Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Untuk PPLN

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Rabu , 28 Feb 2024 - 21:41

KPU membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024.-foto : Intan Afrida Rafni/disway.id-

Perkara ini diadukan Rico Nurfiansyah Ali. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU RI yakni Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Dalam pokok aduan, Pengadu mendalilkan para Teradu telah tidak akuntabel, dan profesional karena adanya dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024.

Sekretaris DKPP David Yama mengungkapkan, agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan dari Pengadu, Teradu, ataupun Pihak Terkait dan Saksi-saksi yang dihadirkan.

Ia menambahkan, DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut dengan menyampaikan surat pemanggilan sidang lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ungkap David. (*)

rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional untuk ppln                            jakarta, koranlinggaupos.id - ketua kpu ri, hasyim asy'ari membuka  rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional untuk panitia pemilihan luar negeri (ppln).
sebanyak 120 ppl hadir dalam rapat pleno berlangsung di kantor kpu ri, menteng, jakarta pusat pada rabu 28 februari 2024.
ketua kpu ri didampingi bersama lima komisioner kpu lainnya, yaitu august mellaz, betty epsilon idroos, muhammad afifuddin, yulianto sudrajat, dan parsadaan harahap .
"rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024 dinyatakan terbuka," kata hasyim asy'ari dikutif dari disway.id.
lebih lanjut, hasyim pun menjelaskan, rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara di mulai dari pemilihan luar negeri lantaran sejauh ini baru pihak ppln yang dianggap telah siap.
baca juga:politisi nasdem sebut hak angket mendapatkan keadilan 
"untuk kesempatan rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional hasil pnehgitungan suara itu, akan kita mulai dari ppln, pemilu di luar negeri, karena yang sudah relatif siap," jelas hasyim.
akan tetapi, setelah rapat pleno tersebut dibuka, hasyim pun mengatakan bahwa sidang tersebut terpaksa ditunda karena seluruh jajaran kpu harus melangsungkan sidang terlebih dahulu di kantor dkpp, gambir, jakarta pusat pada rabu 28 februari 2024.
"perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini rabu tanggal 28 februari 2024, kami semua anggota kpu mendapat panggilan sidang dari dkpp yang dijadwalkan jam 9 pagi tadi," tutur hasyim.
oleh sebab itu, kata hasyim, pihak lebih memilih untuk membuka rapat pleno terlebih dahulu, bahkan sudah meminta izin kepada pimpinan dkpp.
baca juga:ini yang dilakukan polres antisipasi kerawanan keamanan saat pleno kpu 
"kami sudah menyampaikan kepada majelis pimpinan dkpp bahwa kami akan membuka dulu rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional," kata hasyim
"kami mohon maaf, mohon izin rapat pleno ini kita skors terlebih dahulu karena kami bertujuh harus menghadiri sidang sebagai teradu dalam sidang dkpp," ucapnya.
diketahui, dkpp menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (kepp) perkara nomor 4-pke-dkpp/i/2024 di ruang sidang dkpp, gambir, jakarta pusat, rabu, 28 februari 2024.
perkara ini diadukan rico nurfiansyah ali. ia mengadukan ketua dan anggota kpu ri yakni hasyim asy’ari, mochammad afifuddin, betty epsilon idroos, parsadaan harahap, yulianto sudrajat, idham holik, dan august mellaz.
baca juga:pastikan keamanan kotak suara petugas keamanan jaga ketat
dalam pokok aduan, pengadu mendalilkan para teradu telah tidak akuntabel, dan profesional karena adanya dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap (dpt) pemilu tahun 2024.
sekretaris dkpp david yama mengungkapkan, agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan dari pengadu, teradu, ataupun pihak terkait dan saksi-saksi yang dihadirkan.
ia menambahkan, dkpp telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) peraturan dkpp nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum.
“sekretariat dkpp telah memanggil semua pihak secara patut dengan menyampaikan surat pemanggilan sidang lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ungkap david. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 29 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan