BAZNAS Musi Rawas Siapkan Program Bedah Rumah 2024 Simak Syaratnya

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Senin , 05 Feb 2024 - 20:48

Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Musi Rawas, Nisvi Asyura menunjukan rumah milik Maryani di Kelurahan Pasar Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas penerima manfaat bedah rumah BAZNAS Kabupaten Musi Rawas sebelum dibedah. -Foto : Dokumen BAZNAS Musi Rawas-

baznas musi rawas  siapkan program bedah rumah 2024 simak syaratnya                             musi rawas, koranlinggaupos.id - badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten musi rawas kabupaten musi rawas merencanakan untuk program bedah rumah tahun 2024 sebanyak 50 unit rumah.
"untuk program bedah rumah kita menganggarkan 50 unit rumah," kata kepala baznas kabupaten musi rawas, kh bahana jaalhaq taqwalah spdi, ma, cfrm kepada koranlinggaupos.id.
namun dalam pelaksanaannya baznas kabupaten musi rawas mengajak stake holder terkait. sebab dengan 50 unit rumah kalau baznas sendiri yang menangani dananya sangat besar. 
rumah milik maryani setelah dibangun baznas kabupaten musi rawas. --
"maka kita akan kerjasama dengan beberapa stake holder baik dengan pemerintah paerah, pemerintah desa dengan dana desanya dan baznas serta dan mungkin kita juga akan ajak tni, polri untuk membantu secara tenaga untuk membantu proses peningkatan taraf rumah dari rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni," jelasnya. 
baca juga:bendungan sei lakitan masih kering petani manfaatkan air hujan 
menurutnya nilai bantuan bervariatif mulai dari rp 25 juta, rp 15 juta, rp 10 juta dan ada yang rp 5 juta. 
"tergantung partisipasi pihak-pihak terkait. kalau dengan rencana kita 50 unit rumah partisipasi pihak-pihak terkait besar maka dana yang dikeluarkan baznas kecilingkin sekitar rp 5 juta--an. tapi kalau partisipasi dari pihak lain tidak mencukupi rp 15 juta, rp 10 juta. bahkan pernah rp 25 juta," jelasnya. 
mengenai kerjasama dengan dinas perumahan dan kawasan pemukiman (perkim) kabupaten musi rawas pada tahun 2023, membangun rumah 66 unit rumah layak huni, 12 diantaranya murni di bangun baznas kabupaten musi rawas. 
yang murni baznas ini ada yang stimulan dan ada yang full dibantu baznas. jadi yang kerjasama dengan perkim 54 rumah.  kontibusi baznas membangun atap rumah, setelah kita hitung-hitung biaya yang ditanggung baznas rp 5 juta. jadi dinas perkim membangun lantai, tembok dan sebagainya. 
baca juga:warga desa bumi makmur sukses mengembangkan usaha bibit ikan air tawar 
untuk kerjasama dengan dinas perkim tahun 2024 ini kemungkinan ada lagi.
"secara lisan kita sudah ada komunikasi dengan kabid perumahan dinas perkim, kemungkinan tahun ini kita akan ada kerjasama lagi. ada tiga stake holder dinas perkim, baznas dan dana desa," jelasnya. 
menurutnya saat ini sudah banyak data dan proposal yang masuk. pihaknya akan melakukan kajian lebih mendalam agar yang mendapatkan bantuan benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan. 
syarat  yang pertama merupakan rumah satu-satunya. kedua rumah itu memang tidak layak huni, atapnya, kekokohan rumahnya, kenyamanan serta kesehatan, sanitasinya tidak layak. semakin mnim fasilitas di rumah tersebut semakin diprioritaskan.
baca juga:76 usulan dari 18 desa dan 1 kelurahan di kecamatan bts ulu 
ketiga siap membuat pernyataan tidak untuk menjual rumah dalam waktu minimal 10 tahun.
"tujuannya, jngan sampai rumah dibagusin kemudain di jual, terus tidak punya rumah lagi. lalu minta lagi bantuan kemana-mana. bikin rumah gubuk lagi. semacam ini tidak bisa dibenarkan," paparnya. 
makadari itulah adanya perjanjian agar rumah tidak dijual paling tidak 10 tahun.
nikmatilah bersama keluarga. sukur-sukur bisa diwariskan. kalaupun dijual karena ekonominya semakin membaik dan ingin beli rumah yang lebih baik, lebih luas, kalau seperti itu dipersilakan saja.
baca juga:diskominfo tunggu data sekolah butuh akses internet gratis 
atau rumahnya mau dibangun baru karena ekonominya sudah membaik. "yang paling penting dalam waktu 10 tahun jangan sampai pindah tangan," paparnya. 
syarat lainnya tanah yang akan dibangun merupakan hak sendiri. tidak boleh tanah itu belum jelas status kepemilikannya. 
kepemilikan  dibuktikan dengan surat kepemilikan hak atas tanah. tidak harus sertifikat yang penting yang diakui pemerintah secara hukum, itu cukup. 
yang jelas tanahnya memang milik yang bersangkutan. mengenai asalnya dari hibah dari keluarganya atau dari beli, ataupun waris. apapun asalnya yang penting tanah milik mustahiq yang dibantu, tidak boleh atas nama orang lain. 
baca juga:musrenbang tpk hasilkan 71 usulan
mustahiq yang paling membutuhkan fakir tidak berpenghasilan sama sekali, atau penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi 50 persen kebutuhan hidupnya. 
kemudian miskin. kategori miskin itu berpenghasilan melebihi 50 persen kebutuhan hidup dasarnya tapi  belum bisa memenuhi 100 persen kebutuhan hidupnya. 
"prioritas utama fakir kemudian miskin. kemudain ditambah komorbit lain misalnya sakit seperti struk atau jompo dan sebagainya menjadi menambah penilaian," paparnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 6 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan