16 - 17 April ASN Boleh WFH. Ini Aturan Resminya!

Reporter: Riena Fitriani Maris |

Editor: Riena Fitriani Maris |

Minggu , 14 Apr 2024 - 20:29

Pj Sekda Kota Lubuklinggau H Tamri -Foto : Dokumen -Linggau Pos

16 - 17 april asn boleh wfh. ini aturan resminya!                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - kabar baik untuk para aparatur sipil negara (asn). pasalnya, pemerintah memutuskan untuk menerapkan tugas kedinasan dari kantor  atau work from office (wfo) dan tugas kedinasan dari rumah atau work from home (wfh) pada selasa-rabu,16 dan 17 april 2024. 
bagaimana asn di lingkungan pemerintah kota (pemkot) lubuklinggau ? sayangnya, pj sekretaris daerah (sekda) kota lubuklinggau h tamri saat dikonfirmasi mengenai kebijakan ini, minggu 14 april 2024 mengaku belum mendapat instruksi atau perintah secara resmi dari kemenpan rb. 
“saya sudah konfirmasi juga ke bkpsdm tadi, ada tidak surat resminya agar segera kita tindak lanjuti. namun sampai kemarin, petunjuk resminya belum ada. jadi kita belum bisa menindaklanjutnya. siapa tahu besok (hari ini, red) suratnya baru masuk,” ungkap pj sekda, kemarin.
pada prinsipnya tegas pj sekda, pihaknya akan mengikuti semua petunjuk dari kemenpan rb. termasuk merepkan wfh dan wfo di tanggal 16 dan 17 april mendatang. 
baca juga:asn mau nambah libur, ini pesan pj sekda kota lubuklinggau
“ya pasti kita ikuti jika nanti ada petunjuk resminya,” tegasnya. 
informasi ini juga dibenarkan oleh kepala bkpsdm kota lubuklinggau hj yulita anggraini melalui kabid pengembangan kompetensi, deny nofriyansa, minggu 14 april 2024. 
“petunjuk resminya belum ada. kami hanya mengetahui kebijakan ini dari website resmi kemenpan rb serta media sosial dan media online. makanya kami tadi sudah berkoordinasi langsung dengan pihak kemenpan rb. dan saat ini masih menunggu petunjuk,” ungkapnya.
hingga minggu 14 april 2024 sore, petunjuk belum juga mereka terima dan koordinasi mereka juga belum ada respon.
baca juga:inilah golongan yang akan dapat uang makan dan lembur bagi asn, cek disini selengkapnya
“apapun itu nanti segera kita sampaikan ke asn kita,” tegasnya.
sementara dikutip dari  website resmi kemenpan rb, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) abdullah azwar anas mengatakan, pengaturan wfh dan wfo diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
sesuai arahan presiden joko widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan wfh, tetap wfo 100 persen.
“untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, wfo tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen. adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, wfh bisa dijalankan maksimal atau paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,” jelas anas.
baca juga:hore, setelah terima thr asn di lubuklinggau juga terima tpp
aturan itu tertuang dalam surat edaran menteri panrb nomor 1 tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah.
anas mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap wfo 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.
“jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan presiden jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu ekselen dalam segala situasi,” ujar anas.
mantan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp) tersebut menambahkan, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan wfh maksimal/paling banyak 50 persen di antaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.
baca juga:kemenag cairkan insentif guru pai non asn, berikut kriterianya
“instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa wfh maksimal/paling banyak 50 persen. artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk) di masing-masing instansi. contohnya bila ppk menerapkan 40 persen wfh, maka 60 persen pegawai lainnya wajib wfo,” papar anas.
anas memaparkan, pemerintah sebelumnya teiah menetapkan libur dan cuti bersama lebaran 2024 (idulfitri 1445 h) sebanyak 6 hari. ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari; maka total mencapai 10 hari.
“dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru tanah air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja asn sebagai bagian dari manajemen arus mudik. sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” ujar anas.
anas juga telah berkoordinasi dengan polri dan kementerian perhubungan terkait kebijakan pengaturan wfh dan wfo tersebut. ia mengimbau agar seluruh instansi pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi. 
baca juga:kabar gembira! asn pemprov sumsel mendapat 10 hari libur lebaran 1445h
“jangan sampai libur lebaran mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan,” ujar anas.
menteri anas meminta instansi pemerintah untuk membuka media konsultasi maupun pengaduan, termasuk untuk pelayanan selama libur lebaran. 
“sehingga tercipta kontrol yang baik dari publik terhadap layanan pemerintah. publik juga bisa menyampaikan pengaduan ke portal lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat bila menemukan pelayanan publik yang kurang optimal, termasuk selama musim libur lebaran,” tegasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 15 APRIL 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan