Carut Marut Kepengurusan KONI Sumsel Terbongkar

Reporter: SUMEKS |

Editor: SULIS |

Selasa , 06 Feb 2024 - 20:13

Di hadapan majelis hakim diketuai Kristanto Sahat SH MH, HZ yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini menyebut konflik tersebut dengan bendahara KONI saat itu bernama Amiri-Foto: Sumeks.co-

carut marut kepengurusan koni sumsel terbongkar                            koranlinggaupos.id - sidang pembuktian perkara dugaan korupsi dana hibah komite olahraga nasional indonesia (koni) sumsel, menghadirkan hendri zainuddin (hz) sebagai saksi di ruang sidang pengadilan tipikor pn palembang, selasa 6 februari 2024.
dalam sidang kasus ini, terungkap fakta persidangan terkait adanya konflik internal sesama pengurus koni sumsel masa kepengurusan hz, terutama mengenai laporan pertanggung jawaban (lpj) dana hibah tahap kedua senilai rp 25 miliar.
di hadapan majelis hakim diketuai kristanto sahat sh mh, hz yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini menyebut konflik tersebut dengan bendahara koni saat itu bernama amiri.
bermula saat saksi hz dicecar jaksa terkait penandatangan cek dana hibah rp 25 miliar ditanda tangani hz dengan terdakwa akhmad tahir, bukan dengan amiri sebagai bendahara koni saat itu.
"jadi pak jaksa, sejak pulang dari pon papua pak amiri ini sudah tidak mau aktif lagi di kepengurusan koni, kalau bahasa saya tidak bertanggung jawablah dengan jabatannya saat itu," ungkap hz.
baca juga:pembunuh mahasiswa stai bumi silampari terancam pasal berencana
sehingga, lanjut hz tidak ada cara lain selain penandatangan cek dana hibah akhirnya ditandatangani dirinya bersama dengan terdakwa akhmad tahir saat itu.
"itulah yang kami sesalkan dengan sikap pak amiri," tambahnya.
masih diterangkan hz, dalam kepengurusan koni harusnya tugas dan tanggung jawab amiri sebagai bendahara itu sudah jelas, namun nyatanya dirinya tidak mau menandatangi cek dana hibah.
oleh sebab itu, ia bersama pengurus koni lainnya menilai bahwa amiri sebagai bendahara koni saat itu terkesan tidak bertanggung jawab atas tugasnya semenjak pulang dari kegiatan pon di papua.
"kami ini sebenarnya sudah capek dengan pak amiri itu, karena kalau memang mau mengundurkan diri tanda tangani saja surat pengunduran diri, jangan hanya lisan," keluh hz di persidangan.
baca juga:dua terdakwa pembobol rumah sekcam muara kelingi dibebaskan hakim pn lubuklinggau
saksi hz sependapat dengan pernyataan jaksa yang menyatakan bahwa bendahara koni sumsel amiri tidak aktif, menurutnya bukan hanya tidak aktif tapi tidak bertanggung jawab terhadap jabatannya.
"dia (amiri) tidak bertanggung jawab sama sekali, tidak bikin laporan apapun terkait dana hibah kegiatan koni sumsel," sebut hz.
ditegaskan hz, dalam hal pendelegasian bentuk pencairan dana hibah itu dilakukan penandatangan dirinya bersama terdakwa akhmad tahir disebabkan oleh amiri yang saat itu terlalu konfrontatif tidak mau lagi menandatangi terkait pencairan dana hibah.
hingga kini, persidangan pembuktian perkara yang menjerat dua oknum pengurus koni sumsel suparman roman dan akhmad tahir masih terus berlangsung.
baca juga:sarimuda diduga gunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi
selain menghadirkan hz sebagai saksi, jaksa kejati sumsel juga turut menghadirkan tiga nama lainnya sebagai saksi yakni drs m zaki syahab selaku panitia pengadaan barang koni sumsel.
lalu, saksi bernama triana selaku pegawai koni sumsel dan satu nama lagi yakni maulana ilham selaku pihak ketiga penyedia hotel kegiatan koni sumsel.
secara singkat dalam dakwaan penuntut umum menerangkan bahwa terdakwa suparman roman, terdakwa akhmad thahir serta tersangka hendri zainuddin didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain.
atas perbuatan para terdakwa, sebagaimana audit kerugian negara rp3,4 miliar dari total dana hibah koni sumsel tahun 2021 rp37 miliar.
baca juga:sarimuda diduga gunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi
oleh sebab itu, para terdakwa sebagaiman dakwaan melanggar primair pasal 2 ayat 1 atau subsider pasal 3 jo pasal 18 uu no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
atau kedua pasal 9 jo pasal 18 uu no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 7 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan