Sri Mulyani Sebut Ada Terindikasi Fraud dengan Outstanding Pinjaman Rp 2,5 Triliun

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Senin , 18 Mar 2024 - 21:37

Sri Mulyani menyerahkan dokumen temuan indikasi fraud 4 debitur LPEI kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, Senin 18 Maret 2024.-Foto : Dokumen -Kejagung RI

sri mulyani sebut ada terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman rp 2,5 triliun                            jakarta, koranlinggaupos.id - menteri keuangan sri mulyani indrawati menemui jaksa agung st burhanuddin di kantor kejaksaan agung pada senin 18 maret 2024.
adapun tujuan sri mulyani bertemu dengan jaksa agung, yakni melaporkan temuan dugaan debitur bermasalah terindikasi fraud di lembaga pembiayaan ekspor indonesia (lpei) senilai rp 2,5 triliun.
sri menjelaskan, temuan tersebut didapat usai hasil pendalaman yang dilakukan oleh tim terpadu kasus dugaan korupsi di lpei tahun 2019-2023. 
"tim terpadu untuk meneliti seluruh kredit-kredit yang bermasalah di lpei," ujar dia dalam konferensi pers, di gedung kejaksaan agung, jakarta, senin 18 maret 2024.
parahnya lagi, berdasarkan hasil pendalaman tim terpadu yang terdiri dari jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha (jamdatun), badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp), inspektorat jenderal kementerian keuangan, dan lpei, ditemukan adanya dugaan pembiayaan yang membengkak bahkan terindikasi fraud.
baca juga:hari paling kelam dalam pemberantasan korupsi, 15 pegawai dan mantan kpk tersangka pungli di rutan 
dugaan kecurangan itu mencapai rp 2,5 triliun dan melibatkan 4 debitur.
"hari ini khusus kami sampaikan 4 debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman rp 2,5 triliun," kata sri mulyani. 
atas kejanggalan itu, dikutip koranlinggaupos.id dari laman disway.id sri menyerahkan secara langsung dokmen temuan fraud lpei  kepada jaksa agung st burhanuddin untuk diteliti lebih dalam.
sri mulyani menyambut baik langkah cepat kejaksaan untuk mengatensi kasus ini untuk segera diselidiki.
baca juga:segera tetapkan tersangka dugaan korupsi rumah tahfidz musi rawas
"pada kesempatan yang baik pagi ini kami bertandang ke kejaksaan dan jaksa agung burhanuddin sangat baik hati menerima kami untuk menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu," tuturnya.
dalam kesempatan itu pun sri mulyani meminta kepada manajemen lpei untuk meningkatkan peranan dan tanggung jawabnya atas tata kelola operasional perusahaan yang baik.
"zero tolerance terhadap pelanggaran hukum korupsi, konflik kepentingan, dan harus menjalankan sesuai mandat uu nomor 2 tahun 2009," ucapnya.
 jaksa agung st burhanuddin menerima kunjungan menteri keuangan sri mulyani di gedung utama kejaksaan agung, senin 18 maret 2024.
baca juga:oknum asn terlibat kasus korupsi dana komite sekolah, begini kronologinya
kunjungan sri mulyani beserta jajaran untuk membahas terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit lembaga pembiayaan ekspor indonesia (lpei).
dalam kasus ini, burhanuddin menjelaskan bahwa kredit ini terdiri dari beberapa tahapan (batch). batch 1 yang terdiri dari 4 perusahaan terindikasi fraud dengan total sebesar rp2,504 triliun. adapun empat perusahaan tersebut antara lain:

pt rii sebesar rp1,8 triliun.
pt sms sebesar rp216 miliar.
pt spv sebesar rp144 miliar.
pt prs sebesar rp305 miliar.

“terhadap perusahaan tersebut, akan diserahkan kepada jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jam pidsus) untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan,” ujar burhanuddin.
baca juga:bukan hubungan dengan korupsi, ahy dapat surat dari kpk, apa apa ya? 
selain nama-nama perusahaan tersebut yang telah dilaporkan, burhanuddin menambahkan bahwa akan ada batch 2 yang terdiri dari 6 perusahaan yang terindikasi fraud senilai rp3 triliun dan 85 miliar.
namun, temuan itu masih dalam proses pemeriksaan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) ri dan akan diserahkan kepada jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara (jamdatun) dalam rangka recovery asset.
dalam pelaporan penyalahgunaan kredit pembiayaan ekspor ini, sri mulyani menyebut kunjungan ini merupakan bentuk sinergi kementerian keuangan dan kejaksaan agung dalam penegakan hukum terkait dengan keuangan negara.
hal ini serupa dengan penanganan perkara dalam satgas blbi yang penanganannya melibatkan kejaksaan agung.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 19 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan