ada satu kasus saja sudah KLB. "Walaupun cuma 1 kasus sudah KLB. Apalagi kalau sudah 66 kasus. Kita sudah 2 bulan ditetapkan KLB," akunya.

 

Setelah pihaknya melakukan tracking dan skrining hasilnya banyak yang menderita Campak. Sekring diambil terhadap anak yang dirawat yang diduga menderita penyakit campak setelah kita lakukan tracking dan skrining hasilnya positif Campak," jelasnya.

Dengan banyak daerah KLB Campak, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menentukan untuk melakukan imunisasi  ulang yang telah dimulai 1 Maret 2026.

"Kita melaksanakan ORI (Outbreak Response Immunization) dan CUC (Catch Up Campaign atau kejar imunisasi) targetnya 15.857 anak. Anak yang diimunisasi Campak umur 9 bulan, sampai 59 bulan," jelasnya.  

Menurut Tasman berdasarkan hasil tracking yang dilakukan pihaknya anak-anak yang kena Campak tidak diimunisasi Campak.

 

"Anak yang kena Campak tidak lengkap imunisasinya termasuk tidak imunisasi campak, makanya akan dilakukan imunisasi ulang secara menyeluruh," jelasnya.      

"Imunisasi Campak sudah kita mulai dari sejak 1 Maret 2026. Namun secara masif akan dilaksanakan setelah lebaran," tambahnya. 

Pelaksanan imuniasi campak dilakukan di setiap Posyandu yang ada di Muratara.    

Soal vaksin tidak ada kendala karena sudah ada di drop dari Kemenkes RI.